Ombudsman: Pemerintah Harus Targetkan Pemerataan Mutu dan Fasilitas Pendidikan

Ombudsman: Pemerintah Harus Targetkan Pemerataan Mutu dan Fasilitas Pendidikan
(Dari kiri) Irjen Kemdikbud Muchlis Rantoni Luddin, Mendikbud Muhadjir Effendy, Ketua Ombudsman RI (ORI) Amzulian Rafai, anggota ORI Ahmad Su’adi dan Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Yusharto Huntoyungo saat konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jumat, 26 Juli 2019. ( Foto: Istimewa )
Maria Fatima Bona / JAS Jumat, 26 Juli 2019 | 22:10 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Ahmad Su’adi mengatakan, kebijakan zonasi yang dijalani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) harus memiliki target waktu terkait dengan pemerataan fasilitas dan mutu pendidikan pada setiap zonasi.

Menurut Su’adi, perlu adanya target waktu karena berkaca pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang telah tiga tahun dijalani masih banyak ditemukan penyimpangan di lapangan.

"Pemerintah harus punya target waktu terkait pemerataan fasilitas dan mutu pendidikan sesuai dengan zonasi. Kalau dulu kan ada Inpres untuk Sekolah Dasar. Saya dengar ini nanti akan ada Perpres(Peraturan Presiden,red)," kata Su'adi pada Konferensi Pers usai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di kantor ORI, Jakarta, Jumat (26/7/2019).

Su’adi menambahkan, adanya perbaikan-perbaikan pada pelaksanaan zonasi pada PPDB menjadi pertimbangan ORI mendukung kebijakan zonasi ini. Akan tetapi, ORI juga menyarankan dalam melanjutkannya zonasi ini harus dengan perencanaan dan pengawasan lebih ketat, khususnya dalam PPDB.

Pasalnya, ORI menemukan masih banyak penyimpangan dan ketimpangan luar biasa antara kota dan pinggiran atau antarsekolah favorit. Misalnya, dalam pelaksanaan PPDB masih terjadi maladminstrasi yang tidak sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) seperti terdapat intervensi dari kepala daerah seperti di Jawa Timur (Jatim) dan Bali, serta ditemukan adanya pemalsuan kartu keluarga (KK) hingga pungutan liar di Jawa Barat(Jabar).

“Ini semua berkaitan dengan otonomi daerah. Jadi penting saya tekankan sistem zonasi ini dilanjutkan penuh dengan pengawasan dan perlu ada skenario A,B,C, dan D untuk daerah- daerah yang belum online dan pemerintah juga harus ada target pemerataan fasilitas pendidikan dua tahun ke depan,” imbuhnya.

Pada kesempatan sama, Su’adi menuturkan, menjalankan skema zonasi ini perlu peran penting Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Dalam hal ini untuk memberikan sanksi kepada kepala daerah yang tidak melaksanakan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB pada semua jenjang pendidikan.

Menurut dia, Kemdagri dapat menginstruksikan kepada kepala daerah baik gubernur, bupati, dan walikota untuk menerbitkan peraturan turunan terkait dengan pelaksanaan PPDB. Sebab, dengan adanya skema zonasi sebetulnya segala kegaduhan tidak akan terjadi karena Pemda dan sekolah telah dapat memastikan siapa saja siswa yang akan terdaftar di sekolah tersebut sebelum tahun pelajaran berakhir.

Dalam hal ini, ORI mendorong Kemdagri untuk menegakkan aturan dengan menginstruksikan kepada setiap kepala daerah agar tidak menoleransi terjadinya praktik PPDB yang tidak sesuai dengan peraturan. Selain itu, Su’adi juga berharap Kemdagri untuk dapat lebih aktif mendorong setiap kepala daerah dapat implementasi alokasi anggaran minimal 20 persen untuk pendidikan di daerah yang lebih diarahkan untuk pemerataan fasilitas dan mutu pendidikan.

Perpres Zonasi Segera Diterbitkan

Merespons masukan dari ORI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, semua masukan tentu saja secara khusus akan perhatikan dengan sistem zonasi segera menjadi solusi bagi masalah pendidikan Indonesia.

Dalam hal ini, Muhadjir menuturkan, segala urusan pendidikan mendatang akan ditangani berbasis pada zonasi yang akan diperkuat oleh Peraturan Presiden (Perpres). “Perpres ini akan terbit beberapa hari lagi. Nanti namanya Perpres Zonasi Pendidikan sehingga semua urusan pendidikan akan ditangani dengan berbasis pada zonasi," kata Muhadjir.

"Jadi tidak hanya masalah PPDB saja. Ke depan kita juga akan perbaiki penanganan guru berbasis zonasi. Mulai dari alokasi dan distribusinya. Termasuk pengangkatan guru baru, tunjangan guru, kemudian pelatihan guru, semuanya juga akan berbasis zonasi," terangnya.

Dijelaskan dia, adanya Perpres ini sebagai panduan untuk mendorong sinergi antara kementerian dan lembaga serta antara pusat dan daerah untuk mengatur sistem zonasi pendidikan.

Sementara itu, Sfat Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Yusharto Huntoyungo mengatakan, Kemdagri mendukung penerapan sistem zonasi pendidikan yang jalankan Kemdikbud untuk mewujudkan pemenuhan hak dasar semua warga negara dalam mendapatkan akses layanan pendidikan.

Salah satunya mendorong pemerintah daerah(pemda) mengalokasikan anggaran APBD minimal 20 persen untuk fungsi pendidikan khususnya kesiapan sarana dan prasarana (sarpas) untuk pencapaian mutu dan pemerataan.

Dijelaskan dia, untuk pemerataan sarpras, Kemdagri dan Kemdikbud menggunakan data Pendudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) agar dapat memperoleh data sebenarnya berapa jumlah keberadaan peserta didik serta kebutuhan sarpras, termasuk transportasi yang digunakan siswa di suatu permukiman.

Selain itu, Kemdagri juga akan mengatur jenis pelanggaran yang sifatnya untuk antisipasi pelaksanaan skema zonasi. "Kita akan coba mendetailkan sanksi atau apapun bentuknya terhadap kepala daerah yang melanggar berdasarkan kadar berikut jenis pelanggaran terhadap SKP (standar, kriteria, prosedur) yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," pungkasnya.



Sumber: BeritaSatu.com