Anggota DPR Setuju Indonesia Tak Ratifikasi Konvensi Pengungsi, Ini Alasannya

Anggota DPR Setuju Indonesia Tak Ratifikasi Konvensi Pengungsi, Ini Alasannya
Suasana lokasi pengungsi yang mencari suaka di Kalideres, Jakarta Barat, Jumat (26/7/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Markus Junianto Sihaloho / JAS Selasa, 6 Agustus 2019 | 19:02 WIB

Jakarta, Beritasatu  - Masalah pengungsi dari negara lain, khususnya di Kalideres, tetap menjadi perhatian publik. Sampai saat ini belum ada solusi bagi para pengungsi dari UNHCR dan juga pemerintah. Pemerintah Indonesia sendiri tidak akan meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Satya W Yudha, mengatakan dirinya mendukung keputusan pemerintah yang tidak meratifikasi konvensi. Sebab dengan ratifikasi tersebut, sama saja dengan membuka pintu bagi masuknya imigran asing untuk berada dan hidup di Indonesia sebagai warga biasa.

"Saya berpendapat bahwa Indonesia tidak meratifikasi konvensi 1951 merupakan keputusan yang baik," kata Satya, Selasa (6/8/2019).

Menurut dia, kondisi di dalam negeri Indonesia masih memerlukan penyerapan tenaga kerja domestik secara maksimal. Bila konvensi itu diratifikasi, sama saja membuka Indonesia sebagai negara tujuan akhir bagi pengungsi. Indonesia juga wajib bertanggung jawab terhadap mereka.

Pada gilirannya, para imigran itu akan membaur dan justru bersaing dengan masyarakat lokal sebagai pekerja. Dalam kondisi di mana suplai pekerjaan masih di bawah suplai tenaga kerja, hal ini akan merugikan dan berpotensi memunculkan konflik di dalam negeri.

Faktanya, kata Satya, para pengungsi yang ada selama ini sebenarnya menjadikan Indonesia sebagai negara persinggahan sebelum masuk ke negara tujuannya. Salah satunya adalah Australia.

Maka yang paling bisa dilakukan Indonesia adalah justru memaksa negara tujuan akhir seperti Australia untuk meratifikasi statuta itu dan bersedia menerima para pengungsi. Bukan malah memaksa ke Indonesia untuk melakukan ratifikasi.

Hal lain yang bisa dilakukan Indonesia adalah mencegah adanya konflik-konflik di negara lain yang menjadi asal para pengungsi. Indonesa bisa melaksanakannya dalam kapasitasnya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

"Hal ini juga sejalan dengan bunyi mukadimah UUD 1945, yakni tugas menciptakan perdamaian dunia secara maksimal," tandas Satya.



Sumber: BeritaSatu.com