Pelanggaran Netralitas ASN Marak, Bawaslu Minta Reformulasi Sanksi Administratif

Pelanggaran Netralitas ASN Marak, Bawaslu Minta Reformulasi Sanksi Administratif
Ilustrasi aparatur sipil negara. ( Foto: Antara )
Robertus Wardi / WM Selasa, 6 Agustus 2019 | 20:56 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta agar mereformasi ulang aturan sanksi administratif kepada Aparatur Sipil Negara (ASN). Pasalnya, banyak sekali pelanggaran netralitas ASN selama pemilu maupun pilkada. Namun sanksi administratifnya lemah, bahkan tidak jalan.

“Soal pelanggaran netralitas ASN, memang perlu reformulasi lagi soal sanksi administratif. Kalau sanksi pidana jelas ada dalam UU Pilkada atau UU Pemilu. Tapi dalam sanksi administratif tidak jalan,” kata Ketua Bawaslu, Abhan, dalam diskusi bertema “Refleksi Pemilu 2019 : Netralitas ASN dan Kualitas Demokrasi Prosedural di gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2019).

Ia menjelaskan, lemahnya pemberlakukan sanksi administratif karena rekomendasi yang dilahirkan Bawaslu atau Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) diserahkan ke Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). PPK sendiri didalamnya ada Bupati, Walikota atau Gubernur. Mereka ada pejabat politik.

Manakala yang kena sanksi adalah pendukung salah satu Kepala Daerah dan yang bersangkutan terpilih dalam pilkada, otomatis sang Kepala Derah tidak akan menjalankan sanksi tersebut. Malah yang kena sanksi dipromosikan ke jabatan yang lebih strategis.

“Pemberian sanksi dari PPK perlu ada reformulasi, sejauh mana efektif untuk sanksi administratif. Karena data yang kita miliki ketika sanksi administratif diberikan ke PPK maka sebagaian besar tidak jelas tindak lanjutnya. Karena PPK itu pejabat politik seperti walikota, bupati dan gubenur,” jelas Abhan.

Bawaslu menginginkan sanksi administratif tidak diberikan lagi ke PPK. Yang memberikan sanksi harus dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Supaya bisa terjadi seperti itu, kewenangan KSN harus diperluas.

“Reformulasi sanksi memang masalah regulasi. Termasuk soal perluasan kewenangan KASN. Apa cukup dengan Peraturan Pemerintah atau bagaimana, itu perlu dipikirkan,” tutur Abhan.

Bawaslu mencatat selama Pemilu 2019 lalu, ada 634 laporan pelanggaran netralitas ASN, sebanyak 396 belum ditindaklanjuti, 12 sudah proses dan 114 sudah putus. Yang belum ditindaklanjuti adalah kewenangan oleh PPK.
Bawaslu juga melihat adanya potensi pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2020 karena banyaknya petahana yang maju dalam pemilihan tersebut, dan sebaran wilayah pemilihan yang mencapai 270 kabupaten/kota di 32 provinsi.

Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Maya Rostanty mendukung penguatan KASN. Hal itu karena banyak PPK yang mengabaikan rekomendasi KASN.

Di sisi lain, dia mendesak KASN melakukan pendekatan kolaboratif dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemPAN RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) untuk mengoptimalkan dukungan agar rekomendasi yang dikeluarkan dapat dipatuhi oleh PPK. Ha l itu penting dilakukan karena selain KASN, KemPAN RB dan BKN merupakan kementerian/lembaga yang bertanggungjawab melakukan pembinaan ASN.

Sementara itu, Komisioner Pokja Pengkajian dan Pengembangan Sistem KASN, Nuraida Mokhsen mengatakan, beberapa kendala yang dihadapi pihaknya dalam mencegah pelanggaran netralitas ASN ini selain sulit mendapatkan bukti, minim orang yang melapor dan yang utama biasanya PPK tidak mau melakukan eksekusi.

"Kami sudah kasih peringatan mereka tidak juga melaksanakan, KASN kesulitan juga karena tidak punya kewenangan yang cukup untuk eksekusi pelanggaran," kata Nuraida.

 



Sumber: Suara Pembaruan