Dukung Vivian Forbes, Perbatasan Laut Timor Perlu Dibahas Lagi
INDEX

BISNIS-27 545.471 (-7.6)   |   COMPOSITE 6413.89 (-106.77)   |   DBX 1221.71 (-6.51)   |   I-GRADE 188.988 (-3.35)   |   IDX30 542.994 (-9.18)   |   IDX80 145.925 (-3.17)   |   IDXBUMN20 438.706 (-13.3)   |   IDXESGL 150.111 (-3.04)   |   IDXG30 148.081 (-3.15)   |   IDXHIDIV20 477.43 (-7.88)   |   IDXQ30 153.853 (-2.35)   |   IDXSMC-COM 293.749 (-6.8)   |   IDXSMC-LIQ 373.577 (-15.72)   |   IDXV30 149.364 (-4.83)   |   INFOBANK15 1084.54 (-8.19)   |   Investor33 464.502 (-6.89)   |   ISSI 189.074 (-4.16)   |   JII 668.709 (-17.74)   |   JII70 233.837 (-6.47)   |   KOMPAS100 1296.34 (-25.94)   |   LQ45 1011.21 (-19.63)   |   MBX 1772.39 (-32.57)   |   MNC36 342.942 (-5.12)   |   PEFINDO25 336.865 (-11.6)   |   SMInfra18 332.042 (-9.57)   |   SRI-KEHATI 396.816 (-5.25)   |  

Dukung Vivian Forbes, Perbatasan Laut Timor Perlu Dibahas Lagi

Senin, 12 Agustus 2019 | 08:27 WIB
Oleh : Heriyanto / HS

Kupang, Beritasatu.com - Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) menyatakan sependapat dengan Profesor Vivian Louis Forbes yang menghendaki agar batas wilayah perairan di Laut Timor antara Indonesia, Australia dan Timor Leste dirundingkan kembali. Adapun landasan dalam gari batas tersebut harus mengacu pada median line atau garis tengah.

"Pandangan Profesor Forbes dari Fakultas Pertanian dan Lingkungan Hidup Western Australian University ini searah dengan hasil pertemuan dari Menko Polhukam Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Senior Timor Leste Xanana Gusmao yang menyatakan bahwa Perjanjian Darat antara Indonesia dan Timor Leste telah selesai," kata Ketua YPTB Ferdi Tanoni di Kupang, pekan lalu.

Menurut Tanoni, sekarang merupakan saat paling tepat membatalkan dan merundingkan kembali seluruh batas perairan antara Indonesia-Timor Leste dan Australia di Laut Timor. Momentum itu menjadi sangat penting untuk mewujudkan hak yang berkeadilan.

Disebutkan, dalam sebuah artikelnya Profesor Forbes mengatakan bahwa "Narasi ini berfokus pada Laut Timor dan masalah kedaulatan atas bagian landas kontinen yang berbatasan dengan pantai utara Australia dan yang telah didambakan oleh Indonesia dan Timor Leste".

Pernyataan dilanjutkan dengan, "Ini merupakan pelajaran bahwa Pemerintah Australia ditekan untuk kehilangan hak dasar lautnya atas nama prinsip-prinsip yang adil dan keadilan sosial, terlepas dari kenyataan bahwa secara geografis dan keadaan khusus dari kasus ini yang dianggap berlaku di tempat ini juga benar-benar diabaikan," kata Tanoni.

Tanoni mengatakan Australia telah memalukan dirinya sendiri ke dalam Zona Kerja Sama Celah Timor Gap berbentuk peti atas masalah landas kontinen pada 1989 dan 14 Maret 1997, ketika menandatangani sebuah nota kesepahaman tentang beberapa batas laut di Perth dengan Indonesia.

Ketika itu, kata dia, Indonesia dibujuk dan ditekan untuk menerima tuntutan dari Timor Leste untuk proporsi yang lebih besar dari landas kontinen Australia dan akses ke cadangan hidrokarbon yang terkandung di dalamnya.

"Kedalaman air di sepanjang landas kontinen sangat bervariasi, namun nilai sewenang-wenang 200 meter (isobatha 200 m yang digambarkan pada grafik laut) umumnya dianggap sebagai kedalaman pembatas," katanya.

Dalam konteks penelitian ini, lebar landas kontinen alami yang dipertanyakan berkisar dari 170 mil laut di timur (tepatnya di utara Pulau Bathurst) hingga 180 mil laut dari Cape Londonderry, di sepanjang pantai Australia Barat utara”.

"Sebagai tetangga terdekat Australia, kami rakyat Indonesia yang mendiami Pulau Timor bagian barat, NTT meminta dan mendesak kepada Pemerintah Australia untuk segera merundingkan kembali seluruh batas perairan di Laut Timor bersama dengan Indonesia dan Timor Leste dengan menggunakan prinsip-prinsip internasional, yakni median line,” tegasnya.

Untuk diketahui, Australia dan Timor Leste telah sepakat menyelesaikan batas perairan yang baru di Laut Timor dengan menggunakan prinsip internasional, median line. Tetapi selama puluhan tahun Australia dengan menggunakan diplomasi licik untuk mengambilalih seluruh kekayaan di Laut Timor.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

130 PTS Ditutup, Aptisi: Bukti Pemerintah Menganaktirikan PTS

Aptisi menilai, penutupan 130 PTS yang dilakukan oleh Kemristekdikti ini bukan solusi untuk pendidikan tinggi.

NASIONAL | 12 Agustus 2019

Tidak Terbukti Terlibat Terorisme, Densus 88 Lepas Pemuda Merangin

Lulusan Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Tengah itu ditangkap karena diduga pernah belajar ke Suriah.

NASIONAL | 12 Agustus 2019

Gempa Magnitudo 4,9 Guncang Jembrana Bali

Laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan gempa bumi tersebut terjadi pada pukul 05.08 WIB.

NASIONAL | 12 Agustus 2019

Mengembalikan MPR Sebagai Lembaga Tertinggi Negara Dianggap Langkah Mundur

Pengajar komunikasi politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Nyarwi Ahmad mengatakan, mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara adalah langkah mundur

NASIONAL | 12 Agustus 2019

Letakkan Kembali MPR Sebagai Lembaga Tertinggi Negara

Tidak ada suatu hal yang salah dengan adanya keinginan untuk menjadikan lagi MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

NASIONAL | 11 Agustus 2019

Napi Kasus Narkoba Dominasi Penghuni Lapas di Bengkulu

Kemkumham berupaya membangun lapas baru, termasuk di Provinsi Bengkulu.

NASIONAL | 11 Agustus 2019

Amendemen UUD Terbatas Bukan Langkah Mundur

Hal yang paling utama adalah kedudukan dan kewenangan MPR dalam relasinya dengan Presiden harus dipagari dengan prinsip "MPR sebagai lembaga tertinggi negara"

NASIONAL | 11 Agustus 2019

Buleleng Festival Akan Rutin Digelar

Buleleng Festival merupakan wahana pengenalan seni, budaya, dan pariwasata.

NASIONAL | 11 Agustus 2019

NU Care-LAZISNU Distribusikan Hewan Kurban ke 16 Provinsi di Indonesia dan Lima Negara

Ketua NU Care-LAZISNU, Achmad Sudrajat melaporkan pendistribusian hewan kurban tahun 2019 menyasar 16 provinsi di Indonesia, khususnya daerah terdampak bencana

NASIONAL | 11 Agustus 2019

Amendemen UUD Terbatas Dinilai Sebagai Langkah Menyelamatkan Negara

Tidak adanya lembaga tertinggi negara, supremasi hukum menjadi sirna.

NASIONAL | 11 Agustus 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS