SFO Hentikan Investigasi Rolls-Royce, KPK Pastikan Terus Usut Kasus Garuda
INDEX

BISNIS-27 537.873 (-3.67)   |   COMPOSITE 6307.13 (-80.32)   |   DBX 1215.21 (-19.17)   |   I-GRADE 185.638 (-1.36)   |   IDX30 533.814 (-4.5)   |   IDX80 142.76 (-1.44)   |   IDXBUMN20 425.411 (-6.35)   |   IDXESGL 147.067 (-1.33)   |   IDXG30 144.927 (-0.16)   |   IDXHIDIV20 469.552 (-4.19)   |   IDXQ30 151.508 (-0.54)   |   IDXSMC-COM 286.952 (-4.82)   |   IDXSMC-LIQ 357.858 (-3.18)   |   IDXV30 144.532 (-2.82)   |   INFOBANK15 1076.36 (-3.52)   |   Investor33 457.615 (-3.75)   |   ISSI 184.91 (-2.6)   |   JII 650.972 (-7.09)   |   JII70 227.363 (-2.79)   |   KOMPAS100 1270.4 (-13.54)   |   LQ45 991.58 (-8)   |   MBX 1739.82 (-21.36)   |   MNC36 337.819 (-2.9)   |   PEFINDO25 325.262 (-0.12)   |   SMInfra18 322.474 (-4.95)   |   SRI-KEHATI 391.563 (-3.55)   |  

SFO Hentikan Investigasi Rolls-Royce, KPK Pastikan Terus Usut Kasus Garuda

Rabu, 24 Juli 2019 | 12:51 WIB
Oleh : Fana Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan terus mengusut kasus dugaan suap pengadaan pesawat Airbus dan mesin pesawat Rolls-Royce di PT Garuda Indonesia (Persero) periode 2004-2015 yang menjerat mantan Dirut PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar dan pendiri PT Mugi Rekso Abadi (MRA) Group sekaligus Beneficial Owner Connaught International Pte.ltd, Soetikno Soedarjo sebagai tersangka.

Meskipun, Lembaga Antikorupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO) memutuskan tak melanjutkan investigasi kasus suap Rolls-Royce terhadap pejabat di sejumlah negara termasuk Indonesia lantaran dinilai tak cukup bukti untuk menuntut perorangan dan tidak lagi menyangkut kepentingan masyarakat.

Jubir KPK, Febri Diansyah menyatakan, sejak awal menangani kasus suap Garuda, pihaknya telah berkoordinasi secara intensif dengan SFO. Ditekankan Febri, putusan SFO menghentikan investigasi kasus Rolls-Royce tak berpengaruh pada kerja KPK mengusut tuntas kasus suap Garuda.

"KPK sudah berkoordinasi secara intens dengan SFO sejak awal dalam penanganan perkara ini. Penghentian tersebut tidak berpengaruh pada penanganan perkara yang sekarang sedang berjalan di KPK," kata Febri saat dikonfirmasi, Rabu (24/7/2019).

Febri menyatakan, penyidikan kasus suap Garuda akan terus berjalan. Tim penyidik KPK terus memeriksa sejumlah saksi dan kedua tersangka untuk segera menuntaskan kasus ini dan melimpahkannya ke persidangan.

"Penyidikan tetap berjalan. Bahkan minggu depan direncanakan pemeriksaan tersangka dan saksi lainnya," katanya.
Febri menjelaskan, SFO menghentikan investigasi terkait individu-individu di perusahaan Rolls-Royce. Sementara untuk perkara pokoknya sudah diproses, yakni pertanggungjawaban korporasi Rolls-Royce. Diketahui, perusahaan manufaktur terutama mobil dan mesin pesawat asal Inggris itu telah membayar denda sebesar £497,25 juta atas perilaku korup yang mencakup tiga dekade, tujuh yurisdiksi dan tiga bisnis.

"Korporasi Rolls Royce sudah mengaku bersalah dan setuju membayar denda sesuai dengan proses hukum yang berlaku di sana," katanya.

Dengan demikian, tegas Febri, putusan SFO tidak memiliki konsekuensi yuridis apapun terkait langkah KPK mengusut kasus suap Garuda yang menjerat Emirsyah dan Soetikno.

"Sehingga tidak ada konsekuensi yuridis terhadap kasus yg ditangani KPK. Terkait dengan bagaimana sikap yang diambil SFO, tentu hal tersebut berada di luar yurisdiksi KPK dan merupakan kewenangan SFO sepenuhnya," katanya.

Diketahui, KPK menetapkan Emirsyah Satar dan Soetikno sebagai tersangka pada 16 Januari 2017. Namun hingga saat ini, KPK belum juga merampungkan penyidikan kasus dugaan suap di PT Garuda yang menjerat keduanya. Bahkan, Emirsyah dan Soetikno hingga kini belum ditahan KPK.

Dalam kasus ini, KPK menyangka Emirsyah Satar telah menerima uang sebesar US$ 2 juta dan dalam bentuk barang senilai US$ 2 juta dari Rolls-Royce melalui pendiri PT MRA Group Soetikno Soedarjo dalam kapasitasnya sebagai Beneficial Owner Connaught International Pte.ltd. Suap itu diduga terjadi selama Emirsyah menjabat sebagai Dirut PT Garuda Indonesia pada 2005 hingga 2014.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ini Sosok 3 Jenderal Polisi Capim KPK yang Patuh Lapor LHKPN

Dari 9jenderal yang lolos seleksi tahap II, hanya 3 orang yang telah menyampaikan LHKPN, yakni Irjen Dharma Pongrekun, Irjen Antam Novambar, dan Irjen Firli.

NASIONAL | 24 Juli 2019

Gubernur Kalbar Buat Pergub Sanksi Pembakar Lahan

Sanksi kepada pembakar lahan yakni tidak diberikan layanan izin dalam bentuk apa saja selama 5 tahun.

NASIONAL | 24 Juli 2019

Gempa di Jembrana Terasa Sampai Kuta Bali

Gempa bumi berkedalaman menengah itu diakibatkan oleh aktivitas subduksi Lempeng Indo-Australia yang menyusup ke bawah Lempang Eurasia.

NASIONAL | 24 Juli 2019

Klarifikasi Foto ASN dengan Ganjar Pranowo

Klarifikasi Redaksi Beritasatu.com terhadap foto dalam berita "Ganjar Minta ASN Simpatisan Khilafah Mengundurkan Diri".

NASIONAL | 3 Mei 2019

KPK Usut Sumber Uang Suap dan Gratifikasi Gubernur Kepri

Nurdin dijerat kasus dugaan suap izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau.

NASIONAL | 24 Juli 2019

576 Ha Sawah Tadah Hujan di Banten Terkena Puso

Sawah yang terkena puso tersebar di Kecamatan Cikeusik seluas 154 ha, Kecamatan Angsana seluas 180 ha dan Kecamatan Sukaresmi seluas 242 hektare.

NASIONAL | 24 Juli 2019

KPK Siap Bantu KY Usut 2 Hakim MA yang Lepaskan Syafruddin

Tak hanya KY, KPK juga siap membantu Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) jika membutuhkan bukti.

NASIONAL | 24 Juli 2019

2.500 Alat Tangkap Baby Lobster Dimusnahkan di Bengkulu

Letkol Laut (P) Andru Wahyu Sudrajat menambahkan, informasi yang diterima pihaknya penangkapan baby lobster kembali marak di daerah ini.

NASIONAL | 24 Juli 2019

600.000 Jiwa Potensial Terdampak Tsunami 20 Meter di Pantai Selatan Jawa

Dari total 5744 desa tersebut, 584 desa berada di selatan pulau Jawa mulai dari Banyuwangi sampai Banten.

NASIONAL | 24 Juli 2019

Menteri LHK: Pemerintah Serius Tangani Kerusakan Lingkungan yang Sudah Lama Tak Tertangani

“Kami mendapatkan arahan dari Bapak Wapres dan akan ditindak lanjuti secara lebih mendalam lagi,” kata Siti Nurbaya.

NASIONAL | 24 Juli 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS