Tak Penuni Kriteria Miskin, Kemsos Diminta Coret 852 Keluarga di Bantul

Tak Penuni Kriteria Miskin, Kemsos Diminta Coret 852 Keluarga di Bantul
Ilustrasi orang miskin. ( Foto: Antara )
Fuska Sani Evani / JEM Rabu, 14 Agustus 2019 | 11:38 WIB

Yogyakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Bantul, DIY, mendata 852 keluarga sudah tidak lagi masuk kriteria miskin. Terkait itu, Kementerian Sosial (Kemsos) juag diminta mencoretnya dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau sebelumnya disebut Basis Data Terpadu (BDT) kemiskinan.

Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, ke-852 keluarga tersebut sudah dianggap mampu dan mandiri setelah mengundurkan diri dari penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Kepala Dinas Dinsos P3A Bantul, Didik Warsito, membenarkan 852 keluarga yang mengundurkan diri dari penerima PKH tersebut sudah mampu mandiri dan memiliki penghasilan dari usah.

“Mereka tersebar di 17 kecamatan, terbanyak di Kecamatan Pundong. Data tersebut terhitung sejak 2018 sampai akhir Juli 2019,” katanya, Selasa (13/8/2019).

Dikatakan, mereka juga terdata sebagai warga yang dicoret dari data penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan dari dana APBN. Data keluarga yang mengundurkan diri itu sudah muncul dalam musyawarah tingkat desa sebagai dasar untuk perubahan DTKS melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial New Generation (SIKS-NG) di Kemsos.

Didik Warsito mengatakan, penerima PKH yang mengundurkan diri tersebut sudah tidak menerima PKH lagi meski belum terhapuskan dari data DTKS. Namun di Bantul terdapat 64.952 penerima PKH dan 93.960 penerima bantuan pangan nontunai.

“Semua data kemiskinan ditetapkan Kementerian Sosial. Kami hanya memilah mana warga miskin dan rawan miskin,” kata Didik.

Sementara, terkait penonaktifan 22.820 warga dari peserta PBI BPJSK, Didik menyatakan, sebagian warga tercoret sebenarnya masih berhak mendapat bantuan iuran BPJS dari pusat. Mereka adalah keluarga rentan miskin. Namun karena pencoretan tersebut didasarkan pada BDTKemsos, maka Pemkab Bantul segera mencari solusi keluarga rentan miskin itu agar tetap mampu mengakses layanan kesehatan.

“Evaluasi masih berjalan, tetapi dari keluarga yang dicoret, memang ada dari keluarga rentan miskin, meski begitu, masih bisa diajukan kembali untuk mendapat bantuan iuran BPJS. Jumlahnya belum bisa sekarang, karena proses masih berjalan,” ujarnya.



Sumber: Suara Pembaruan