Organ Ekstra Kampus Perkaya Wacana dan Gerakan Mahasiswa

Organ Ekstra Kampus Perkaya Wacana dan Gerakan Mahasiswa
Sejumlah narasumber (dari kiri ke kanan) Moderator Wawan Gunawan, Kepala Kesbangpol Provinsi Darah Istimewa Yogyakarta Agung Supriyanto, Kasubdit Harmonisasi Bidang Pertahanan dan Keamanan, Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Kemenkumham Hernadi, Komisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu, Walikota Bogor Bima Arya, Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat Heri Hudaya, PLT Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik, Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani saat menjadi pembicara pada acara seminar di Jakarta, Selasa (12/8/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Fana Suparman / WM Rabu, 14 Agustus 2019 | 21:13 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif Setara Institute, Ismail Hasani mengatakan, intoleransi dan radikalisasi semakin menguat di dunia kampus. Hal ini setidaknya tercermin dari riset Setara Institute mengenai Wacana Keagamaan di kalangan Mahasiswa di 10 perguruan tinggi yang dirilis pada Mei lalu.

"Hasil riset kita yang dirilis memang sudah jelas ya, intoleransi dan radikalisasi menguat di kampus-kampus atau kalau tidak mau dibilang menguat, tepatnya ada. Jadi nyata adanya," kata Ismail susai seminar 'Mendorong dan Memperkuat Kebijakan Toleran dan Antidiskriminatif di Indonesia yang digelar Setara Institute di Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Untuk menangani penguatan intoleransi dan radikalisasi tersebut, sejumlah kampus telah berbenah dan menjalankan rekomendasi Setara Institute, salah satunya dengan mainstreaming inclusive government.

Di IPB misalnya, Ismail mengatakan, Rektor IPB, Arif Satria telah memetakan dan memilah porsi bagi kelompok yang dominan dan memberikan ruang bagi kelompok lainnya. Ismail mengapresiasi inisiatif tersebut.

Ditekankan, persoalan intoleransi dan radikalisasi di dunia kampus, sekolah maupun lingkungan aparatur sipil negara harus ditangani dalam kerangka demokratik. Menjadi berbahaya ketika pemerintah atau institusi terkait justru menggunakan cara represif dalam menghadapi persoalan tersebut.

"Kami tidak bisa membayangkan pemerinyah tiba-tiba punya program satu SD satu TNI. Ini bagaimana. Mereka beralasan untuk mengatasi intoleransi dan ancaman terhadap pancasila. Ya bukan begitu caranya. PR kita bersama bagaimana memastikan negara memiliki sikap penanganan intoleransi dan radikalisasi di dunia kampus dan sekolah dengan pendekatan demokratik. Kalau ini tidak dirumuskan berbahaya. Kalau penyeragaman, semua yang tidak Pancasila dilibas misalnya, itu tidak ada bedanya dengan Orde Baru," tegasnya.

Untuk itu, Ismail sepakat agar kampus memberikan ruang bagi kelompok atau organisasi pemuda dan mahasisea ekstra kampus seperti HMI, GMNI, PMII, GMKI dan PMKRI untuk kembali berorganisasi di dalam kampus. Menurutnya, kehadiran organ-organ tersebut di dalam kampus akan memperkaya wacana dan gerakan mahasiswa. Dengan demikian, tidak ada gerakan yang memonopoli di dalam kehidupan kampus.

"Saya kira itu bagus. zaman kita dulu masuk. Ada kontestasi itu inklusif. Tidak ada monopoli gerakan. Beberapa kampus sudah mulai membuka kembali organ-organ itu masuk ke kampus. Pada intinya, mahasiswa diberikan alternatif wacana dan gerakan," katanya.

Pada Oktober 2018, pemerintah mengeluarkan Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Bangsa dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Ismail mengaku belum mempelajari secara rinci aturan tersebut. Namun,

Ismail menekankan, persoalan intoleransi dan radikalisasi akan sulit ditangani jika tidak menggunakan pendekatan yang komunikatif. Menurut Ismail, tidak sulit untuk mengintegrasikan Pancasila dalam kurikulum di kampus. Namun, persoalannya, kata Ismail, untuk mempraktikkan dan membudayakan Pancasila dibutuhkan keteladanan.

'Survei kita pada 2011, kuncinya keteladanan. Jadi para elite sosial, politik, dan pemerintah menampilkan keteladanan kehidupan berpancasila. Dari hal palinh kecil. Pembudayaan Pancasila itu tidak cukup dengan diskusi dan seminar. Dia butuh dipraktikkan dan untuk mempraktikkan, dia butuh keteladanan. Kalau kepala daerah, pemimpin sikapnya anti-pancasila ya mau gimana. Sekarang kita bilang Pancasila, tapi gagu dengan pelanggaran ham masa lalu. Kita bilang pro-Pancasila tapi kita diam dengan pelanggaran hak-hak ekonomi rakyat. Kuncinya keteladanan dan pembudayaan," tegasnya.



Sumber: Suara Pembaruan