Soal LHKPN, Pansel KPK Dituntut Ketegasan

Soal LHKPN, Pansel KPK Dituntut Ketegasan
Ilustrasi KPK. ( Foto: Antara )
Yeremia Sukoyo / YUD Selasa, 6 Agustus 2019 | 12:08 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Kawal Calon Pimpinan (Capim) KPK kirimkan surat terbuka kepada panitia seleksi (Pansel) KPK yang dianggap telah melanggar UU dan mengancam marwah KPK dalam proses seleksi.

Dalam suratnya, Koalisi Kawal Capim KPK menuntut ketegasan pansel dalam menjalankan perintah undang-undang yang dibebankan kepada KPK dengan menyatakan tidak memenuhi syarat atau setidaknya tidak dapat melanjutkan proses seleksi terhadap nama-nama calon pimpinan KPK periode 2010-2023 bagi yang tidak/belum menyerahkan laporan harta kekayaan (LHKPN).

"Wajar kita menyuarakan soal LHKPN, terutama terkait seleksi pejabat publik. Surat terbuka kami akan sampaikan sebagai salah satu bentuk keberatan," kata Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana dalam pernyataan sikap penyampaian Surat Terbuka kepada Panitia Seleksi Pimpinan KPK terkait Kepatuhan LHKPN, di kantor ICW, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Koalisi kawal Capim KPK sendiri melihat, pengumuman 4O nama calon pimpinan KPK yang lolos tes psikologi kembali menunjukan kegagalan pansel KPK menjalankan kewajiban hukum sekaligus etisnya dalam menghasilkan calon pimpinan KPK yang taat pada undang-undang dan berintegritas tinggi.

Diingatkan, salah satu mandat yang diberikan Presiden kepada pansel adalah menerima tanggapan dari masyarakat atas proses seleksi. Namun yang terjadi. tanggapan masyarakat terhadap proses seleksi justru direspon dengan melempar tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar kepada masyarakat.

Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai, LHKPN merupakan kewajiban hukum yang diatur setidaknya daIam delapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara dengan maksud untuk mengukur integritas pejabat negara dan membuka ruang partisipasi publik dalam melakukan monitoring terhadap kekayaan pejabat negara.

Dengan diumumkannya kekayaan seorang pejabat negara, masyarakat dapat melakukan pemantauan yang bertujuan untuk mengurangi potensi perilaku koruptif. Kewajiban yang awalnya hanya dibebankan kepada penyelenggara negara dalam UU No. 28 Tahun I999 kemudian diperluas, salah satunya kepada calon penyelenggara negara dengan tujuan untuk menguji transparansi dan integritas calon.

"Apakah penyelenggara negara menjadi tidak taat akan LHKPN. Ini yang tidak dipatuhi oleh pansel. Sampai dengan saat ini pansel tidak bisa menjawab pertanyaan kita, bagaimana kalau pimpinan KPK terpilih nantinya bermasalah kekayaannya," ucapnya.

Dirinya menegaskan, hanya calon yang berkualitas saja yang dapat mengikuti proses pemilihan. Kewajiban ini selain menjadi persyaratan administratif calon pimpinan KPK juga menjadi kewajiban bagi calon penyelenggaran negara Iainnya seperti calon presiden/wakil presiden, calon hakim agung, dan lain-lain.

"Kondisi yang terjadi hari ini menimbulkan pertanyaan bagi koalisi, mengapa pansel justru bersikeras memberikan keistimewaan kepada calon pimpinan KPK," ujarnya.

Advokat LBH Jakarta Nelson Nikodemus Simamora, menuturkan, keengganan panitia seleksi untuk menjadikan pelaporan LHKPN sebagai syarat administratif dan ujian integritas calon pimpinan KPK selain melanggar hukum juga dapat dilihat sebagai bentuk menentang marwah pemberantasan korupsi.

"Padahal orang yang sedang diseleksi oleh pansel ini adalah mereka yang akan menduduki jabatan tertinggi di lembaga tersebut. Hal ini jika dibiarkan berpotensi menjadi beban masa depan KPK yang sewaktu-waktu dapat dipermasalahkan oleh pelaku korupsi atau penyelenggara negara yang enggan melaporkan harta kekayaannya," kata Nelson.

Koalisi Koalisi Kawal Calon Pimpinan (Capim) KPK sendiri terdiri dari sejumlah LSM dan organisasi. Diantaranya ICW, LBH Jakarta, PBHI, PSHK, PUSako, FH Unand dan YLBHI. Sejak awal, koalisi ini terus memantau proses seleksi calon pimpinan KPK.



Sumber: Suara Pembaruan