Perppu Larangan Koruptor Ikut Pilkada Harus Merujuk pada UU
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Perppu Larangan Koruptor Ikut Pilkada Harus Merujuk pada UU

Kamis, 1 Agustus 2019 | 23:22 WIB
Oleh : Anselmus Bata / RIX

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron menanggapi usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu tentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) larangan mantan koruptor mengikuti pilkada.

Melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi, Herman menyatakan usulan tersebut harus merujuk kepada Undang–Undang 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pembahasan usulan tersebut juga memerlukan waktu, karena memerlukan inisiatif pemerintah dan pembahasannya dilakukan di DPR.

“Usul itu harus merujuk kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Ini juga butuh waktu, baik untuk inisiatif pemerintah maupun nanti pembahasannya di DPR,” kata Herman setelah pertemuan Komisi II DPR dengan delegasi House Democracy Partnership (HDP) di Ruang Tamu Pimpinan DPR di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8/2019).

Herman mengaku tidak mempermasalahkan adanya larangan mantan koruptor mencalonkan diri dalam Pilkada 2020. Namun, kata politisi Partai Demokrat itu, peraturan KPU yang mengakomodasi usulan itu harus terlebih dahulu mendapat tanggapan DPR, serta memiliki urgensi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

“Peraturan KPU bisa saja memuat apa pun usulan yang dianggap bahwa KPU menerima usulan itu dan kemudian dikonsultasikan kepada Komisi II DPR. Apakah nanti tanggapan di DPR, tentu harus dilihat urgensinya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang–undangan,” lanjut legislator dapil Jawa Barat VIII itu.

Lebih lanjut ia mengatakan, peraturan KPU yang bertentangan dengan UU harus direvisi dan baru bisa diakukan oleh DPR periode 2019-2024.

"Saya kira kalau memang peraturan KPU bertentangan dengan UU, tentu membutuhkan revisi atau dibuatkan perppu yang baru bisa dibahas DPR periode yang akan datang,” kata Herman.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Komisi IV DPR Dukung Tahura Bung Hatta Dikelola Profesional

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono membanggakan kekayaan alam dan hutan yang dimiliki Indonesia, salah satunya di Taman Hutan Raya (Tahura) Bung Hatta

NASIONAL | 30 Juli 2019

Kemkumham Minta UNHCR Cari Solusi Bagi Pencari Suaka

Bisa mencarikan suaka di negara tujuan mereka atau mengembalikan mereka secara sukarela ke negara asalnya.

NASIONAL | 2 Agustus 2019

Klaim BPJS Belum Turun, RS Jogja Disuntik Dana Rp 6 M oleh Pemkot

Tambahan belanja tersebut diharapkan dapat membantu operasional rumah sakit tipe B itu untuk memberikan pelayanan kesehatan.

NASIONAL | 2 Agustus 2019

Fahri Hamzah Kritisi Wacana Perekrutan Rektor Asing

Kemristekdikti bertugas meningkatkan peringkat perguruan tinggi, bukan tanggung jawab pihak asing.

NASIONAL | 1 Agustus 2019

Kembali Erupsi, Status Gunung Tangkuban Parahu Naik Jadi Waspada

Masyarakat di sekitar Gunung Tangkuban Parahu, diimbau tidak mendekati kawah puncak dalam radius 1,5 kilometer dari kawah.

NASIONAL | 2 Agustus 2019

Pembangunan Sumber Energi Harus Perhatikan Lingkungan

Kebutuhan energi listrik di Provinsi Sumatera Selatan pada umumnya meningkat seiring dengan pertumbuhan daerah. Untuk itu diperlukan pasokan sumber energi

NASIONAL | 1 Agustus 2019

Oktober, Penerbangan Domestik Yogya ke Luar Jawa Dipindah ke YIA

YIA akan menambah jam operasional dari semula 05.00-18.00 menjadi sampai 05.00-23.00.

NASIONAL | 2 Agustus 2019

Polda Kalbar Amankan 2,3 Kg Narkoba

Sejak Januari - Juli 2019, Polda Kalbar telah mengungkap 426 kasus narkotika. Sementara tersangka yang diproses hukum sebanyak 572 orang.

NASIONAL | 2 Agustus 2019

Asabri Rayakan Ulang Tahun Ke-48

48 tahun berkiprah bukanlah usia yang muda lagi, bertemakan “Meningkatkan kinerja melalui kebersamaan”, pada hari jadinya yang jatuh pada tanggal 1 Agustus 2019

NASIONAL | 2 Agustus 2019

PBB Beri Bantuan Logistik ke Pencari Suaka di Kalideres Selama Sepekan

Kita sedang berusaha memikirkan bagaimana pendekatan kemanusiaan, memberikan bantuan setelah UNHCR memberikan bantuan selama sepekan ini,” terang Chairul.

NASIONAL | 2 Agustus 2019


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS