Dinonaktifkan dari PBI, Ini Reaksi Warga Bantul

Dinonaktifkan dari PBI, Ini Reaksi Warga Bantul
Ilustrasi orang miskin. ( Foto: Antara )
Fuska Sani Evani / JEM Selasa, 13 Agustus 2019 | 14:25 WIB

Yogyakarta, Beritasatu.com -Warga Bantul, DIY yang dinontaktifkan dari kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN 2019, sempat menimbulkan keresahan bagi warga setempat.

Terkait itu, Dinas Sosial Bantul saat ini sedang berkoordinasi dengan semua kepala desa agar mengecek kembali basis data terpadu (BDT), karena yang tidak masuk dalam BDT akan dihapus dari kepesertaan semua bantuan.

"Kami minta ke desa-desa agar yang benar-benar tidak mampu tetapi tercoret, diusulkan kembali dalam musyawarah desa,” kata Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (P3A) Bantul, Didik Warsito, Selasa (13/8/2019).

Sebanyak 22.820 warga Bantul yang ikut dinonaktifkan dari peserta PBI oleh Kementerian Sosial (Kemsos). Jumlah ini termasuk dalam 5,2 juta lebih peserta PBI di 34 provinsi di Tanah Air yang dinonaktifkan dari PBI JKN-KIS karena nama-nama mereka tak masuk dalam basis data terpadu Kemsos.

Didik Warsito mengatakan, penonaktifpan karena dianggap sudah tidak masuk dalam BDT kemiskinan. “Dari hasil verifikasi sementara data itu memang ada yang karena sudah meninggal dunia, pindah domisili, dan data ganda, sehingga memang harus dihapuskan dari BDT, namun ada juga orangnya masih berdomisili di Bantul dan ikut dinonaktifkan,” katanya.

Dikatakan, penonaktifan kepesertaan BPJS tersebut sempat membuat masyarakat resah. Bahkan sudah ada imbauan dari rumah sakit bahwa pesserta BPJS Kesehatan dari unsur PBI agar mengecek kembali keaktian kartunya melalui kantor BPJS terdekat.

Untuk itu, pihaknya tengah melakukan verifikasi dengan melakukan musyawarah di tingkat desa (musdes) tersebut, akan menyisir data by name by address (BNBA) dari data 22 ribuan warga penerima iuran PBI BPJS. “Sebabnya ada yang sudah meninggal, ada yang karena ganda, ada yang sudah mampu," terangnya.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, langsung menyikapi penonaktifan ribuan warganya dari daftar penerima bantuan iuran (PBI) bersumber APBN, dengan anggaran sisa Jaminan Kesehatan Darerah (Jamkesda) senilai Rp700 juta dimanfaatkan untuk menanggung biaya kesehatan warga tersebut.

DIketahui, 13.995 peserta PBI BPJS Kesehatan di Kulonprogo dicoret Kementerian Sosial.

Sekretaris Daerah Kulon Progo, Astungkara mengatakan sambil menunggu proses pendataan dan pendaftaran warga tercoret yang benar-benar tidak mampu, dana sisa Jamkesda akan dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan pengobatan warga bersangkutan.

”Nama-nama tercoret, tidak otomatis bisa tergantikan dengan warga lainnya sehingga Pemkab mengambil inisiatif untuk membiayainya dengan anggaran sisa Jamkesda,” ujarnya.

Pemkab sudah menginstruksikan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan setempat untuk memvalidasi data warga miskin yang dicoret dari daftar PBI BPJS Kesehatan bersumber APBN itu untuk kemudian didaftarkan kembali.



Sumber: Suara Pembaruan