GMNI: Pemerintah Wajib Beri Ruang dan Fasilitas Mahasiwa Mengenal Politik Kebangsaan

GMNI: Pemerintah Wajib Beri Ruang dan Fasilitas Mahasiwa Mengenal Politik Kebangsaan
Dialog peradaban yang digelar Persatuan Alumni (PA) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019). ( Foto: Beritasatu Photo / Markus Sihaloho )
Carlos KY Paath / WM Rabu, 14 Agustus 2019 | 21:22 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Robaytullah Kusuma Jaya berharap agar pemerintah memberikan ruang bagi mahasiwa mengenal politik kebangsaan. Salah satunya caranya perhatian khusus kepada Kelompok Cipayung.

“Pemerintah wajib berikan ruang dan fasilitas bagi mahasiswa untuk mengenal politik kebangsaan lebih luas. Berikan tempat dan perhatian bagi organsisasi Kelompok Cipayung di kampus. Baik pada tingkat fakultas maupun universitas,” kata Robaytullah kepada SP, Rabu (14/8/2019).

Melalui kehadiran Kelompok Cipayung seperti, menurut Robaytullah, maka mahasiswa dapat mengaktualisasi dan menguji teori-teori ilmiah yang diperoleh. Misal ada kebijakan dari sebuah keputusan politik bertentangan dengan teori-teori ilmiah, lanjut Robaytullah, mahasiswa harus berperan mengkritisi dan memberi solusi.

Robaytullah menyatakan, kehadiran Kelompok Cipayung di kampus akan sangat membantu negara menyiapkan regenerasi kepemimpinan nasional dan daerah. Sebab, mahasiswa yang bergabung bukan hanya sekadar belajar teori-teori politik.

“Tetapi lebih luas yaitu bersentuhan dan merasakan secara langsung apa itu politik dengan sistem dan konektivitas serta kaderisasi yang sudah terbangun puluhan tahun,” ungkap Robaytullah.

Manfaatkan Situasi

Menurut Robaytullah, kehadiran Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) menghilangkan diskusi-diskusi politik kebangsaan. Akhirnya, kelompok radikal memanfaatkan situasi “kekosongan” mahasiswa dalam memahami politik kebangsaan dengan paham radikal.

“Bertumbuhnya paham radikal, intoleransi, politik identitas adalah berkembangnya intelektual muda yang berbasis pemahaman radikal di kampus-kampus. Dengan kehadiran NKK/BKK sejak zaman Orde Baru, hampir tidak ada diskusi-diskusi politik kebangsaan, kondisi ini memberikan ruang bagi paham-paham antikebangsaan tumbuh dan berkembang di setiap kampus,” kata Robaytullah.

Robaytullah mengungkap, kelompok radikal memanfaatkan lembaga-lembaga keagamaan yang ada di di dalam kampus.

“Sejak tahun 2000-an sel-sel ini (kelompok radikal) bertumbuh dengan rapi dan terstruktur, selain indoktrinasi, penguasaan fasilitas akademik yakni beasiswa dalam/luar negri, akses menjadi pengajar menjadi faktor utama kelompok ini menguasai kampus-kampus,” ujar Robaytullah.

Kelompok Cipayung kini dapat masuk ke dalam kampus untuk meredam paham radikal. Karena adanya Permenristekdikti 55/2018 yang diperjuangkan Kelompok Cipayung. Surat Keputusan (SK) Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 26/DIKTI/KEP/2002 Tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus dalam Kehidupan Kampus, kini tidak berlaku lagi.

“Ini adalah momentum Negara untuk kembali mengindonesiakan lembaga pendidikan kita baik itu Universitas Negeri maupun swasta. Sistem regenerasi kepemimpinan baik nasional maupun lokal yang Pancasilais harus di bangun dari kampus,” kata Robaytullah.



Sumber: Suara Pembaruan