Wabup Kebumen Perjuangkan Nasib Guru Tidak Tetap

Wabup Kebumen Perjuangkan Nasib Guru Tidak Tetap
Wakil Bupati (Wabup) Kebumen, H Arif Sugiyanto beserta Kepala Dinas Pendidikan dan jajarannya menyambangi kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), di Jakarta, Senin (22/7/2019). ( Foto: Beritasatu Photo / Istimewa )
Feriawan Hidayat / FER Selasa, 23 Juli 2019 | 20:54 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Bupati (Wabup) Kebumen, H Arif Sugiyanto, beserta Kepala Dinas Pendidikan dan jajarannya menyambangi kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), di Jakarta, Senin (22/7/2019).

Wabup Kebumen

Kehadiran orang nomor dua di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen ini untuk mendampingi perwakilan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Sekolah Negeri Kabupaten Kebumen.

"Kita melakukan pertemuan dengan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dit PG Dikmen dan Diksus), guna membahas afirmasi persyaratan seleksi administrasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan," ujar Arif kepada Beritasatu.com, Selasa (23/7/2019).

"Mereka itu Pahlawan Tanpa Tanda Jasa, tapi nasibnya hingga kini belum jelas. Itu yang harus diperjuangkan," imbuh Arif.

Dalam pertemuan tersebut, kata Arif, pihaknya menyampaikan masalah persyaratan seleksi administrasi guru honorer yang tidak memiliki SK Kepala Daerah atau minimal dari Kepala Dinas Pendidikan.

"Sehingga mereka tidak dapat melanjutkan atau mengikuti program sertifikasi guru atau PPG. Nah, kita harapkan untuk mereka ini agar dapat diafirmasi," terang Arif.

Menurut Arif, Pemkab Kebumen sudah berupaya menyusun peraturan Bupati mengenai pengangkatan GTT. Namun sayangnya, hal itu tidak mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) karena bertentangan dengan PP Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

"Untuk itu, kami menyampaikan aspirasi dari GTT Sekolah Negeri yang tidak dapat memenuhi persyaratan seleksi administrasi, sehingga dapat mengikuti seleksi sebagaimana GTT dari Kabupaten atau Kota lainnya di daerah Jawa Tengah," sambung Arif Sugiyanto.

Terkait permasalahan diatas, Kasi Subdit PKK, Dit PG Dikmen dan Diksus, Putra Asga Elevri, mengatakan, Kemdikbud menyarankan Pemkab Kebumen untuk segera melakukan studi banding (benchmarking) dengan pemda lain.

"Kita sarankan untuk melakukan benchmarking dengan pemda lainnya yang sudah berhasil menerbitkan SK bagi GTT Sekolah Negeri sebagai syarat seleksi administrasi,” jelas Putra Asga Elevri.



Sumber: BeritaSatu.com