BPK Sosialisasi Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 525.662 (-0.19)   |   COMPOSITE 6338.51 (20.69)   |   DBX 1329.17 (13.03)   |   I-GRADE 184.48 (-0.19)   |   IDX30 515.715 (0.41)   |   IDX80 138.838 (-0.03)   |   IDXBUMN20 409.612 (-1.08)   |   IDXESGL 142.422 (-0.38)   |   IDXG30 145.816 (-0.74)   |   IDXHIDIV20 454.583 (0.64)   |   IDXQ30 147.765 (0.09)   |   IDXSMC-COM 298.595 (-0.51)   |   IDXSMC-LIQ 365.651 (-2.93)   |   IDXV30 136.758 (-0.11)   |   INFOBANK15 1078.32 (-6.36)   |   Investor33 444.53 (0.07)   |   ISSI 183.756 (1.09)   |   JII 631.17 (2.63)   |   JII70 223.177 (0.26)   |   KOMPAS100 1240.03 (1.04)   |   LQ45 967.718 (-0.06)   |   MBX 1724.61 (3.72)   |   MNC36 328.799 (0.24)   |   PEFINDO25 328.487 (-1.79)   |   SMInfra18 313.342 (1.77)   |   SRI-KEHATI 378.358 (-0.22)   |  

BPK Sosialisasi Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara

Selasa, 6 Agustus 2019 | 14:32 WIB
Oleh : RIX

Jakarta, Beritasatu.com - Untuk membangun komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan, terutama dalam kaitannya untuk meningkatkan dampak dari hasil pemeriksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengadakan sosiialisasi Peran BPK dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara, Senin (5/8/2019) di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Kegiatan yang dihadiri 200 peserta ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemahaman para pemangku kepentingan BPK terhadap keberadaaannya sebagai lembaga pemeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Selain itu diharapkan melalui sosialisasi ini BPK dapat memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan mengenai pentingnya fungsi pengawasan pengelolaan keuangan negara untuk mewujudkan tujuan negara.

Anggota VI BPK, Harry Azhar Azis yang hadir sebagai pembicara utama dalam sosialisasi ini mengatakan sejak Indonesia merdeka kedudukan BPK telah ada di dalam Undang-undang Dasar 1945. Para pendiri bangsa melihat bahwa yang memiliki kekuasaan akan cenderung melakukan penyimpangan, maka berdasarkan teori trias politica diperlukan sebuah lembaga dalam ranah pengawasan, yaitu legislatif atau DPR dan secara teknis dilakukan oleh BPK untuk mengawasi pemerintah atau eksekutif.

Hampir semua pemerintah daerah di Indonesia telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK akan tetapi opini tersebut merupakan pencapaian minimum dari pengelolaan keuangan negara atau daerah. Tujuan akhir dari pengelolaaan keuangan negara adalah menjadikan masyarakat Indonesia sejahtera.

Selama 19 tahun, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meningkat sampai lebih 800%, akan tetapi angka kemiskinan hanya turun 45%. Hal ini menunjukan seolah-olah tidak ada hubungan antara peningkatan anggaran dan penurunan angka kemiskinan.

“Tanggung jawab keuangan negara bukan hanya kesesuaian dengan prinsip kepatuhan dan kewajaran (accountability) tetapi lebih utama adalah dengan prinsip pencapaian sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat (responsibility)," kata Harry Azhar Azis.

Selain Anggota VI BPK, hadir sebagai pembicara dalam sosialisasi ini Wakil Ketua Komisi XI DPR, Mz Amirul Tamim, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Tenggara, Hermanto, dan dihadiri oleh para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Kendari, sekretaris OPD Kota Kendari, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Kendari, camat dan sekretaris camat serta lurah se-Kota Kendari.



Sumber: http://www.bpk.go.id

TAG: 

BPK

BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Mes BPK Akan Dorong Kinerja dan Produktivitas Pegawai

Bertempat di Jalan Mulawarman, Tarakan, Kalimantan Utara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara

NASIONAL | 6 Agustus 2019

Pemadaman Listrik, Polisi Dalami Unsur Kelalaian

Kendati pemadaman listrik sebagian Jawa terjadi diduga karena pohon, proses penyelidikan tetap berjalan.

NASIONAL | 6 Agustus 2019

Ganjar: Mbah Moen, Kiai Nasionalis yang Rendah Hati dan Penyayang

Kedekatan Ganjar dengan Mbah Moen terjadi setelah putra Mbah Moen, Taj Yasin Maimoen ditunjuk mendampinginya memimpin Jawa Tengah.

NASIONAL | 6 Agustus 2019

Penanganan Karhutla, Presiden: Jangan Biarkan Api Membesar

Presiden Joko Widodo meminta kepada gubernur, pangdam, kapolda dan jajaran dibawahnya untuk segera memadamkan api sekecil apapun.

NASIONAL | 6 Agustus 2019

Erupsi Gunung Dukono, Bandara Gamarmalamo Galela Ditutup

Bandara Gamarmalamo Galela di Halmahera Utara ditutup sejak Minggu (4/8/2019) akibat dampak erupsi Gunung Dukono.

NASIONAL | 6 Agustus 2019

Presiden Dijadwalkan Buka Kongres PDI-P di Bali

Berlangsungnya kongres PDI-P V di Bali tepatnya di kawasan Sanur membuat keberadaan hotel di kaswasan Sanur penuh pesanan.

NASIONAL | 6 Agustus 2019

Soal LHKPN, Pansel KPK Dituntut Ketegasan

Terdapat nama-nama calon pimpinan KPK yang berhasil lolos tes psikologi kendati belum menyerahkan LHKPN.

NASIONAL | 6 Agustus 2019

Saleh Husin: Mbah Moen Sosok yang Mengayomi Semua Kalangan

Sinar Mas menyampaikan belasungkawa dan simpati yang dalam kepada keluarga dan orang terdekat atas berpulangnya KH Maimoen Zubair.

NASIONAL | 6 Agustus 2019

Air Mata “Pegunungan Tengah” Papua Iringi Perpisahan Satgas Yonif MR 412

Ikatan batin yang erat antara Satgas dan masyarakat pegunungan Puncak Jaya Papua, melahirkan momen-momen penuh cinta dan kasih sayang.

NASIONAL | 6 Agustus 2019

Pemerintah Diminta Evaluasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan ke Indonesia

Pengawasan tenaga kerja asing agak sulit dilakukan.

NASIONAL | 2 Agustus 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS