Masa Depan Pariwisata Danau Toba, Presiden Optimistis

Masa Depan Pariwisata Danau Toba, Presiden Optimistis
Danau Toba. ( Foto: Antara )
Arnold H Sianturi / YUD Senin, 29 Juli 2019 | 22:04 WIB

Humbang Hasundutan, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis terhadap pengelolaan pariwisata Danau Toba. Danau Toba selain memiliki panorama alam yang sangat indah, juga memiliki 28 destinasi meliputi perjalanan sejarah, budaya maupun alam.

"Kita datang ke sini untuk memutuskan pengelolaan Danau Toba sebagai destinasi wisata yang benar-benar berkelas," ujar Jokowi saat meninjau Geosite Sipinsur di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara (Sumut), Senin (29/7/2019).

Mantan Gubernur DKI ini mengunjungi Danau Toba bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo didampingi Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Jokowi melakukan kunjungan kerja di Sumut selama 3 hari.

Kedatangan Presiden disambut Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Pangdam I Bukit Barisan Mayjend TNI Sabrar Fadhillah, Bupati Tapanuli Utara, Nikson Nababan, Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor maupun pejabat pemerintahan kabupaten.

Jokowi mengatakan, untuk menjadikan Danau Toba menjadi pariwisata unggulan yang berkelas tersebut, pemerintah menggelontorkan anggaran yang bersumber dari APBN sebesar 3,5 Triliun. Ini merupakan investasi besar di kawasan Danau Toba.

"Fisik dari pembangunan sudah kelihatan. Investasi akan masuk. Kita bekerja mulai 2019 selesai 2020. Jalan yang mengelilingi Samosir sebagian sudah kita tunjukkan. Sumber daya manusia, Kemasan, Brand, differensiasi sama Bali juga. Semua nanti diurus semua," sebutnya.

Dalam pengembangan pariwisata Danau Toba, selain membangun insfrastruktur jalan sebagai pendukung, sambung mantan Wali Kota Solo tersebut, pemerintah juga akan menjaga lingkungan sekitar Danau Toba, termasuk mengantisipasi pencemarannya.

"Kita akan meninjau keberadaan keramba jaring apung milik perusahaan. Ini menjadi bagian dari perbaikan produk pariwisata. Izin perusahaan bisa dicabut atau sebagian saja. Masalah lingkungan ini harus benar-benar diurus secara total," sebutnya.



Sumber: Suara Pembaruan