Kasus Suap Kempupera, Legislator PKB Mangkir dari Pemeriksaan KPK

Kasus Suap Kempupera, Legislator PKB Mangkir dari Pemeriksaan KPK
Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKB Fathan Subchi berjalan saat akan menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (17/3). Fathan diperiksa dalam kasus dugaan suap pembangunan jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Ambon. ( Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay )
Fana Suparman / JAS Selasa, 13 Agustus 2019 | 21:55 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Fathan SUbchi mangkir atau tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (13/8/2019).

Legislator PKB itu sedianya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) yang menjerat Komisaris dan Direktur PT Sharleen Raya, Hong Arta John Alfred.

"Saksi tidak hadir," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (13/8).

Febri tak menjelaskan alasan Fathan mangkir dari pemeriksaan penyidik. Namun, Febri memastikan tim penyidik bakal menjadwalkan ulang pemeriksaan Fathan. "Pemeriksaan dijadwalkan ulang," katanya.

Kemarin atau Senin (12/8), penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap politikus Partai Nasdem Fauzih Amro. Namun mantan anggota Komisi V DPR dari Fraksi Hanura itu juga mangkir dari pemeriksaan KPK.

Diketahui, KPK menetapkan Komisaris dan Direktur PT Sharleen Raya, Hong Arta John Alfred sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek di Kempupera. Hong Arta diduga bersama-sama beberepa pengusaha lain menyuap sejumlah penyelenggara negara untuk memuluskan usulan proyek pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara milik Kempupera.

Tim penyidik menemukan fakta yang didukung bukti-bukti berupa keterangan saksi, dokumen dan barang bukti elektronik bahwa Hong Arta dan rekan-rekannya menyuap sejumlah pihak. Mereka yang disuap di antaranya Amran Hi Mustary selaku Ketua Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara sebesar Rp 8 miliar pada Juli 2015 dan Rp 2,6 miliar pada Agustus 2015. Selain itu, Hong Arta juga memberikan suap sebesar Rp 1 miliar kepada Damayanti Wisnu Putranti selaku anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP periode 2009-2014 pada November 2015.

Hong Arta merupakan tersangka ke-12 yang dijerat KPK terkait kasus ini. Sebelumnya, KPK telah menjerat lima anggota DPR, seorang Kepala Balai, seorang bupati, dan empat orang pihak swasta. Mereka yang dijerat KPK, yakni, anggota DPR dari Fraksi PDIP, Damayanti Wisnu Putranti, dua rekannya, Julia Prasetyarini dan Dessy A Edwin; Dirut PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary; Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, Sok Kok Seng, dan empat Anggota DPR RI lainnya yakni, Budi Supriyanto; Andi Taufan Tiro; Musa Zainuddin; serta Yudi Widiana Adia serta Bupati Halmahera Timur, Rudi Erawan. 



Sumber: Suara Pembaruan