Gubernur Kalbar Akan Bekukan Izin Perusahaan Pembakar Lahan

Gubernur Kalbar Akan Bekukan Izin Perusahaan Pembakar Lahan
Gubernur Kalbar Sutarmidji ( Foto: Istimewa )
Sahat Oloan Saragih / RSAT Jumat, 9 Agustus 2019 | 11:05 WIB

Pontianak, Beritasatu.com - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) H Sutarmidji mengatakan, jika terjadi kebakaran lahan atau ada titik api di lokasi perusahaan sawit, maka 3 x 24 jam harus dipadamkan. Jika tidak pihaknya akan mengambil tindakan tegas yaitu membekukan izin perusahaan.

Selain itu, pihaknya juga akan mengevaluasi amdalnya, jika tidak sesuai dengan yang tertulis pada amdalnya maka akan diberikan sanksi. Pembekuan izin itu akan dilakukan melalui tahapan dan sekarang ini sedang dibuat peraturan dan surat untuk perusahaan.

Hal itu disampaikan Gubernur Kalbar H Sutarmiji kepada wartawan, Kamis (8/8/2019). Dikatakan, dalam waktu dekat akan membuat peraturan gubernur (Pergub) terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Kalbar. Hal ini dilakukan karena melihat kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di wilayahnya.

“Jika ada lahan korporasi (perusahaan) yang terbakar maka harus segera dipadamkan jika tidak segera maka akan diambil tindakan tegas, yaitu dengan membukukan izin usahanya. Artinya kita akan evaluasi amdalnya hingga mengambil tindakan pembekuan,” tegas Sutarmidji.

Namun disebutkan, untuk mengambil tindakan pembekuan ini ada tahapan dan langkah-langkah yang harus dilakukan. Perusahaan akan dipanggil dan membuat pernyataan jangan sampai mengulangi perbuatannya serta amdalnya harus dievaluasi.

Karena menurut Sutarmidji kebakaran itu belum tentu dilakukan sendiri atau dibakar sendiri, namun titik panasnya berada di lokasi perusahaan. “Jadi harus di klarifikasi dan diteliti terebih dahulu apakah itu dibakar atau terbakar atau ikutan terbakar buka ladang atau lahan pertanian. Selanjutnya baru diambil tindakan tegas,” katanya.

Disebutkan, penegakan aturan secara tegas pernah dilakukannya saat ia menjabat sebagai Wali Kota Pontianak untuk menekan karhutla, dan ini berhasil menurunkan angka karhutla.

Aturan yang diterapkan yaitu jika terbukti membersihkan lahan dengan cara membakar maka lima tahun lahan itu tidak boleh digunakan. Pemko Pontianak menulis dan membuat “plang” pengumuman di lahan yang terbakar dengan tulisan atau pegumuman bahwa “lahan ini dalam pengawasan Pemerintah Kota Pontianak” .

Selanjutnya jika lahanya terbakar tapi pemilik tidak jaga maka lahan itu selama tiga tahun tidak boleh dimanfaatkan. “Jadi tindakan tegas berupa sanksi tegas ini akan diterapkan di provinsi, dengan harapan kebakaran hutan dan lahan sebagai penyebab kabut asap dapat ditekan.



Sumber: Suara Pembaruan