Penyebar Video Hoax Surat Suara Tercoblos Dihukum 14 Bulan Penjara

Penyebar Video Hoax Surat Suara  Tercoblos Dihukum 14 Bulan Penjara
Terdakwa kasus penyebaran video hoax terkait pemilihan presiden, Andi Kusmana, 25, ) dihukum 14 bulan oleh Pengadilan Negeri Medan, 24 Juli 2019. ( Foto: Suara Pembaruan / Arnold Sianturi )
Arnold H Sianturi / HA Rabu, 24 Juli 2019 | 23:39 WIB

Medan, Beritasatu.com - Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun 2 bulan terhadap Andi Kusmana (25), terdakwa penyebar video hoax terkait pencoblosan surat suara pemilihan presiden (Pilpres) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Medan.

"Perbuatan Terdakwa secara sah dan berkeyakinan bersalah melanggar Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 a Ayat 2 UU RI No. 19 tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE," kata ketua majelis hakim Erintua Damanik saat membacakan vonis di hadapan terdakwa dan jaksa penuntut umum, Rabu (24/7/2019).

Putusan ini sedikit lebih rendah dari tuntutan yang diajukan oleh jaksa Randi Tambunan. Sebelumnya terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp 2 juta subsider 2 bulan kurungan. Menyikapi putusan ini, baik terdakwa maupun JPU masih menyatakan pikir-pikir.

Dalam dakwaan disebutkan Andi ditangkap atas pengaduan Ketua KPU Kota Medan Agussyah Ramadani Damanik ke Polda Sumut, Maret 2019, lalu. Tterdakwa diduga mengunggah sebuah video disertai dengan keterangan: KPU Medan digerebek warga sedang mencoblos surat suara 01 kecurangan sudah mulai terlihat secara nyata...keburukan petahana kebusukan rezim jokowi dan koalisinya mulai terbongkar. Penguasa bangsat.

Atas informasi yang tidak benar itu, Ketua KPU Sumut menyarankan Ketua KPU Medan melaporkan pemilik akun Facebook atas nama Kusmana ke Polda Sumut. Personel Polda Sumut kemudian melakukan penangkapan.

Terdakwa ditangkap karena telah menyebarkan hoax melalui akun Facebook yang menyinggung Lembaga KPU Kota Medan. Video yang disebarkan terdakwa ternyata peristiwa ricuh di Pilkada KPU Tapanuli Utara, bukan di KPU Kota Medan. Unggahan itu menurut jaksa mempengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga KPU dan mempengaruhi situasi keamanan.



Sumber: Suara Pembaruan