Rampungkan Struktur Internal Parpol Sebelum Penentuan Kabinet

Rampungkan Struktur Internal Parpol Sebelum Penentuan Kabinet
Chairman John Caine Center, Najib Attamimi ( Foto: Istimewa )
Rully Satriadi / RSAT Selasa, 6 Agustus 2019 | 18:18 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Bursa penentuan siapa yang akan menduduki posisi menteri dalam kabinet kerja pemerintahan Jokowi – KH Ma'ruf Amin terus bergulir. Partai politik (parpol) sibuk mempersiapkan dan menyodorkan nama kadernya yang akan menduduki kursi menteri. Namun, merampungkan struktur internal parpol dinilai hal utama yang harus dilakukan sebelum Presiden Jokowi menentukan siapa sosok yang akan menduduki menteri dalam kabinet kerjanya.

Hal tersebut disampaikan Chairman John Caine Center (JCC), Najib Attamimi menyikapi wacana siapa sosok yang layak mengisi kursi Kabinet Kerja Jokowi jilid 2, di Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Najib mengatakan, Indonesia adalah negara ketiga terbaik dunia yang menerapkan sistem demokrasi. Bicara demokrasi, tak bisa lepas dari penataan partai politik. "Dari itu, sangat penting bagi semua partai membenahi internalnya,” ujar Najib Attamimi.

Dijelaskan, membenahi atau menata internal partai yang dimaksud adalah berkaitan dengan penataan kepengurusan dan penugasan kader terbaik partai di banyak kelembagaan strategis di pemerintahan dan non pemerintahan.

Misalnya, jika partai memiliki kader di parlemen dan lembaga pemerintahan lainnya, sangat membantu kinerja pemerintah atau kebijakan presiden. “Jika jabatan kader di partai sudah ditata di internal terlebih dahulu, akan lebih baik dan maksimal untuk membantu kinerja pemerintah atau presiden,” katanya.

Penataan di internal parpol seperti ini beber Najib, tidak banyak terpikirkan oleh petinggi partai. Padahal ini yang sangat penting. “Karena, jika perombakan atau strukturisasi di partai dilakukan setelah penentuan kabinet kerja, sangat tidak efektif jika tidak sesuai dengan harapan partai,” katanya.

Selain itu hal ini juga sebagai bentuk antisipasi supaya Presiden Jokowi tidak salah menentukan sosok atau kader partai yang diinginkan untuk duduk di kursi kabinet kerjanya.

“Komitmen dalam sistem berdemokrasi, parpol yang masuk dalam koalisi pemenang dan berkuasa, harus ikut serta menyuskseskan kinerja pemerintah. Satu komitmen dengan presiden,” katanya.

Penataan di internal parpol, jelas pria yang juga menjabat Dewan Pakar Partai Golkar ini, sangat berkaitan erat dengan regulasi kebijakan pemerintah yang muaranya pada kepentingan rakyat.

Baik dalam pengentasan kemiskinan, penataan sosial-ekonomi, politik kebangsaan, tata kelola hukum dan hal lainnya. “Partai politik tidak hanya berperan saat Pemilu, saat membutuhkan suara rakyat. Namun, partai memiliki tanggung jawab penuh kepada apa yang diamanatkan oleh rakyat,” tegasnya.

Najib juga menilai bahwa sosok Presiden Jokowi akan sangat bijaksana dalam menentukan dan memilih siapa saja sosok kader partai yang layak duduk di kursi menteri dan lembaga tinggi negara lainnya.

Namun, Najib juga tidak bisa memungkiri bahwa sosok Presiden Jokowi adalah sosok yang tidak mudah ‘curhat’ jika ada masalah dalam sistem pemerintahan yang dipimpinnya. “Kinerja dan kebijakan Presiden Jokowi sangat baik. Tapi diamnya Presiden juga dimaknai dengan cerdas dan cedik,” pungkas Najib.



Sumber: Suara Pembaruan