Kasus Suap Kempupera, KPK Periksa Legislator PKB Jazilul Fawaid

Kasus Suap Kempupera, KPK Periksa Legislator PKB Jazilul Fawaid
Ilustrasi KPK. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / JEM Rabu, 14 Agustus 2019 | 13:02 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid, Rabu (14/8/2019). Jazilul diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) yang menjerat Komisaris dan Direktur PT Sharleen Raya, Hong Arta John Alfred.

Selain Jazilul yang kini bertugas di Komisi III DPR, penyidik lembaga antirasuah juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Mutakin selaku staf administrasi anggota DPR dari Fraksi PKB, Musa Zainudin.

"Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk proses penyidikan tersangka HA (Hong Artha)," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (14/8/2019).

Pada Selasa (13/8/2019), tim penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap legislator PKB lainnya, Fathan. Namun Fathan mangkir dari pemeriksaan KPK. Pemeriksaan terhadap Fathan akan dijadwalkan ulang.

Diketahui, KPK menetapkan Komisaris dan Direktur PT Sharleen Raya, Hong Arta John Alfred sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek di Kempupera. Hong Arta diduga bersama-sama sejumlah pengusaha lain menyuap sejumlah penyelenggara negara untuk memuluskan usulan proyek pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara milik Kempupera.

Tim penyidik menemukan fakta yang didukung bukti-bukti berupa keterangan saksi, dokumen dan barang bukti elektronik bahwa Hong Arta dan rekan-rekannya menyuap sejumlah pihak. Beberapa di antaranya Amran Hi Mustary selaku Ketua Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara sebesar Rp 8 miliar pada Juli 2015 dan Rp 2,6 miliar pada Agustus 2015. Selain itu, Hong Arta juga memberikan suap sebesar Rp 1 miliar kepada Damayanti Wisnu Putranti selaku anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP periode 2009-2014 pada November 2015.

Hong Arta merupakan tersangka ke-12 yang dijerat KPK terkait kasus ini. Sebelumnya, KPK telah menjerat lima anggota DPR, seorang kepala balai, seorang bupati, dan empat orang pihak swasta.

Mereka yang dijerat KPK, yakni, anggota DPR dari Fraksi PDIP Damayanti Wisnu Putranti, dua rekannya Julia Prasetyarini dan Dessy A Edwin, Dirut PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran HI Mustary. Kemudian Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, Sok Kok Seng, dan empat Anggota DPR lainnya yakni, Budi Supriyanto, Andi Taufan Tiro, Musa Zainuddin, dan Yudi Widiana Adia, serta Bupati Halmahera Timur, Rudi Erawan. 

 



Sumber: Suara Pembaruan