UNHCR Diminta Selesaikan Masalah Pencari Suaka di Jakarta

UNHCR Diminta Selesaikan Masalah Pencari Suaka di Jakarta
Sejumlah pengungsi suaka politik yang berunjuk rasa di depan Kantor UNHCR, Jakarta Pusat, menanti keberangkatan bus Transjakarta untuk membawa mereka ke tempat penampungan sementara di bekas gedung Kodim, Jakarta Barat, Kamis (11/7/2019). ( Foto: Antara Foto / Sugiharto Purnomo )
Hotman Siregar / FMB Selasa, 23 Juli 2019 | 14:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Konstitusi dasar negara Indonesia telah mengamanatkan keberpihakannya terhadap para pengungsi dan pencari suaka. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XA, Pasal 28G, butir 2 berbunyi: Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

"Namun, setahu saya hingga kini Indonesia belum meratifikasi Konvensi Jenewa tahun 1951 yang mengatur soal pengungsi dan pencari suaka," ujar anggota Komisi I DPR RI Sukamta di Jakarta, Selasa (23/7/2019).

Sukamta mengaku memahami pemerintah belum meratifikasi Konvensi Jenewa tahun 1951. Hal itu karena adanya pasal-pasal dalam konvensi yang dinilai memberatkan pemerintah Indonesia seperti keharusan menjamin pekerjaan yang menghasilkan upah, melakukan usaha sendiri seperti pertanian, mendirikan perusahaan dan hak mendapatkan pendidikan bagi para pengungsi dan pencari suaka.

Negara yang belum maju dan makmur seperti Indonesia akan mengalami dilema antara mengutamakan kesejahteraan warga negaranya sendiri atau para pengungsi dan pencari suaka.

Meskipun begitu, kata politisi PKS itu, kini Indonesiq punya payung hukum berupa Peraturan Presiden No. 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri yang bisa dikatakan sebagai turunan dari UU No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi Jenewa tahun 1951 tadi, maka pengaturan pengungsi dalam Perpres tadi hanya bersifat memfasilitasi kebutuhan dasar yang bersifat sementara, seperti kebutuhan makan-minum, penampungan sementara, dan lainnya.

"Pengungsi dan pencari suaka menjadi kewenangan UNHCR," katanya.

Berdasarkan semangat konstitusi yang mengamanatkan perlakuan baik terhadap pengungsi dan pencari suaka tadi, maka itulah yang tetap harus kita lakukan kepada mereka. Sementara memberikan pelayanan kebutuhan dasar, Pemerintah RI harus terus mendesak UNHCR agar mencarikan negara penerima yang sudah menandatangani Konvensi Jenewa tahun 1951.

"Jangan sampai berlarut-larut. UNHCR harus segera mengirimkan para pengungsi dan pencari suaka ke negara tujuan pengungsi. Agar status mereka menjadi jelas dan tidak terlantar," tandasnya.



Sumber: Suara Pembaruan