lkatan Keluarga Korban Sutet Minta PLN Tak Salahkan Rakyat

lkatan Keluarga Korban Sutet Minta PLN Tak Salahkan Rakyat
Presidium lkatan Keluarga Korban Sutet (IKKS) Kabupaten Bogor, Encep Nik Affandi, saat diskusi terkait Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (Sutet), di Jakarta, Sabtu (10/8) ( Foto: Suara Pembaruan / Yeremia Sukoyo )
Yeremia Sukoyo / WM Sabtu, 10 Agustus 2019 | 15:15 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Warga yang tergabung dalam lkatan Keluarga Korban Sutet (IKKS) menyesalkan adanya pernyataan yang menyalahkan keberadaan pohon sengon sebagai penyebab peristiwa blackout (padam total) pada Minggu (4/8/2019) lalu.

Saat ini, warga korban Sutet pun mengaku khawatir akan terjadinya ledakan susulan di atas tanah yang dilewati kabel tegangan tinggi PLN. Jika peristiwa yang sama kembali terjadi, diyakini rakyat yang akan kembali disalahkan karena dianggap menanam pohon yang melewati batas ketinggian.

Seperti diketahui, beberapa saat sebelum terjadi pemadaman listrik di empat provinsi, terjadi ledakan di Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah. Belakangan, keberadaan pohon sengon milik warga pun yang disalahkan.

"Ada kecenderungan PLN menyalahkan rakyat. Kami dari IKKS tentunya punya kepentingan untuk menjelaskan ini," kata Presidium lkatan Keluarga Korban Sutet (IKKS) Kabupaten Bogor, Encep Nik Affandi, di Jakarta, Sabtu (10/8/2019).

Dirinya menuturkan, selama ini warga yang tinggal di atas saluran udara tegangan ekstra tinggi (Sutet), sudah menerima dampak negatif dari keberadaan Sutet. Padahal warga korban Sutet tinggal dan memiliki tanah secara sah yang dilintasi transmisi 500 KV yang kemudian didirikan dan operasikan Sutet selama puluhan tahun.

"Sampai hari ini belum pernah mendapatkan ganti rugi yang layak sesuai UU Ketenagalistrikan No 15 Tahun 1985. Perlu diketahui tidak ada aturan yang melarang rakyat untuk menanam pohon apa saja yang berada di atas tanah yang mereka miliki secara sah," katanya.

Menurutnya, PLN sebagai perusahan penyedia tenaga listrik menurut UU No 15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan pada pasal 11 dan 12 jelas mengatur untuk melaksanakan usaha-usaha penyediaan tenaga listrik.

PLN bahkan diberikan kewenangan untuk masuk dan melintasi bangunan atau tanah milik umum maupun perorangan. Namun tentunya dengan memberikan ganti rugi yang wajar kecuali untuk tanah milik negara.

Ganti rugi yang dimaksud dihitung berdasarkan harga yang layak dan telah dibayar lunas atau telah mendapatkan penggantian dalam bentuk lain di antaranya ditukar dengan tanah di tempat lain yang sepadan atau seimbang.

"Puluhan tahun kami hidup di bawah jalur Sutet penuh dengan kekhawatiran dan radiasi yang berdampak buruk terhadap kesehatan kami. Peristiwa yang membuat kami khawatir tinggal di bawah jalur Sutet," ucapnya.

Koordinator IKKS, Dadang Martadinata menegaskan, selama ini keberadaan Sutet memang sudah mengakibatkan kekhawatiran bagi warga. Berdasarkan catatannya, sudah ada beberapa kali ledakan Sutet di atas tanah yang masih milik warga yang sah.

Di antaranya pernah terjadi ledakan yang mengakibatkan pohon bambu terbakar pada tahun 2017 di Kampung Lame, Desa Sukasari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Kemudian juga terjadi ledakan yang mengakibatkan beberapa rumah dan Televisi warga rusak pada tahun 2017 di Desa Gunung Sari, Kecamatan Citereup, Kabupaten Bogor.

"Selain itu juga pernah terjadi |edakan yang mengakibatkan pohon sengon hancur dan terbakar pada tahun 2018 di Desa Kuripan, Keamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor," kata Dadang.

Belum lagi dampak kesehatan yang dialami warga yang tinggal puluhan tahun. Di antaranya sakit kepala berkepanjangan, kanker darah (leukimia), Idiot dan lain sebagainya.

"Selain Rumah kami hilang nilai keekonomiannya dimana tidak ada yang mau membeli tanah kami. Seharusnya ini menjadi tanggung jawab PLN," ucapnya.



Sumber: Suara Pembaruan