Korupsi Kampus IPDN, Eks GM Hutama Karya Dihukum 5 Tahun
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Korupsi Kampus IPDN, Eks GM Hutama Karya Dihukum 5 Tahun

Jumat, 26 Juli 2019 | 19:01 WIB
Oleh : Fana Suparman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman lima tahun pidana penjara dan denda Rp 300 juta subsider tuga bulan kurungan terhadap mantan General Manager Divisi Gedung PT Hutama Karya (HK) Budi Rachmat Kurniawan.

Majelis Hakim menyatakan Budi terbukti bersalah melakukan korupsi proyek pembangunan kampus Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) di Agam Sumatera Barat, dan kampus IPDN di Rokan Hilir, Riau.

"Menyatakan terdakwa Budi Rachmat Kurniawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata Ketua Majelis Hakim Sunarso saat membacakan amar putusan terhadap Budi Rahmat Kurniawan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (26/7/2019).

Hukuman terhadap Budi ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa. Sebelumnya, jaksa menuntut Budi untuk dihukum tujuh tahun pidana penjara, denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan serta hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 1,040 miliar.

Majelis Hakim tidak mengabulkan tuntutan jaksa agar Budi membayar uang pengganti Rp 1 miliar karena terdakwa sudah menggantinya selama persidangan. Selain itu, hakim mengabulkan permohonan justice collaborator yang diajukan Budi karena memenuhi syarat pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum.

Budi dinilai hakim mengakui perbuatannya, bukan pelaku utama dan mempunyai peran yang kecil dalam perkara ini. Namun, Majelis Hakim menilai Budi Rahmat tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, mencemarkan nama baik perusahaan sebagai hal yang memberatkan.

Majelis Hakim mengatakan, Budi melakukan pengaturan dalam proses pelelangan untuk kepentingannya dengan membuat pekerjaan fiktif untuk menutup biaya arranger fee pembangunan kampus IPDN di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dan Kabupaten Rokan Hilir, Riau.

Tak hanya itu, Budi juga melakukan subkontrak pekerjaan tanpa persetujuan pejabat pembuat komitmen (PPK). Hakim menyatakan Budi bersama Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi (Kapusdatin) Setjen Kemendagri atau PPK, Dudy Jocom telah menyalahgunakan kewenangan.

"Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan dan tugasnya selaku General Manager Divisi Gedung PT Hutama Karya mengatur lelang tanpa persetujuan PPK. Terdakwa bersama Dudy Jocom melakukan pengaturan lelang proyek IPDN dan berjanji memberikan fee kepada PPK," kata Hakim.

Perbuatan Budi itu diyakini hakim menguntungkan diri sendiri sebesar Rp 1 miliar, serta orang lain dan korporasi, yaitu Dudy Jocom Rp 5,3 miliar, Bambang Mustaqim Rp 500 juta, Hendra Rp 4 miliar, Sri Kandiyati Rp 300 juta, Mohammad Rizal Rp 510 juta, Chaerul Rp 30 juta, dan Sutidjan Rp 500 juta.

Selain itu, memperkaya PT Hutama Karya sebesar Rp 40,8 miliar, CV Prima Karya Rp 3.3 miliar, CV Restu Kreasi Mandiri sebesar Rp 265 juta, dan PT Yulian Berkah Abadi sebesar Rp 79,4 juta. Perbuatan Budi itu merugikan negara sebesar Rp 56,9 miliar atas proyek pembangunan kampus IPDN itu.

Atas perbuatan tersebut, Budi dinyatakan telah bersalah melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Pemuda Pancasila P2W Indonesia Timur Apresiasi Menpora Amali Atas Sukses PON XX Papua

Pemuda Pancasila memberikan apresiasi atas kesuksesan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang digelar di Papua

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Jumat, Partai Perindo Kembali Gelar Webinar Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW

Webinar kali ini membahas sejumlah topik keteladanan dan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam membangun kehidupan umat manusia.

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Sesuai Konstitusi, TNI dan Polri Komponen Utama Pertahanan dan Keamanan

Uji materi UU 23/20219 di MK telah menunjukkan kekeliruan proses legislasi di DPR RI.

NASIONAL | 27 Oktober 2021

BPIP: Katolik untuk Indonesia Sudah Dirintis dari Masa Lalu

Katolik untuk Indonesia bukan untuk kekinian saja tetapi sudah dirintis di masa lalu

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Romo Magnis: Kehadiran Umat Katolik Harus Mampu Dirasakan oleh Masyarakat

Kehadiran umat Katolik harus dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai dorongan kepada hal yang baik, adil, dan membangun kehidupan bersama

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Dewas KPK Bantah Lindungi Lili Pintauli

Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean membantah telah melindungi Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar.

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Stefanus Gusma Deklarasi Maju sebagai Caketum Pemuda Katolik

Gusma adalah sosok yang serius yang dibuktikan melalui visitasi ke banyak komda dan Komcab termasuk Papua Barat.

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Muhammadiyah Minta Pemuda Jadi Perekat Persatuan

Muhammadiyah berharap para pemuda Indonesia mampu memaknai Sumpah Pemuda dengan menjadi pelopor yang merekatkan persatuan nasional di tengah keberagaman

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Raja Sapta Oktohari Merasa Difitnah, 20 Pemlik Akun Palsu Akan Diproses Hukum

Raja Sapta Oktohari tunjuk advokat Natalia Rusli untuk memproses secara hukum terhadap 20 nama pemilik akun palsu yang mencemarkan nama baiknya di media sosial.

NASIONAL | 27 Oktober 2021


TAG POPULER

# Upah Minimum


# Anies Baswedan


# Timnas U-23


# Cuti Bersama


# Tabrakan Bus Transjakarta



TERKINI
Menaker: ADD Keempat Hasilkan Lima Rekomendasi Terkait Pekerja Migran

Menaker: ADD Keempat Hasilkan Lima Rekomendasi Terkait Pekerja Migran

EKONOMI | 24 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings