Korupsi Kampus IPDN, Eks GM Hutama Karya Dihukum 5 Tahun
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 478 (-2)   |   COMPOSITE 5970 (-24)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1399 (0)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 167 (-1)   |   IDX30 472 (-2)   |   IDX80 128 (-0)   |   IDXBASIC 1238 (-9)   |   IDXBUMN20 362 (-2)   |   IDXCYCLIC 737 (-3)   |   IDXENERGY 740 (3)   |   IDXESGL 129 (-0)   |   IDXFINANCE 1333 (-6)   |   IDXG30 133 (-0)   |   IDXHEALTH 1280 (3)   |   IDXHIDIV20 418 (-2)   |   IDXINDUST 960 (-5)   |   IDXINFRA 873 (-4)   |   IDXMESBUMN 103 (-0)   |   IDXNONCYC 731 (-1)   |   IDXPROPERT 875 (-2)   |   IDXQ30 135 (-0)   |   IDXSMC-COM 281 (-0)   |   IDXSMC-LIQ 334 (-1)   |   IDXTECHNO 3345 (-54)   |   IDXTRANS 1045 (-3)   |   IDXV30 126 (-0)   |   INFOBANK15 959 (-5)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 407 (-1)   |   ISSI 175 (-0)   |   JII 573 (-2)   |   JII70 204 (-1)   |   KOMPAS100 1132 (-6)   |   LQ45 888 (-4)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1591 (-7)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 302 (-1)   |   PEFINDO25 291 (0)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 341 (-1)   |   TRADE 872 (0)   |  

Korupsi Kampus IPDN, Eks GM Hutama Karya Dihukum 5 Tahun

Jumat, 26 Juli 2019 | 19:01 WIB
Oleh : Fana Suparman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman lima tahun pidana penjara dan denda Rp 300 juta subsider tuga bulan kurungan terhadap mantan General Manager Divisi Gedung PT Hutama Karya (HK) Budi Rachmat Kurniawan.

Majelis Hakim menyatakan Budi terbukti bersalah melakukan korupsi proyek pembangunan kampus Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) di Agam Sumatera Barat, dan kampus IPDN di Rokan Hilir, Riau.

"Menyatakan terdakwa Budi Rachmat Kurniawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata Ketua Majelis Hakim Sunarso saat membacakan amar putusan terhadap Budi Rahmat Kurniawan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (26/7/2019).

Hukuman terhadap Budi ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa. Sebelumnya, jaksa menuntut Budi untuk dihukum tujuh tahun pidana penjara, denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan serta hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 1,040 miliar.

Majelis Hakim tidak mengabulkan tuntutan jaksa agar Budi membayar uang pengganti Rp 1 miliar karena terdakwa sudah menggantinya selama persidangan. Selain itu, hakim mengabulkan permohonan justice collaborator yang diajukan Budi karena memenuhi syarat pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum.

Budi dinilai hakim mengakui perbuatannya, bukan pelaku utama dan mempunyai peran yang kecil dalam perkara ini. Namun, Majelis Hakim menilai Budi Rahmat tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, mencemarkan nama baik perusahaan sebagai hal yang memberatkan.

Majelis Hakim mengatakan, Budi melakukan pengaturan dalam proses pelelangan untuk kepentingannya dengan membuat pekerjaan fiktif untuk menutup biaya arranger fee pembangunan kampus IPDN di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dan Kabupaten Rokan Hilir, Riau.

Tak hanya itu, Budi juga melakukan subkontrak pekerjaan tanpa persetujuan pejabat pembuat komitmen (PPK). Hakim menyatakan Budi bersama Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi (Kapusdatin) Setjen Kemendagri atau PPK, Dudy Jocom telah menyalahgunakan kewenangan.

"Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan dan tugasnya selaku General Manager Divisi Gedung PT Hutama Karya mengatur lelang tanpa persetujuan PPK. Terdakwa bersama Dudy Jocom melakukan pengaturan lelang proyek IPDN dan berjanji memberikan fee kepada PPK," kata Hakim.

Perbuatan Budi itu diyakini hakim menguntungkan diri sendiri sebesar Rp 1 miliar, serta orang lain dan korporasi, yaitu Dudy Jocom Rp 5,3 miliar, Bambang Mustaqim Rp 500 juta, Hendra Rp 4 miliar, Sri Kandiyati Rp 300 juta, Mohammad Rizal Rp 510 juta, Chaerul Rp 30 juta, dan Sutidjan Rp 500 juta.

Selain itu, memperkaya PT Hutama Karya sebesar Rp 40,8 miliar, CV Prima Karya Rp 3.3 miliar, CV Restu Kreasi Mandiri sebesar Rp 265 juta, dan PT Yulian Berkah Abadi sebesar Rp 79,4 juta. Perbuatan Budi itu merugikan negara sebesar Rp 56,9 miliar atas proyek pembangunan kampus IPDN itu.

Atas perbuatan tersebut, Budi dinyatakan telah bersalah melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

TPNPB OPM Mengaku Bertanggungjawab Atas Penembakan Anggota TNI

Panglima Kodao III TPNPB-OPM Ndugama Bridgen Egianus Kogeya menyatakan menolak pembangunan jalan trans Papua.

NASIONAL | 26 Juli 2019

Puan Maharani: Posisi Ketua DPR Ditentukan UU, Bukan Kemauan Politik

Sesuai Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) Tahun 2014, partai pemenang pemilu diberi kesempatan untuk menunjuk kadernya sebagai ketua DPR.

NASIONAL | 26 Juli 2019

Tangkap Bupati Kudus, KPK Sita Uang Tunai dan Segel Ruang Sekda

Mereka yang ditangkap saat ini sedang diperiksa intensif di Kantor kepolisian setempat.

NASIONAL | 26 Juli 2019

BPBD Jabar Turunkan Tim ke Gunung Tangkuban Parahu

Gunung Tangkuban Parahu di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, erupsi, pada Jumat, pukul 15.48 WIB.

NASIONAL | 26 Juli 2019

Gunung Tangkuban Parahu Erupsi, Ini Imbauan BNPB

PVMBG meminta masyarakat, pengunjung, wisatawan dan pendaki yang berada di sekitar Gunung Tangkuban Parahu agar tidak menginap dalam kawasan kawah-kawah aktif.

NASIONAL | 26 Juli 2019

Gunung Tangkuban Parahu Meletus

Letusan terjadi pukul 15.48 WIB.

NASIONAL | 26 Juli 2019

OTT Bupati Kudus Diduga Terkait Jual Beli Jabatan

Hingga saat ini, secara total terdapat sembilan orang yang diringkus KPK.

NASIONAL | 26 Juli 2019

KPK Dikabarkan Tangkap Bupati Kudus

Terdapat sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Kudus yang dikabarkan turut diringkus dalam operasi tangkap tangan (OTT) ini.

NASIONAL | 26 Juli 2019

Dukungan Terhadap Dokter Gigi Romi Terus Mengalir

Sebelumnya Drg Romi Syofpa Ismael dinyatakan lulus tes CPNS, namun dibatalkan bupati.

NASIONAL | 26 Juli 2019

Kemhub Verifikasi Lapangan Terbang Aboge

Pengecekan yang dilakukan oleh inspektur penerbangan akan menjadi rekomendasi apakah lapter tersebut dapat beroperasi untuk penerbangan perintis.

NASIONAL | 26 Juli 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS