Kemitraan Antarguru, Upaya Kemdikbud Tingkatkan Mutu Pendidikan

Kemitraan Antarguru, Upaya Kemdikbud Tingkatkan Mutu Pendidikan
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Supriano. ( Foto: istimewa )
Maria Fatima Bona / IDS Jumat, 9 Agustus 2019 | 12:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (GTK Kemdikbud), Supriano mengatakan, salah satu upaya peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan adalah melaksanakan program kemitraan GTK. Artinya, guru dan kepala sekolah mitra dari daerah tertinggal, terluar, terdepan (3T) diundang ke sekolah inti untuk berkolaborasi dengan guru inti.

Supriano menyebutkan, para guru dan kepala sekolah dari sekolah mitra ini akan belajar selama sepekan dengan menyaksikan dan terlibat di setiap sekolah inti agar praktik baik itu dapat mereka sebarluaskan kepada guru-guru lain di wilayahnya. Secara teknis, program kemitraan adalah mewujudkan program penguatan pendidikan karakter (PPK), pembelajaran abad 21, dan gerakan literasi sekolah secara terpadu melalui peran guru di kelas dan peran kepala sekolah pada tingkat satuan pendidikan melalui penguatan komunitas belajar profesional GTK di wilayahnya masing-masing.

“Jadi ini seperti program sister school. Sekolah mitra ini belajar langsung praktik baik dari sekolah inti lalu mereka kembali ke sekolahnya dan menerapkan apa yang mereka pelajari. Misalnya, kepala sekolah dari sekolah mitra ini dapat belajar bagaimana manajemen sekolah yang baik di sekolah inti,” kata Supriano di Gedung Kemdikbud Jakarta, Kamis (8/8/2019).

Dijelaskan Supriano, program kemitraan tahun ini memiliki keunikan, yakni mengintegrasikan guru dan kepala sekolah dalam program yang sama sehingga ada kesinambungan substansi yang digarap oleh keduanya. Keterpaduan program ini meliputi desain dan langkah program, lokasi dan sasaran program, serta substansi program.

Melalui program kemitraan, guru inti dapat saling berbagi pengalaman, menginspirasi, dan mengembangkan kerja sama dalam upaya peningkatan dan pemerataan kemampuan guru mitra yang berasal dari daerah 3T. Dengan ini, mereka dapat menghidupkan komunitas belajar profesional dengan fokus penguatan kualitas layanan pembelajaran.

Program ini sejalan dengan program Kemdikbud tentang zonasi pendidikan, yakni mendukung program peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan yang berbasis zonasi dengan pemberdayaan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) melalui komunitas belajar.

Supriano juga menyebutkan, sekolah-sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah inti adalah sekolah yang telah menjalankan delapan standar pendidikan meliputi standar isi, standar kompetensi kelulusan, standar proses pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, standar penilaian pendidikan, dan standar pendidikan dan tenaga kependidikan.

Selain itu, pertimbangan lain adalah guru inti berasal sekolah yang secara nasional memiliki rerata capaian ujian nasional (UN) 2017/2018 tinggi. Sedangkan guru mitra berasal dari daerah yang secara nasional memiliki capaian UN rendah.

“Pertemuan guru inti dan guru mitra ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para peserta tentang kemitraan guru dan tenaga kependidikan, menggiring peserta untuk berkolaborasi, dan saling berbagi pengalaman terbaik dalam peningkatan mutu pembelajaran di kelas,” jelas Supriano.

Dengan begitu, kedua sekolah dapat berkolaborasi. Setelah guru dari sekolah mitra pulang ke daerah masing-masing, sekolah inti bertugas untuk mengunjungi sekolah mitra tersebut. Dengan begitu, sekolah inti akan melihat langsung apakah sekolah mitra sudah menjalankan delapan standar pendidikan atau belum.

Supriano mengatakan, program kemitraan ini dilakukan berbasis zona. Harapannya, sekolah yang menjadi mitra ini akan menjadi sekolah inti di zona tersebut dan menyebarkan praktik baik ke sekolah- sekolah dalam zona tersebut.
Untuk 2019 ini, terdapat 5.284 guru dan kepala sekolah yang terlibat dalam program kemitraan, baik dari sekolah inti maupun mitra.

Ketimpangan
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengatakan, kompetensi guru merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pasalnya, hasil uji kompetensi guru tahun 2015 menunjukkan bahwa kompetensi guru secara nasional berada pada kategori rendah dan menunjukkan kesenjangan yang tinggi antardaerah.

Muhadjir menyebutkan, kondisi ketimpangan ini mendesak untuk ditingkatkan karena terjadi ketimpangan mutu pendidikan antardaerah. Ketimpangan mutu ini dapat dilihat dari berbagai dimensi, yaitu dimensi masukan (input), proses, dan hasil.

Kondisi masukan yang menunjukkan adanya masalah mutu di antaranya adalah masih rendahnya kompetensi guru pada aspek pedagogik dan profesional. “Untuk itu diperlukan upaya-upaya sistematis dan masif secara bersama untuk memenuhi kompetensi yang diharapkan,” ujarnya.



Sumber: Suara Pembaruan