Kemhub Siapkan SOP Pengaktifan AIS Kapal

Kemhub Siapkan SOP Pengaktifan AIS Kapal
Kapal (Sumber: tamarin.co.id)
Thresa Sandra Desfika / JAS Selasa, 6 Agustus 2019 | 15:06 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Perhubungan (Kemhub) menyiapkan standard operating procedure (SOP) untuk pengawasan kewajiban pemasangan dan pengaktifan automatic identification system (AIS) kapal. Adapun kewajiban pemasangan serta pengaktifan AIS itu berlaku mulai 20 Agustus 2019.

Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis (Automatic Identification System/AIS) Bagi Kapal yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia.

"Jadi nanti ada pengawasan atas kewajiban AIS ini dan ada pula sanksi administrasi. Tentu untuk itu ada tahapan dari SOP yang dibuat. (SOP) juga tentu terkait siapa yang punya kewenangan," kata Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Kemhub, Ahmad, dalam acara "Diskusi Menilik Kesiapan Penerapan AIS", Jakarta pada Selasa (6/8/2019).

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemhub Agus Purnomo menjelaskan, latar belakang perlunya regulasi terkait AIS. Dikatakannya bahwa pemerintah ingin ada penegakan hukum yang jelas mengenai keberadaan kapal yang berlayar di wilayah perairan Indonesia.

"Ada law enforcement, tak bisa semau-maunya kapal ke mana saja tak jelas. Kita harus bisa monitor seluruh kapal, bawanya apa saja. Memang perlu sosialisasi lebih, saya sering ditelepon Basarnas ada kapal tenggelam, kita tidak tahu apa, ternyata kapal ikan. Jadi memang kita belum bisa terlacak semua," ungkap Agus.

Dia menekankan, melalui kecanggihan AIS, aspek keamanan dan keselamatan bisa terjaga. AIS adalah sistem pemancaran radio very high frequency (VHF) yang menyampaikan data-data melalui VHF data link (VDL) untuk mengirim dan menerima informasi secara otomatis ke kapal lain, stasiun vessel traffic services (VTS), dan stasiun radio pantai (SROP).

Ada dua kelas tipe AIS, yaitu AIS kelas A dan AIS kelas B. AIS kelas A wajib dipasang dan diaktifkan pada kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan Konvensi Safety of Life at Sea (SOLAS) yang berlayar di wilayah perairan Indonesia.

Sedangkan, AIS kelas B juga wajib dipasang dan diaktifkan pada kapal-kapal berbendera Indonesia dengan ketentuan antara lain, kapal penumpang dan kapal barang nonkonvensi berukuran paling rendah GT 35, serta japal yang berlayar lintas negara atau yang melakukan barter-trade atau kegiatan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Selain itu, yang wajib memasang dan mengaktifkan AIS kelas B adalah kapal penangkap ikan yang berukuran paling rendah GT 60. Pengawasan penggunaan AIS dilakukan oleh petugas stasiun VTS, petugas SROP, pejabat pemeriksa keselamatan kapal, dan pejabat pemeriksa kelaiklautan kapal asing.

"Kami tidak ingin ada ekor di balik urusan, semua untuk NKRI. Jangan sampai laut kita tak terjaga. Semua barang di laut perlu kita monitor, kapal siapa yang punya, muatannya apa, semuanya," tegas Agus.

Direktur Kenavigasian Perhubungan Laut Kemhub Basar Antonius menambahkan, sejauh ini pihaknya sudah menggencarkan sosialisasi. Artinya, kebijakan yang akan berlaku idealnya sudah dipahami publik, terutama pemangku kepentingan (stakeholder) yang berkaitan langsung dengan regulasi ini.

"Sudah banyak yang kita lalukan terkait sosialisasi. Kami selipkan informasi ke stakeholder terkait dengan diadopsinya proposal pada Selat Sunda dan Selat Lombok pada Januari dan Juni 2019," jelas Basar.

Berkaitan dengan keamanan dan keselamatan, dia menuturkan, pihaknya memperkuat stasiun VTS. Keberadaan VTS yang terintegrasi sangat dibutuhkan untuk memonitor lalu lintas pelayaran dan alur lalu lintas pelayaran serta mendorong efisiensi bernavigasi sehingga dapat menurunkan risiko kecelakaan kapal dan mampu memberikan rasa aman bagi pengguna jasa pelayaran.

"Tahun depan kita juga usulkan penambahan AIS base di 25 titik untuk monitor kapal-kapal di AIS A dan AIS B," tambahnya.

Sekretaris Umum Indonesia National Shipowners Association (INSA) Budi Halim menyampaikan, INSA mendukung kebijakan pemerintah, tetapi diharapkan tidak memberatkan pelaku pelayaran nasional. "INSA pada prinsipnya setuju dan tidak keberatan, namun sangat bijaksana bila aturan ini bisa lebih ringan dan tidak memberatkan," tuturnya.



Sumber: Suara Pembaruan