31 Kodim Baru di Indonesia Timur, Pengamat: TNI AD Perlu Lakukan Perimbangan

31 Kodim Baru di Indonesia Timur, Pengamat: TNI AD Perlu Lakukan Perimbangan
Susaningtyas NH Kertopati ( Foto: Istimewa / Istimewa )
Asni Ovier / AO Senin, 22 Juli 2019 | 21:39 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Penambahan 31 komando distrik militer (kodim) di wilayah Indonesia timur dapat dipandang sebagai rangkaian pembentukan Komando Utama (Kotama) Operasional TNI. Meski demikian, TNI Angkatan Darat (AD) perlu melakukan perimbangan dengan kehadiran 31 Kodim baru tersebut.

“Pembentukan 31 kodim tersebut besar kemungkinan dapat dipahami seluruh masyarakat Indonesia jika dibarengi dengan upaya pengurangan kodim di wilayah Indonesia bagian barat dan bagian tengah yang sekian lama relatif keamanannya stabil,” ujar pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati di Jakarta, Senin (22/1/2019).

Menurut perempuan yang akrab disapa Nuning itu, perimbangan bentukan kodim baru bisa dilakukan dengan likuidasi sebagian kodim di Jawa dan Sumatera, yang kemudian dapat diproyeksikan ke Ternate, Papua, dan sekitarnya.

Perimbangan tersebut, ujar Nuning, patut dilaksanakan Mabes TNI AD agar transparansi dapat diterima masyarakat luas sekaligus menjaga neraca keuangan negara. Mabes TNI AD patut menghitung biaya operasional 31 kodim baru tersebut dengan output yang diinginkan secara akuntabel dan kredibel.

Menurut Nuning, 31 kodim baru itu merupakan rangkaian dari kehadiran Kotama Operasional. Pembentukan Kotama Operasional tersebut merupakan antisipasi pemerintah atas dinamika lingkungan strategis di Samudera Pasifik dan pengaruhnya atas kondisi di wilayah Indonesia bagian timur.

Seperti diketahui, sebelumnya ada empat Kotama Operasional yang dibentuk di awal kepemimpinan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Empat Kotama Operasional itu adalah Divisi lll Kostrad, Koarmada lll, Koopsau lll, dan Pasrat 3.

“Pembentukan 31 Kodim tersebut merupakan satu rangkaian dari kelanjutan pembentukan Kotama Operasional TNI untuk menyelenggarakan fungsi teritorial. Kondisi Papua dengan masih berjangkitnya wabah separatisme menjadi pertimbangan yang dominan atas upaya pemerintah menjaga keutuhan NKRI,” kata Nuning.

Sebelumnya, Wakil Asisten Teritorial Kasad Brigjen Gathut Setyo Utomo mengatakan, TNI AD akan mendirikan 31 kodim di wilayah Indonesia bagian timur, yakni di Papua dan Ambon. “Kita pastikan ada 31 kodim yang akan kita bentuk. Jadi, kita sudah mengirim 1.400 personel ke Papua maupun Ambon yang akan menjadi cikal bakal berdirinya kodim-kodim di wilayah rawan konflik,” ujar Gathut.

Dikatakan, pembangunan kodim di wilayah timur tersebut sengaja diprioritaskan pada wilayah 3T atau terpencil, terluar, dan terisolir. Tujuannya untuk memenuhi salah satu tugas pokok TNI AD yaitu menjaga keutuhan NKRI sehingga sinergi dari pusat hingga daerah harus dibentuk.

Selain itu, TNI AD juga masih mencari sekitar 12.000 bintara pembina desa (babinsa) guna memenuhi kekurangan personel yang akan ditempatkan di wilayah 3T tersebut. “Kodim sendiri berupaya memenuhi personelnya karena sesungguhnya kita masih memerlukan hampir 63.000 babinsa, sekarang ini baru sekitar 50.000,” ujarnya.

Menurt Gathut, sebanyak 12.000 Babinsa tersebut akan diambil dari satuan tempur yang sudah senior. “Nantinya, itu diisi dari satuan tempur, kemudian satuan tempur yang sudah senior akan dimasukan ke babinsa. Kami ingin lebih melakukan langkah nyata di wilayah 3T, karena itulah yang menjadi komitmen kita,” ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com