Kepala BKKBN: Dua Anak Cukup Tidak Bisa Dibantah

Kepala BKKBN: Dua Anak Cukup Tidak Bisa Dibantah
Hasto Wardoyo, calon bupati Kulonprogo petahana dengan segudang prestasi mengenakan batik khas Kulonprogo Geblek Renteng yang juga merupakan inovasinya. (Foto: suara pembaruan/fuska sani evani)
Dina Manafe / EAS Sabtu, 10 Agustus 2019 | 13:46 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Belum lama ini, Gubernur Bali I Wayan Koster, mengeluarkan kebijakan menyetop kampanye Keluarga Berencana (KB) dua anak cukup. Melalui Instruksi Gubernur Nomor 1545/2019 tentang Sosialisasi Program Keluarga Berencana (KB) Krama Bali yang ditandatangani pada 14 Juni 2019 lalu, Koster menginstruksikan kepada wali kota/bupati se-Bali untuk menghentikan kampanye dan sosialisasi yang dibuat pemerintah pusat tersebut.

Pasangan usia subur di Bali dipersilahkan melahirkan anak lebih dari dua. Bahkan kebijakan gubernur memperbolehkan pasangan usia subur memiliki empat anak, dengan penyebutannya terdiri atas Wayan, Made, Nyoman, dan Ketut, atau nama lain sesuai kearifan lokal yang telah diwariskan oleh para leluhur dan tetua Krama Bali.

Kampanye Gubernur Bali tersebut mendapat perhatian serius Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo. Hasto yang baru-baru ini dilantik Menteri Kesehatan, akhirnya memutuskan untuk bertemu dan berdialog dengan Gubernur Bali, pada Kamis (8/8/2019).

Hasto yang ditemui Beritasatu.com di ruang kerjanya di Kantor Pusat BKKBN, Jakarta, Rabu (7/8/2019), mengatakan, ia akan melakukan pendekatan kajian ilmiah, yang diyakininya bisa menggugah kesadaran pemda setempat untuk mempertimbangkan kembali kebijakan terkait kampanye KB.

"Kalau nanti kami bicara dengan masyarakat (termasuk Gubernur Bali) tidak berbantah-bantahan dari sisi kultur atau keyakinan. Kami akan terus menerangkan dari sisi ilmu alam, berdasarkan kajian ilmiahnya,” kata Hasto.

Menurut Hasto, pentingnya dua anak cukup tidak terbantahkan. Dari sisi kesehatan ibu dan anak akan jauh lebih sehat. Data di seluruh negara di dunia membuktikan hal yang sama. Risiko kematian pada ibu dan anak meningkat ketika kehamilan atau kelahiran anak ketiga dan seterusnya.

Dalam dunia kedokteran, anak ketiga diberi nama multiparitas atau pleuriparitas, yaitu kelahiran bayi hidup lebih dari dua kali dari seorang wanita. Sedangkan kelahiran lima anak atau lebih disebut dengan grande-multiparitas.

Secara biologis, jelas Hasto, memiliki anak tiga dan seterusnya membuat rahim ibu makin renggang dan elastis. Saat melahirkan anak ketiga risiko tinggi terjadi perdarahan. Perdarahan adalah penyebab utama kematian ibu saat melahirkan.

Menurut Hasto, Gubernur Bali pun harus bersiap jika risiko kematian ibu dan bayi meningkat akibat banyak anak. BKKBN sendiri, lanjut Hasto, akan melakukan survei tentang angka kematian ibu dan bayi di Provinsi Bali pascakebijakan gubernurnya.
Hasto menambahkan, penolakan terhadap kampanye dua anak cukup atau dua anak lebih baik di sejumlah wilayah itu menjadi tantangan tersendiri bagi BKKBN.

Kategori Merah
Penolakan secara terbuka dalam bentuk kebijakan memang baru dilakukan Gubernur Bali, tetapi sebetulnya di sejumlah daerah pun masih ada masyarakat yang menolak. Di Jawa Timur, misalnya, ada beberapa wilayah yang masuk kategori merah yang artinya keikutsertaan KB-nya rendah, dan memiliki anak banyak.

"Data per wilayah itu memang ada. Di Jawa Timur itu misalnya Ada yang keyakinannya banyak anak banyak rezeki. Kemudian perkawinan anak juga tinggi, di Malang misalnya 46% kawin di bawah 20 tahun,” katanya.

Sebelumnya, Deputi Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga BKKBN, Muhammad Yani, mengatakan, agar penduduk Indonesia tumbuh seimbang, maka anak yang dimiliki setiap perempuan usia subur cukup dua orang. Karenanya BKKBN terus berupaya agar angka kelahiran total atau total fertility rate (TFR) bisa turun di angka 2,1, yang diartikan sebagai dua anak saja.

Saat ini TFR masih di angka 2,4, yang artinya satu perempuan masih memiliki anak lebih dari dua.

"Dengan TFR 2,1, maka penduduk kita akan tetap tumbuh, tetapi tidak membebani keluarga dan negara,” kata Yani.

Menurut Yani, BKKBN dan para pakar kependudukan telah menghitung korelasi kampanye dua anak cukup dengan daya dukung ekonomi, lingkungan, SDA, dan lain-lainnya.

Program KB dua anak cukup menjadi salah satu indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan komitmen global untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Itu artinya, pemerintah daerah seharusnya mendukung. Semua RPJM Daerah mestinya mempertimbangkan program prioritas pemerintah pusat dan komitmen global.



Sumber: Suara Pembaruan