Terindikasi Membakar Lahan Gubernur Kalbar Panggil 94 Perusahaan

Terindikasi Membakar Lahan Gubernur Kalbar Panggil 94 Perusahaan
Para petugas gabungan memadamkan titik api yang melanda wilayah Kalbar. ( Foto: Beritasatu Photo / Sahat Oloan Saragih )
Sahat Oloan Saragih / RSAT Selasa, 13 Agustus 2019 | 09:58 WIB

Pontianak, Beritasatu.com - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji memanggil 94 perusahaan yang terindikasi membakar lahan di kawasan konsesi mereka. Perusahaan itu terdiri dari 56 perkebunan dan 38 hutan tanaman industri.

Hal tu dikatakan Gubernur Kalbar Sutarmidji bersama Dirjen Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridosani seusai rapat kordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Senin (12/8/2019).

Sutarmidji mengatakan, pemanggilan itu untuk meminta klarifikasi dari pihak perusahaan terkait titik panas yang terpantau di perusahaannya. “Mereka kita panggil karena di sekitar kawasan konsesi yang mereka kelola terdapat titik api. Jadi mereka harus mengklarifikasi, kita berikan kesempatan untuk membela diri. Jika terbukti mereka membakar di konsensi lahannya, akan ditindak secara hukum baik pidana maupun perdata, bila perlu cabut izin semuanya," tegas Sutarmidji.

Disebutkan, untuk masalah Karhutla ini pihaknya sangat serius, tidak main-main dan meminta mereka atau perusahaan memiliki komitmen untuk mengatasi Karhutla. Untuk itu pihaknya juga akan memanggil sejumlah perusahaan yang terindikasi membakar lahan berdasarkan pantauan titik panas dari satelit Lapan beberapa waktu lalu.

Dalam pemanggilan itu, pihaknya meminta penanggungjawab perusahaan bisa langsung mengambil tindakan setelah pertermuan. “Jika yang datang hanya sekelas staf, kita suruh pulang, karena kita ingin masalah ini cepat diatasi karena jika hanya staf atau pegawai tidak dapat mengambil keputusan,” tegasnya.

Dikemukakan jika kebakaran lahan terjadi dalam radius 2 kilometer di sekitar perusahaan, maka perusahaan itu berkewajiban untuk memadamkan apinya. Selanjutnya kita akan memberikan kesempatan untuk mengklarifikasi selama waktu 3x24 jam dan akan kita dengar alasan mereka.

Dalam menangani Karhutla ini. “Dirinya tidak akan melihat perusahaan itu milik siapa. Karena tindakan yang akan diberikan berlaku untuk semua perusahaan yang terbukti berbuat salah,” kata Sutarmidji.

Untuk saat ini ada beberapa perusahaan yang akan disegel oleh Dirjen Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini dilakukan untuk menghentikan kegiatannya dan melihat perkembangan perusahaan terkait Karhutla.

Pihaknya juga meminta dilakukan audit terkait perlengkapan kebakaran yang dimiliki perusahaan. Artinya peralatan kebakaran harus ada, harus diaudit untuk itu pihaknya telah menugaskan dari lingkungan hidup melakukan hal itu.

“Untuk melihat keseriusan itu, sewaktu-waktu pihaknya akan sidak atau melakukan kunjungan ke perusahaan secara acak,” ujar Sutarmidji.



Sumber: Suara Pembaruan