367 SMA di Jateng Terapkan Kurikulum Antikorupsi

367 SMA di Jateng Terapkan Kurikulum Antikorupsi
Ilustrasi anti-korupsi. ( Foto: Antara )
Stefi Thenu / JEM Jumat, 2 Agustus 2019 | 15:56 WIB

Semarang, Beritasatu.com - Sebanyak 367 SMA di Jawa Tengah menerapkan kurikulum antikorupsi. Jumlah itu jauh meningkat dari semula 23 sekolah yang dijadikan pilot project pada Mei 2019 lalu.

"Kita ada 23 sekolah pilot projects sekolah berintegritas. Terus berkembang 367 sekolah yang mendaftar secara sukarela. Dari 367 itu 160 di antaranya SMA Negeri," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Jumeri, Kamis (1/8/2019).

Sekolah berbasis kurikulum antikorupsi tersebut diinisiasi oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Mei lalu dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur nomor 10 tahun 2019. Sebanyak 23 SMA dan SMK dijadikan pilot project. Ternyata penerapan kurikulum antikorupsi di 23 sekolah itu menarik minat sekolah lain, negeri maupun swasta.

Sekolah berintegritas berbasis kurikulum antikorupsi tersebut bakal mendapat pengawalan khusus dari KPK. Penerapan kurikulum tersebut ternyata memantik minat Dinas Pendidikan kabupaten/kota se Jawa Tengah, yang notabene memiliki wewenang mengelola jenjang pendidikan SD dan SMP.

"Ini sudah ada buku-buku pelajaran yang diintegrasikan dengan pendidikan antikorupsi oleh KPK. Kita akan pelajari dan diterapkan di sekolah," tambah Jumeri.

Karena banyaknya minat itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng berkoordinasi dengan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah (BPSDMD) Jateng dan KPK mengumpulkan seluruh kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota se Jawa Tengah pada Rabu (31/7/2019). Rapat koordinasi tersebut berlangsung dua hari di Semarang.

Menurut Jumeri, 23 sekolah percontohan bakal memberi paparan pada sekolah yang minat untuk melengkapi paparan dari KPK. Setelah itu, setiap 6 bulan sekali akan dilakukan evaluasi. Targetnya 367 sekolah itu bakal mulai menerapkan kurikulum pendidikan antikorupsi di mapel pada akhir Agustus mendatang.

Progres penerapan pendidikan antikorupsi di 23 sekolah itu saat ini tidak ada lagi pungutan yang keluar sesuai prosedur. Insersi pendidikan antikorupsi ke Mapel. Menyisipkan materi di Mapel, membuat slogan-slogan antikorupsi, merevisi peraturan yang membuka peluang untuk korupsi.

"Guru-guru yang sudah menyusun silabus atau perencanaan pengajaran antikorupsi yang dimasukkan ke Mapel akan menyampaikan itu. Teman-teman nanti mengembangkan draft dari KPK," katanya.

Penerapan sekolah berbasis kurikulum antikorupsi itu memang dipantau langsung oleh KPK. Anissa Rahmadhany, Fungsional Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) Kedeputian Pencegahan KPK RI mengatakan KPK telah menyiapkan draft sebagai acuan penerapan pendidikan antikorupsi bagi siswa di mata pelajaran.

"Kita sedang mengerjakan proses implementasi karena masih butuh sinergi. Misalnya di PKN, di pendidikan karakter akan dimasukkan di pendidikan ekstrakurikuler. Kemudian kita melakukan sosialisasi lewat media-media kekinian lewat film pendek misalnya," katanya.

Sementara secara kelembagaan sekolah, KPK juga telah menyiapkan draft panduan agar pejabat sekolah tidak terjebak dalam tindak koruptif, pungutan liar misalnya.

"Namun yang tidak kalah penting kami juga menyiapkan materi-materi tindak koruptif di keseharian. Parkir sembarang tempat, melanggar lalu lintas, membuang sampah sembarangan," ujarnya.  

 



Sumber: Suara Pembaruan