Ini yang Menghambat Arus Kunjungan Wisatawan ke Borobudur

Ini yang Menghambat Arus Kunjungan Wisatawan ke Borobudur
Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah, Sinoeng Noegroho Rachmadi. ( Foto: Istimewa )
Stefi Thenu / JEM Senin, 22 Juli 2019 | 15:22 WIB

Semarang, Beritasatu.com - Masih minimnya penerbangan langsung (direct flight) dari dan ke bandara di Jawa Tengah, yakni Bandara Adi Soemarmo Solo dan Ahmad Yani Semarang memengaruhi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Candi Borobudur.

"Penerbangan langsung belum banyak, terutama melalui bandara Adi Soemarmo dan Ahmad Yani, sehingga perlu terobosan penambahan rute direct ke bandara di Jateng," ujar Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah Sinoeng Noegroho Rachmadi kepada Beritasatu.com, Senin (22/7/2019).

Sinoeng mengakui, pintu masuk utama wisman ke Indonesia, saat ini hanya ada empat, yakni Jakarta, Medan, Bali dan Yogyakarta. Yang langsung masuk Jateng tidak ada, untuk itu diperlukan penambahan rute direct flight ke dua bandara di Jateng.

"Ini yang menyebabkan terkesan sulit mendatangkan wisman ke Borobudur," tambahnya.

Hal itu ditambah fakta bahwa saat ini wisman ke Borobudur sebagian besar ditangani travel agent yang ada di Yogyakarta. Sehingga, Borobudur masih menjadi paket obyek wisata di wilayah Yogja, belum menjadi paket utama di Jawa Tengah.

"Paket wisata malam juga belum ada untuk menjadi atraksi yang bisa menahan lebih lama wisman tinggal disini," ungkapnya.

Karenanya, menurut Sinoeng, berbagai event internasional sangat diperlukan untuk menambah daya tarik wisman, yang diharapkan dapat mendongkrak kunjungan wisman ke Borobudur.

"Untuk itu, diperlukan promosi minimal 1 tahun sebelumnya agar para wisman bisa menjadwalkan kunjungannya ke Jateng dan bisa menjadi kalender event tetap tahunan," tandasnya.

Mengenai blue print pengembangan Kawasan Wisata Borobudur dan sekitarnya, menurut Sinoeng, sudah disusun pada 2016 silam bersama Kementerian Pariwisata.

"Blue print-nya sudah ada, tinggal pembahasannya bersama lima kementerian terkait seperti amanat Bapak Presiden," ujarnya.



Sumber: Suara Pembaruan