Mendikbud: Butuh Strategi Khusus Atasi Kasus Putus Sekolah

Mendikbud: Butuh Strategi Khusus Atasi Kasus Putus Sekolah
Mendikbud Muhadjir Effendy (kiri) berbincang dengan siswa di hari pertama sekolah di SD Muhammadiyah 5 Jakarta, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 15 Juli 2019. ( Foto: ANTARA FOTO / Aprillio Akbar )
Maria Fatima Bona / IDS Rabu, 24 Juli 2019 | 13:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengatakan, jumlah siswa putus sekolah meski secara persentase kecil, tapi secara absolut memang masih cukup besar.

Menurut dia, masalah angka putus sekolah tersebut tidak mudah diselesaikan karena keberadaan anak putus sekolah ini tidak berada pada satu titik tetapi menyebar.

“Ini juga tidak berarti mudah diselesaikan. Bahkan penanganannya semakin tidak mudah karena mereka berada di bagian kerak masalah. Ibarat nasi liwet, ini adalah bagian 'intip'-nya, yang untuk menyelesaikan diperlukan pendekatan, strategi, dan teknik khusus. Energi yang dibutuhkan pun berlipat dibanding kasus putus sekolah yang biasa,” kata Muhadjir saat dihubungi SP, Selasa (23/7/2019) malam.

Muhadjir menuturkan, saat ini pemerintah sedang berusaha untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan skema zonasi. Dengan skema ini, peserta didik akan tertampung di sekolah yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Sehingga, antara orangtua dan sekolah lebih mudah berinteraksi untuk mengontrol tumbuh kembang siswa, termasuk mendorong mereka untuk kembali ke sekolah.

“Saya harap dengan sistem zonasi, masalah putus sekolah dan yang tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya bisa dituntaskan dengan cara man-to-man marking. Caranya, dengan memadukan data statistik, berupa NIK (nomor induk kependudukan, red) yang ada di Dinas Dukcapil Kemdagri dengan data geospasial yang ada di Dapodik Kemdikbud,” ujarnya.

Lanjut dia, dengan adanya data satu pintu ini, sekolah, dinas pendidikan, serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) harus pro aktif, menyisir tempat-tempat persembunyian anak usia sekolah tetapi tidak berada di sekolah, dan diajak kembali ke sekolah.

Sekolah tidak boleh lagi hanya menunggu anak dan orang tuanya datang mendaftarkan diri, tetapi sekolah harus menjemput mereka. Kata Muhadjir, tugas itu menjadi tanggung jawab kepala sekolah yang sekarang tidak lagi dibebani mengajar, bersama pamong desa, pejabat kelurahan, dan instansi terkait.

Muhadjir juga menyebutkan, meskipun secara absolut angka putus sekolah masih besar, tetapi setiap tahun jumlahnya mengalami penurunan. Ia menyebut terdapat kekeliruan dalam angka 223.882 anak putus sekolah yang disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Chatarina Muliana Girsang, dalam paparan pada Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) di Jakarta, Senin (1/7) lalu.

Menurut dia, setiap tahun jumlah siswa putus sekolah mengalami penurunan jumlah. Bahkan, data statistik Kemdikbud terbaru untuk tahun ajaran 2018/2019, angka putus sekolah untuk tingkat SMP adalah 35.230 siswa. Hal ini tentu mengalami penurunan dari 51.190 siswa pada tahun ajaran 2017/2018.

Sedangkan untuk tingkat SMA, yang putus sekolah pada tahun ajaran 2018/2019 ada 15.593. Artinya, terdapat penurunan jumlah dari 2017/2018 sebanyak 31.123 siswa. Dan untuk SMK pada tahun ajaran 2018/2018, terdapat 25.357 siswa yang putus sekolah. Artinya, terdapat penurunan jumlah dari tahun ajaan sebelumnya sebanyak 73.384 siswa.



Sumber: Suara Pembaruan