Hari Bhakti Adhyaksa di Jateng, Seorang ASN Dipecat, Satu Ditunda Gaji Setahun

Hari Bhakti Adhyaksa di Jateng, Seorang ASN Dipecat, Satu Ditunda Gaji Setahun
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Tengah, Yunan Harjaka, memberikan keterangan kepada pers seusai upacara peringatan Hari Bhakti Adhiyaksa ke-59 di Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Semarang, Senin, 22 Juli 2019. ( Foto: Suara Pembaruan / Stefi Thenu )
Stefi Thenu / JEM Selasa, 23 Juli 2019 | 07:06 WIB

Semarang, Beritasatu.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah menjatuhkan sanksi kepada dua pegawai kejaksaan, karena melanggar disiplin sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Mereka terdiri pegawai penyiapan bahan administrasi penanganan perkara pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Brebes, Mashadi dan Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum Kejari Blora, Hari Riyadi.

“Perbuatan Mashadi ini melanggar Pasal 3 angka 11 juncto Pasal 7 ayat 4 huruf d juncto Pasal 10 angka 9 huruf d Peratutan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS),” ujar Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jateng Yunan Harjaka, kepada pers seusai upacara peringatan Hari Bhakti Adhiyaksa ke-59 di PRPP Semarang, Senin. (22/7/2019).

Yunan mengatakan, sanksi untuk ASN dari Kejari Brebes diberhentikan dengan hormat. Sedangkan Kasi Pidana Umum Kejari Blora dikenai sanksi penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun.

Dijelaskan, sanksi kepada Mashadi karena terbukti tidak masuk kerja tanpa ada keterangan selama 57 hari kerja kumulatif dalam satu tahun berjalan mulai April-9 Juli 2018.

Sedangkan sanksi kepada Hari Riyadi, karena terbukti tidak memperlakukan saksi dengan baik, yakni menegur dengan marah-marah sambil menggebrak kursi lipat. Melanggar Pasal 2 angka 14 PP Nomor 53 tentang Disiplin PNS.

“Masih ada satu lagi satu ASN dari Kejari Rembang yang telah diusulkan dijatuhi sanksi pemberhentian dengan hormat, tapi belum mendapatkan keputusan dari Jaksa Agung,” tutur Yunan.

ASN dari Kejari Rembang bernama Ardiyan Nurcahyo, diduga telah menyelewengkan uang hasil denda tilang pada periode 2015-2018 senilai Rp 2,88 miliar.

Dia menuturkan bidang perdata dan tata usaha negera (TUN) Kejati Jateng telah memulihkan keuangan negara senilai Rp 1,58 miliar dan pembayaran uang pengganti eks UU Nomor 3 Tahun 1971 senilai  juta.

Selama periode Januari hingga Juli 2019, Kejati Jateng telah melakukan kegiatan untuk penanganan 22 penyelidikan kasus dan 21 penyidikan. Untuk Kejati terdapat 2 penyelidikan dan 6 penyidikan. 



Sumber: Suara Pembaruan