Nasdem Sesalkan Lambannya Proses Rehabilitasi Bencana Sulteng

Nasdem Sesalkan Lambannya Proses Rehabilitasi Bencana Sulteng
Puluhan tenda pengungsi korban gempa dan tsunami di Palu roboh diterjang angin kencang. ( Foto: Beritasatu TV )
Yeremia Sukoyo / YS Rabu, 24 Juli 2019 | 13:57 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sulawesi Tengah (Sulteng) terkesan lamban. Akibatnya, sampai dengan saat ini menyebabkan ketidakpastian kelangsungan hidup bagi warga terdampak bencana.

Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI Ahmad Ali, menilai, sampai dengan saat ini masyarakat berdampak bencana Sulteng merasakan langsung dampak dari gagalnya proses komunikasi dan hal-hal teknis pemerintah pusat di lapangan.

"Kasihan masyarakat yang hidup dalam serba ketidakpastian, akibat gagalnya proses komunikasi dan hal-hal teknis di lapangan," kata Ahmad Ali, di Jakarta, Rabu (24/7/2019).

Menurutnya, saat ini perlu dilakukan evaluasi secara komperehensif. Termasuk evaluasi hambatan-hambatan teknis proses penanganan bencana, serta inventarisasi masalah yang timbul dari sejumlah proses tahapan bencana dari transisi ke pemulihan.

Selain itu, juga perlu dilakukan peninjauan terhadap kelembagaan dan fungsi masing-masing Kementerian dan Lembaga untuk menemukan cara kerja efektif dan cepat dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sulteng.

Berdasarkan Instruksi Presiden No 10 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak lainnya, Kementerian PPN/Bappenas diinstruksikan untuk memberikan asistensi kepada Pemerintah Daerah dalam penyiapan rencana pemulihan ekonomi dan pembangunan kembali wilayah terdampak bencana.

"Kalau prosesnya hanya menunggu dan menunggu hasil kerja teknis berdasarkan panduan dari Jakarta, proses tentu tidak akan sama. Apalagi ketika proses asistensi itu dilakukan secara faktual di lapangan," ujarnya.

Anggota Komisi VII yang kembali terpilih dari Dapil Sulteng ini menuturkan, pemerintah pusat sesungguhnya punya mekanisme yang telah diatur dalam pasal 10 Perka BNPB No. 17 tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Namun, yang diperlukan sekarang ini adalah bagaimana agar hambatan-hambatan teknis itu tidak mempengaruhi tertundanya hak-para pengungsi.

"Faktanya, tim adhoc asistensi yang dibentuk dengan Keputusan Menteri PPN/Bappenas serta Kepala BNPB hanyalah tim pendukung teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Sulteng yang tidak punya fungsi eksekutorial," tutupnya.



Sumber: Suara Pembaruan