Kecam Pencabutan IMB Geraja Pantekosta di Bantul, PSI Beri Bantuan Hukum

Kecam Pencabutan IMB Geraja Pantekosta di Bantul, PSI Beri Bantuan Hukum
Mohamad Guntur Romli ( Foto: PSI )
Yustinus Paat / AO Rabu, 7 Agustus 2019 | 23:27 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) M Guntur Romli mengecam keras adanya upaya mencabut izin mendirikan bangungan (IMB) Gereja Pantekosta di Indonesia (GpdI) Immanuel Sedayu di Bantul, Yogyakarta, oleh Bupati Bantul Suharsono atas IMB yang telah diterbitkannya sendiri. Apalagi, kata Guntur, persoalan tersebut terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

"PSI kejam keras upaya pencabutan IMB Gereja GpdI Immanuel Sedayu di Bantul. Terlebih-lebih, sungguh menyedihkan bahwa hal ini terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, sebuah daerah yang lama dikenal sebagai teladan hidup berbineka," ujar Guntur Romli di Jakarta, Rabu (7/8/2019).

Guntur mengatakan belum lekang dari ingatan publik peristiwa serupa di Bogor (GKI Yasmin) yang hingga kini belum jelas juntrungannya setelah lebih dari 10 tahun. Sekarang, kata dia, masyarakat Indonesia dihadapkan pada pemerintah daerah yang hendak mencabut IMB rumah ibadah yang telah diterbitkannya sendiri dan atas nama penolakan warga.

"Padahal, konstitusi RI mengamanatkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah sebagaimana tertuang dalam Pasal 28I Ayat 4 UUD 1945. Karena itu, bila ada sejumlah kalangan masyarakat yang menuntut dicabutnya IMB rumah ibadah tersebut, kalangan masyarakat itulah yang harus diedukasi, bukan sebaliknya. Negara tidak boleh kalah," ujar Guntur.

Menurut Guntur, sesuai dengan amanat konstitusi, maka menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi hak asasi, apalagi hak asasi beragama di republik yang berbhinneka ini. Dalam kasus yang menimpa Gereja Pentekosta Gpdi, kata dia, pemerintah daerah Bantul seharusnya melindungi hak asasi beragama warganya yang harus ditegakkan, apa pun yang terjadi.

"Bukankah itu esensi bernegara hukum? Ujian keberhasilan demokrasi terletak pada seberapa jauh minoritas mendapat perlindungan," tegas dia.

Lebih lanjut, Guntur menuturkan bahwa PSI berharap masalah ini bisa diselesaikan dengan mengedepankan dialog hingga IMB itu dikembalikan. Namun, bila bergulir ke ranah hukum, kata dia, LBH PSI siap memberikan bantuan hukum kepada pihak GPdI Immanuel Sedayu.

"Kesiapan memberikan bantuan hukum ini adalah wujud komitmen kami merawat keindonesiaan yang sudah merupakan DNA PSI," kata dia.

Guntur menegaskan suatu keputusan tata usaha negara tidak bisa dicabut hanya berdasarkan desakan masyarakat tertentu. Menurut dia, keputusan TUN hanya bisa dicabut kembali bila memenuhi syarat-syarat dan sebab-sebab yang sudah ditetapkan peraturan perundang-undangan.

"Suatu produk keputusan tata usaha negara itu hanya bisa dicabut kembali bila memenuhi syarat-syarat dan sebab-sebab yang sudah ditetapkan peraturan perundang-undangan. Jadi, tidak bisa seenaknya saja seperti itu, tidak bisa hanya karena desakan segelintir warga masyarakat tertentu," kata Guntur.



Sumber: BeritaSatu.com