Penanganan Karhutla, Presiden: Jangan Biarkan Api Membesar
Logo BeritaSatu

Penanganan Karhutla, Presiden: Jangan Biarkan Api Membesar

Selasa, 6 Agustus 2019 | 13:25 WIB
Oleh : YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo meminta kepada gubernur, pangdam, kapolda dan jajaran dibawahnya untuk segera memadamkan api sekecil apapun untuk mencegah kebakaran lahan dan hutan (Karhutla) makin meluas sehingga menyebabkan bencana asap.

"Jangan meremehkan adanya hotspot. Jika api muncul langsung padamkan jangan tunggu sampai membesar. Saya enggak perlu bicara banyak-banyak, karena semua sudah tahu cara menangani seperti apa, cara pencegahan seperti apa. Enggak perlu kita ulang-ulang," kata Jokowi saat memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) 2019 di Istana Negara Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Jokowi juga menyinggung soal aturan main penanganan Karhutla yang telah ditetapkan sejak terjadi bencana asap 2015 dan tidak terulang lagi, yakni telah meminta Panglima TNI dan Kapolri mencopot jajarannya yang tidak bisa menangani Karhutla.

"Dan aturan main kita tetap, masih sama. Saya ingatkan Pangdam, Danrem, Kapolda, Kapolres, aturan main yang saya sampaikan 2015 masih berlaku. Yang tidak bisa mengatasi dengan perintah yang sama, copot kalau tidak bisa mengatasi yang namanya kebakaran hutan dan lahan," katanya.

Dalam penanganan karhutla, Jokowi meminta untuk mengutamakan upaya pencegahan sehingga kasus 2015 yang menyebabkan bencana asap ke negara tetangga tidak terjadi lagi.

"Kita ingat 2015 dan tahun-tahun sebelumnya, kebakaran hutan dan lahan selalu terjadi hampir di semua provinsi. Saya ingat kerugian saat itu mencapai Rp 221 triliun dengan lahan yang terbakar, kurang lebih, seingat saya 2,6 juta hektare. Oleh sebab itu, peristiwa itu jangan sampai terjadi lagi," harapnya.

Jokowi juga mengingatkan jika dibandingkan 2015, tahun ini memang turun 81 persen, tetapi dengan 2018, tahun ini naik lagi.

"Ini yang tidak boleh. Harusnya tiap tahun turun, turun, turun terus. Menghilangkan total memang sulit tetapi harus tekan turun," tegasnya.

Kepala Negara menegaskan untuk segera menanggulangi bencana Karhutla sesegera mungkin, karena jika sudah meluas dan membesar akan sulit ditanganinya.

"Apalagi di hutan gambut, sangat sangat sulit sekali padamnya. Meskipun saya belum dapat laporan terakhir dari Kepala BRG, apakah kanal-kanal untuk lahan gambut masih terus atau sudah berhenti. Tapi, ini dalam jangka panjang akan sangat berguna sekali dalam mengelola hutan dan lahan kita," katanya.

Untuk itu, Jokowi meminta gubernur, Pangdam, Kapolda, kerja berkolaborasi, dibantu dengan pemerintah pusat, Panglima TNI, Kapolri, BNPB, dan BRG menangani bencana karhutla ini

Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) 2019 itu dihadiri Menko Polhukam Wiranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian serta beberapa kepala daerah, Pangdam dan Kapolda.



Sumber: ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Erupsi Gunung Dukono, Bandara Gamarmalamo Galela Ditutup

Bandara Gamarmalamo Galela di Halmahera Utara ditutup sejak Minggu (4/8/2019) akibat dampak erupsi Gunung Dukono.

NASIONAL | 6 Agustus 2019

Presiden Dijadwalkan Buka Kongres PDI-P di Bali

Berlangsungnya kongres PDI-P V di Bali tepatnya di kawasan Sanur membuat keberadaan hotel di kaswasan Sanur penuh pesanan.

NASIONAL | 6 Agustus 2019

Soal LHKPN, Pansel KPK Dituntut Ketegasan

Terdapat nama-nama calon pimpinan KPK yang berhasil lolos tes psikologi kendati belum menyerahkan LHKPN.

NASIONAL | 6 Agustus 2019

Saleh Husin: Mbah Moen Sosok yang Mengayomi Semua Kalangan

Sinar Mas menyampaikan belasungkawa dan simpati yang dalam kepada keluarga dan orang terdekat atas berpulangnya KH Maimoen Zubair.

NASIONAL | 6 Agustus 2019

Air Mata “Pegunungan Tengah” Papua Iringi Perpisahan Satgas Yonif MR 412

Ikatan batin yang erat antara Satgas dan masyarakat pegunungan Puncak Jaya Papua, melahirkan momen-momen penuh cinta dan kasih sayang.

NASIONAL | 6 Agustus 2019

Pemerintah Diminta Evaluasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan ke Indonesia

Pengawasan tenaga kerja asing agak sulit dilakukan.

NASIONAL | 2 Agustus 2019

KPK Pastikan Bantu Pansel Lacak Rekam Jejak 40 Kandidat

KPK memastikan bakal membantu Pansel Capim KPK Jilid V untuk melacak rekam jejak 40 kandidat yang lolos seleksi uji psikologi.

NASIONAL | 6 Agustus 2019

PLN Harus Dievaluasi

Komisi VI DPR sudah memanggil pelaksana tugas dirut PLN dan meminta komitmennya dalam pemenuhan energi listrik ke depan.

NASIONAL | 5 Agustus 2019

Stok Beras Impor Dominasi Gudang Bulog Padang

Petani Sumatera Barat umumnya memproduksi beras premium.

NASIONAL | 5 Agustus 2019

IPW Apresiasi Tiga Pati Polri Capim KPK Laporkan Harta

Undang-undang tidak menyebutkan adanya sanksi bagi pejabat negara yang tidak menyerahkan LHKPN.

NASIONAL | 6 Agustus 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS