KPU Minta Daerah Sahkan Anggaran Pilkada Sebelum 1 Oktober 2019

KPU Minta Daerah Sahkan Anggaran Pilkada Sebelum 1 Oktober 2019
Tim Kuasa Hukum KPU menyerahkan berkas jawaban gugatan sengketa hasil Pemilu Legislatif (Pileg) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat 5 Juli 2019. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao. )
Yustinus Paat / WM Jumat, 2 Agustus 2019 | 22:57 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengimbau kepala daerah dan penyelenggara pilkada di daerah segera menyelesaikan penandatanganan naskah persetujuan hibah daerah (NPHD) untuk Pilkada Serentak 2020 sebelum 1 Oktober 2019. NPHD ini merupakan rujukan pembiayaan pilkada yang dianggarkan dalam dua kali tahun anggaran yakni 2019 dan 2020.

"Tahun ini. Sebab kalau tidak salah di rancangan peraturan KPU (PKPU) sudah mengatur penandatanganan NPHD (pilkada 2020) paling lambat 1 Oktober 2019," ujar Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2019).

Pramono mengatakan, meskipun dianggarkan untuk dua kali tahun anggaran, naskah NPHD sendiri hanya satu. Sehingga, untuk penandatanganan satu naskah NPHD hanya dilakukan tahun ini.

"NPHD nanti ditandatangani oleh kepala daerah dan penyelenggara pilkada setempat (KPU/KPUD). Untuk tahun anggaran 2019, daerah sudah mengajukan NPHD sejak 2018. Sehingga, untuk tahun anggaran 2020 diajukan tahun ini," terang Pramono.

Lebih lanjut, Pramono mengatakan, jika nantinya masih ada daerah yang belum menandatangani NPHD hingga masa jatuh tempo pada 1 Oktober, maka pihaknya akan berkoordinasi dengan Kemdagri. KPU, kata dia pernah melakukan langkah tersebut pada 2018 lalu.

"Misalnya kami mendapat laporan dari teman-teman di daerah yang penandatanganan NPHD-nya lambat, maka daerah-daerah itu nanti kami sampaikan ke Kemendagri. Kemudian Mendagri nantinya akan memberikan instruksi ke pemda setempat. Langkah ini pernah dilakukan dan pada 2018 kemarin efektif," jelas Pramono.

Diketahui, Pilkada Serentak 2020 akan diselenggarakan di 270 daerah yang terdiri dari dari 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Sembilan provinsi yang akan menggelar pilkada 2020 adalah Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah



Sumber: BeritaSatu.com