Pasal Reforma Agraria Minim, RUU Pertanahan Harus Ditunda

Pasal Reforma Agraria Minim, RUU Pertanahan Harus Ditunda
Wail Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Daniel Johan. ( Foto: Istimewa )
Jeis Montesori / LES Kamis, 25 Juli 2019 | 20:57 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kedudukan RUU Pertanahan sejatinya merupakan implementasi dari mandat UU Pokok Agraria (UUPA) No 5/1960. Akan tetapi melihat pengaturannya masih banyak yang bertabrakan dengan UUPA, karenanya pengesahan RUU Pertanahan ini harus ditunda, tidak harus dalam periode DPR saat ini.

Penilaian tersebut disampaikan Wail Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan, Kamsi (25/7/2019) menjawab pertanyaan seputar pembahasan RUU Pertanahan yang dinilai banyak kalangan belum menyerap aspirasi dan masukan pihak-pihak terkait.

Menurut Daniel, RUU Pertanahan belum terlalu kuat membela kepentingan petani, khususnya buruh tani dan petani tak bertanah, hal ini tercermin dari pasal mengenai reforma agraria sangat minim.

“RUU Pertanahan ini juga belum mengatur penyelesaian konflik agraria/pertanahan yang bersifat struktural padahal konflik banyak sekali yang belum terselesaikan,” kata Daniel Johan yang juga Wakil Sekjen PKB ini.

Urgensi penundaan pengesahan RUU Pertanahan periode DPR saat ini, karena menurut Daniel Johan, pemerintah sendiri belum sepenuhnya satu pandangan tentang RUU Pertanahan ini. “Bahkan pihak-pihak terkait ada yang belum diajak untuk dimintai pendapatnya. Padahal RUU harus menyerap banyak masukan dari pihak yang sangat terkait,” tambahnya.

Lebih lanjut dikemukakan Daniel Johan, RUU Pertanahan adalah menyangkut hajat hidup berbangsa dan bernegara jadi tidak harus disahkan sesegra mungkin, UU harus lahir memberikan kemanfaatan bagi rakyat dan PKB berpandangan agar RUU ini tidak disahkan pada periode ini.

Khusus menyangkut Pasal mengenai Bank Tanah tambah Daniel Johan, perlu mendapat kajian yang lebih dalam, karena bisa mengarah pada liberlisasi. Karena itu pembahasan mendalam perlu dilakukan kembali agar UU Pertanahan nantinya benar-benar menjadi landasan yang sangat strategis bagi pengaturan soal tanah.

Sebelumnya dalam diskusi Forum Legislasi di DPR pada Selasa 16 Juli lalu, anggota Panja RUU Pertanahan dari Fraksi PDIP Hendry Yosodiningrat dan juga Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi PAN Vova Yoga Mauladi setuju agar RUU Pertanahan juga ditunda saja pengesahannya pada periode ini mengintat banyak pihak yang belum dimintai atau belum dilibatkan dalam pembahasan, padahal masukan dari mereka seperti Kementerian PU, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pihak-pihak swasta terkait seperti Kadin, Asosiasi Perhutanan Indonesia juga perlu diajak bicara.

 



Sumber: Suara Pembaruan