Kasus Novel Tarik Perhatian Dunia

Kasus Novel Tarik Perhatian Dunia
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengultimatum Kapolri untuk menuntaskan pengungkapan kasus penyerangan penyidik senior KPK, Novel Baswedan, dalam waktu tiga bulan. ( Foto: Beritasatu TV )
Yeremia Sukoyo / WM Senin, 29 Juli 2019 | 23:22 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Tidak tuntasnya kasus penganiayaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan saat ini telah menjadi perhatian dunia. Apalagi masalah tersebut sempat dibawa oleh Amnesty Internasional ke dalam Kongres Amerika serikat.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenur Rohman menilai, tidak tuntasnya kasus Novel telah menjadi preseden buruk dalam upaya penegakkan hukum di Indonesia.

"Sekarang dunia internasional akan melihat apakah Indonesia bersedia mengungkap kasus Novel atau tidak. Apalagi setelah rekomendasi TPF malah lebih banyak memojokkan Novel sebagai korban," kata Zaenur Rohman, Senin (29/7/2019), di Jakarta.

Menurutnya, langkah Amnesty International membawa kasus Novel Baswedan ke Kongres AS memang perlu dilakukan untuk memperoleh perhatian luas dunia internasional. Hal ini sebagai langkah taktis setelah dua tahun kasus tersebut tidak terungkap.

"Tidak tuntasnya kasus Novel menjadi preseden buruk bagi KPK karena berarti tidak ada jaminan keamanan bagi penyidik. Selain itu tidak ada jaminan jika terjadi kasus kekerasan terhadap penyidik akan terungkap," ujarnya.

Saat ini, dikatakan Zaenur, harapan masyarakat, termasuk aktivis antikorupsi adalah adanya tindakan Presiden untuk membentuk tim gabungan independen pencari fakta. Tim tersebut nantinya bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan harus berisi tokoh-tokoh berintegritas.

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko menilai, kasus Novel merupakan salah satu bentuk kasus pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM yang tidak ditangani dengan baik akan membuat kasus ini menjadi perhatian internasional.

"Apalagi selama ini Indonesia juga selalu bekerja sama dalam menuntaskan masalah-masalah korupsi dan ketidakadilan di suatu negara. Jadi wajar saja (dibawa ke dunia internasional. Lagipula ini bukan membawa ke proses hukum di negara lain," ucapnya.

Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, sebelumnya menegaskan, pihaknya sengaja mengangkat kasus Novel Baswedan ke Amerika, bahkan juga ke Badan-badan PBB. Ada sejumlah alasan yang membuat Amnesty internasional mengangkat kasus tersebut.

Pertama, sama seperti isu pelanggaran HAM, kesetaraan jender, dan pemanasan global, isu korupsi adalah isu global yang sangat penting. Pihaknya menilai, serangan yang ditujukan terhadap Novel Baswedan sangat memperlihatkan hubungan erat antara isu korupsi dan HAM.

"Bahkan selain Novel, ada banyak orang KPK yang mengusut korupsi di sektor sumber daya alam juga diserang dan diintimidasi. Kita perlu dukungan sebanyak mungkin, dari dalam dan luar negeri, untuk melawan serangan itu," ucapnya.

Kemudian yang kedua, serangan terhadap Novel bukanlah masalah Novel semata. Tetapi masalah serius yang mengancam kelanjutan pelaksanaan agenda reformasi di Indonesia khususnya dalam bidang pemberantasan korupsi dan penegakkan HAM .

Selanjutnya, kasus Novel adalah ancaman terhadap siapa pun yang memperjuangkan tegaknya negara hukum yang bebas korupsi maupun kekerasan dan pelanggran HAM .

Di Kasus Novel, ancaman luar biasa bukan hanya ditujukan kepada aktivis yang biasanya berada di luar pemerintahan. Tetapi juga pada setiap aparat penegak hukum dan Pejabat pemerintahan.

Pada sesi dengar pendapat di Kongres AS, Manajer Advokasi Amnesty International USA untuk wilayah Asia Pasifik, Francisco Bencosme, menyampaikan kepada anggota Kongres bahwa kasus Novel Baswedan di Indonesia masuk dalam kategori penyerangan terhadap pembela HAM yang bekerja di sektor anti korupsi.

Dalam catatan Amnesty yang disampaikan bahwa pembela HAM di Asia Tenggara mengalami penyerangan dengan pola yang sama. Yaitu karena kerja-kerja mereka dan tidak ada penyelesaikan terhadap kasus-kasus penyerangan tersebut.



Sumber: Suara Pembaruan