Pansel KPK Perlu Adopsi Cara Kerja Pansel Komisi Yudisial

Pansel KPK Perlu Adopsi Cara Kerja Pansel Komisi Yudisial
Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK periode 2019-2023 Yenti Ganarsih (tengah), bersama sejumlah anggota Pansel KPK memberikan keterangan pers terkait hasil uji kompetensi calon pimpinan KPK di Jakarta, Senin 22 Juli 2019. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Robertus Wardi / WM Kamis, 1 Agustus 2019 | 20:19 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Panitia Seleksi (Pansel) pimpinan KPK diminta mengadopsi cara kerja Pansel‎ Komisi Yudisial  (KY) yang pernah ada beberapa waktu lalu. Pasalnya Pansel KY melibatkan peran banyak masyarakat dalam meneliti rekam jejak (track record) sang calon.

"Waktu pemilihan pimpinan Komisi Yudisial, Pansel melibatkan koalisi masyarakat sipil untuk mencari rekam jejak setiap calon. Koalisi masyarakat sipil itu bekerja secara resmi berdasarkan surat keputusan dari Pansel. Kami terlibat dalam tim itu dan bekerja serius melakukan tracking terhadap calon," kata peneliti dari Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LEIP) Alfeus Jebabun, kepada SP, di Jakarta, Kamis (31/7/2019).

Ia menanggapi kerja Pansel KPK yang banyak dikritik masyarakat. Salah satunya adalah Pansel KPK cenderung tertutup dan tidak melibatkan banyak partisipasi publik dalam meneliti rekam jejak calon.

Alfeus mengemukakan, cara kerja Pansel Komisi Yudisial beberapa waktu lalu perlu ditiru. Cara seperti membantu Pansel KPK dalam mendapatkan pimpinan KPK yang berintegritas.

"Itu salah satu cara yang bagus dan perlu dipraktikkan oleh Pansel KPK. Pansel juga harus mengerahkan semua SDM untuk menggali informasi terkait calon pimpinan, jangan hanya menunggu informasi datang dengan sendirinya," saran Alfeus.

Dia berharap Pansel KPK benar-benar terbuka dan meneliti apa yang disampaikan masyarakat. Jangan hanya formalitas terbuka tetap setiap masukan masyarakat diabaikan.

"Betul bahwa Pansel terbuka terhadap masukan masyarakat. Tetapi, kenyataannya ada kesan pansel mengabaikannya. Misalnya, Pansel tetap meloloskan calon yang tidak melaporkan harta kekayaannya. Padahal syarat melaporkan harta kekayaan termasuk syarat penting untuk menjadi pimpinan KPK," jelas Alfeus.

Dia juga menanggapi pandangan mantan Ketua KPK Antasari Azhar yang mengingatkan bahwa UU KPK mengamanatkan bahwa pimpinan harus ada unsur penyidik/penyelidik dan penuntut. Menurut Alfeus, pandangan Antasari ini upaya penggiringan opini publik. Alasannya UU KPK tidak mensyaratkan kewajiban adanya unsur penyidik dan penyelidik serta penuntut dalam pimpinan KPK.

Panitia seleksi tidak wajib meloloskan calon dari unsur kepolisian atau kejaksaan kalau memang tidak memenuhi syarat. Pasal 21 UU KPK hanya mengatur bahwa pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum. Artinya, setelah calon-calon yang ada sekarang terpilih 5 orang sebagai pimpinan KPK, maka kelima orang tersebut secara ex officio menjabat sebagai penyidik sekaligus penuntut umum, terlepas latar belakang profesi mereka sebelumnya.

Dalam syarat untuk menjadi pimpinan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU KPK juga tidak mengatur adanya syarat "pernah menjadi penyidik atau penuntut umum". Syarat yang paling penting adalah tim seleksi harus mampu menemukan calon pimpinan yang memiliki integritas dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

"Kalau calon yang berasal dari kepolisian dan kejaksaan itu tidak memenuhi syarat integritas yang baik, pernah melakukan perbuatan tercela, maka pansel mewajib menggagalkan calon tersebut," tutup Alfeus.



Sumber: Suara Pembaruan