Pascaputusan MK Tolak Gugatan Pileg, Keamanan di Mamberamo Tengah Tak Menentu

Pascaputusan MK Tolak Gugatan Pileg, Keamanan di Mamberamo Tengah Tak Menentu
Ketua DPRD Mamberamo, Papua, Berius Kogoya ( Foto: Istimewa )
Jeis Montesori / JEM Rabu, 14 Agustus 2019 | 09:03 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Situasi di Kabupaten Memberamo Tengah, Papua, saat ini mencekam seusai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan hasil pemilu legislatif yang diajukan caleg yang dirugikan dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 pada 17 April lalu.

Gugatan itu diajukan Berius Kogoya, caleg dari Partai Demokrat dan Mendika Soa, caleg Partai PDI Perjuangan. Keduanya gagal tembus ke DPRD Mamberamo Tengah. Keduanya suaranya telah dimanipulasi atau diberikan ke caleg yang lain, namun gugatan yang diajukan ke MK ditolak baru-baru ini.

Berius Kogoya mengatakan kepada Suara Pembaruan, Rabu (14/8/2019), situasi masyarakat di Mamberamo Tengah memanas dan mencekam sehingga banyak yang khawatir kondisi akan semakin tidak aman ke depan.

Menurutnya, Bupati Memberamo Tengah Ricky Ham Pagawak yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Mamberamo Tengah, saat ini tidak berani memasuki Kabakma, Ibukota Memberamo Tengah.

“Tidak hanya itu saja, KPU Memberamo Tengah yang ingin melaksanakan rapat pleno dibatalkan karena diketahui masyarakat tetap menuntut agar Berius Kogoya dan Mendika Soa diposisikan kembali sebagai pemenang pileg sesuai fakta surat suaranya yang ada,” kata Berius Kogoya yang juga Ketua DPRD Memberamo Tengah.

Berius Kogoya mengatakan, dalam proses pileg di Mamberamo Tengah, terjadi tekanan yang luar biasa kepada komisioner KPU Mamberamo Tengah agar meloloskan caleg yang lain sesuai keinginan penguasa setempat. Bukti akan hal itu sudah dipaparkan oleh Ketua KPU Mamberamo Tengah Engel Pagawak dalam kesaksiannya di MK,” kata Berius Kogoya.

Menurut Berius Kogoya, karena sulit bisa melaksanakan rapat pleno di Kabakma, KPU Mamberamo Tengah berencana melaksanakan rapat pleno di Kabupaten Jayapura, akan tetapi masyarakat tetap menuntut rapat pleno tetap dilaksanakan di Kabakma.

“Itulah yang membuat situasi di Memberamo Tengah makin mencekam. Ini seperti bom waktu yang kapan saja bisa meledak dan berbahaya bagi keamanan masyarakat,” katanya.

Sebagai seorang pegiat partai, Berius Kogoya menyatakan keputusan MK sangat tidak bijaksana, akan tetapi secara konstitusi sudah diputuskan dan mesti menerimanya.

“MK tidak melihat kondisi ril di daerah yang sedang terjadi sampai detik ini dari dampak keputusannya yang keliru,” katanya.

Berius Kogoya menceritakan dirinya digeser ke nomor urut 4 dalam perolehan suara. “Saya tidak bicara indikasi, curiga, dan sebagainya. Tetapi ini saya bicara tentang data dan fakta di lapangan yaitu masyarakat tahu saya menang dengan menempati nomor urut pertama yang mana hal ini sudah diakui sendiri oleh ketua KPU di MK. Itu sebagai fakta persidangan tetapi MK tampaknya bergeming dengan fakta itu, dan memilih memutuskan menolak yang benar dan menerima yang salah,” jelas Berius Kogya.

Terkait masalah ini, Berius Kogoya memohon pimpinan tertinggi Partai Demokrat bisa membaca situasi yang mencekam di Mamberamo Tengah, dan secara bijak mengatasi permasalahan di atas dengan mengambil sebuah kebijakan yang adil demi masa depan partai dan masa depan Memberamo Tengah.

“Saya mohon kepada Bapak SBY agar memutuskan secara bijaksana dan jeli melihat tindakan bupati membunuh kader partai sendiri dan ini tindakan yang tidak terpuji. Partai demokrat hadir untuk mempersiapkan figur, mempersiapakn orang untuk jadi pemimpin, bukan untuk membunuh karakter orang,” ujar Berius Kogoya.



Sumber: Suara Pembaruan