Setara Temukan Puluhan Produk Hukum di Jabar dan DIY Diskriminatif

Setara Temukan Puluhan Produk Hukum di Jabar dan DIY Diskriminatif
Ilustrasi pengadilan ( Foto: Istimewa )
Fana Suparman / WBP Rabu, 14 Agustus 2019 | 10:04 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Setara Institute meneliti puluhan produk hukum di Jawa Barat (Jabar) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang berpotensi diskriminasi dan intoleran. Dalam penelitian yang dilakukan Setara Instute pada September 2018 hingga Februari 2019, puluhan produk hukum itu berdampak langsung maupun tidak langsung mendorong diskriminasi terhadap kelompok minoritas untuk mengakses pelayanan publik.

"Di Yogyakarta ada 24 produk hukum daerah yang berpotensi diskriminatif terhadap kelompok minoritas termasuk juga etnik Tionghoa, sedangkan di Jawa Barat ada 91 produk hukum daerah yang juga berpotensi diskriminatif," kata Direktur Eksekutif Setara Institute, Ismail Hasani dalam seminar 'Mendorong dan Memperkuat Kebijakan Toleran dan Antidiskriminatif di Indonesia yang digelar Setara Institute di Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Ismail Hasani mengatakan, penelitian ini melengkapi kajian sebelumnya. Komnas Perempuan misalnya, pada 2016 mengidentifikasi 421 kebijakan daerah diskriminatif dan Setara Institute sendiri pada 2017 mengidentifikasi 71 produk hukun daerah yang intoleran dab mengakselerasi praktik intoleransi, diskriminasi dan kekerasan.

Ismail mengatakan, produk-produk hukum daerah dengan beragam jenis mulai dari perda, hingga peraturan gubernur dan instruksi gubernur yang diskriminatif dan intoleran ini mulai terjadi beriringan dengan munculnya paket kebijakan otonomi daerah. Namun, Ismail menekankan, produk-produk hukum diskriminatif tersebut menyalahi aturan kebijakan otonomi daerah dan justru digunakan untjk melegitimasi serangkaian prilaku intoleran, mulai dari stigma sosial, main hakim sendiri hingha kekerasan yang didukung negara terhadap kelompok minoritas. "Jadi produk-produk daerah ini sebenarnya muncul ketika paket kebijakan otonomi daerah muncul, tetapi ada yang offside di mana produk hukum daerah kemudian selain menjadi alat politisasi identitas juga menjadi instrumen diskriminasi intoleransi bahkan melakukan kekerasan," kata Ismail Hasani.

Ismail mencontohkan produk hukum yang berpotensi diskriminatif dan intoleran di Yogyakarta, di antaranya yang berhubungan dengan pembatasan kepemilikan tanah oleh etnis Tionghoa dan hak peradilan yang adil bagi pelajar Papua. Sementara di Jawa Barat, produk hukum diskriminatif itu berkaitan dengan kebebasan beragama bagi Ahmadiyah. "Di Jabar misalnya, perda khusus terkait Ahmadiyah ini betul-betul kemudian mendorong atau mengakselerasi praktik intoleransi terhadap Ahmadiyah terlepas dari kontroversi Ahmadiyah. Misalnya, bahwa mereka adalah saudara sebangsa tentu saja kita semua sebagai orang yang memiliki kepedulian sama terhadap konstitusi tidak bisa tinggal diam," papar Ismail Hasani.

Ditekankan Ismail, produk-produk hukum daerah bermasalah ini dapat menjadi bom waktu yang menyebabkan terjadinya konflik sosial antaretnik, agama dan ikatan sosio-kultural lainnya. Untuk itu, Setara Institute mendorong pemerintah daerah untuk segera merevisi atau bahkan mencabut produk hukum daerah untuk mengembalikan hak masyarakat. Selain itu, kepada pemerintah pusat, Setara mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) membuat respitory produk hukum daerah yang menyatu dan terpusat.

Selain itu, Setara juga meminta Presiden Joko Widodo segera membentuk Pusat Legislasi Nasional seperti yang dijanjikannya beberapa waktu lalu. Ismail mengatakan, Pusat Legislasi Nasional ini seharusnya tidak hanya bertujuan untuk menata regulasi daerah di bidang ekonomi, melainkan juga regulasi daerah yang diskriminatif. Menurutnya, terdapat dua hal penting dengan adanya Pusat Legislasi Nasional, yakni merespons produk hukum daerah diskriminatif yang existing sekaligus mendesain sekaligus menjalankan peran pengawasan terintegrasi dan berkelanjutan atas regulasi daerah dan produk hukum lainnya.
"Untuk membentuk badan ini, Presiden cukup menerbitkan Peraturan Presiden dengan menghimpun kewenangan-kewenangan eksekutif yang tersebar di kementerian dan pemerintah provinsi sebagai tugas pokok Badan baru," papar Ismail Hasani.

 



Sumber: Suara Pembaruan