Miryam Jadi Pintu Masuk KPK Jerat Legislator DPR Lainnya di Kasus E-KTP

Miryam Jadi Pintu Masuk KPK Jerat Legislator DPR Lainnya di Kasus E-KTP
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang. ( Foto: ANTARA FOTO/Reno Esnir )
Fana Suparman / WM Rabu, 14 Agustus 2019 | 21:34 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - ‎Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Hanura, Miryam S Haryani dan tiga orang lainnya sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. KPK memastikan Miryam Haryani bukan tersan‎gka terakhir dalam kasus korupsi yang merugikan negara Rp 2,3 triliun ini.

Lembaga Antikorupsi bakal terus mengusut dan menjerat para pelaku lainnya termasuk anggota DPR yang disebut-sebut turut kecipratan aliran dana dari megakorupsi tersebut.

"KPK bertekad untuk terus mengusut kasus ini, yaitu pihak lain yang memiliki peran dalam perkara ini dan juga mendapatkan aliran dana," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Miryam Haryani diyakini bakal menjadi 'pintu masuk' bagi KPK untuk menjerat anggota DPR lainnya. Hal ini lantaran, Miryam merupakan pihak yang diduga berperan mengumpulkan serta menyalurkan uang untuk memuluskan korupsi e--KTP ke rekan-rekannya di DPR.

Miryam diduga telah menerima uang sebesar USD 100 ribu dari ‎‎Dirjen Dukcapil Kemdagri ketika itu Irman untuk kebutuhan rekan-rekannya di Komisi II DPR.‎ Penyerahan uang tersebut dilakukan di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan.

"Tersangka MSH (Miryam S Haryani) meminta uang dengan kode 'uang jajan' kepada Irman sebagai Dirjen Dukcapil yang menangani e-KTP. Permintaan uang tersebut, ia atasnamakan rekan-rekannya di Komisi II yang akan reses," ucap Saut.

Saut mengatakan, selain $US 100 ribu, Miryam diduga telah menerima beberapa kali uang dari Irman dan Sugiharto yang diduga terkait kasus korupsi e-KTP. Penerimaan uang tersebut terjadi sepanjang tahun 2011-2012.

"Sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, MSH diduga diperkaya $US 1,2 juta terkait proyek EKTP ini," kata Saut.

Saut memastikan, penyidik memiliki strategi untuk menjerat para anggota DPR yang turut menikmati uang panas e-KTP. Intinya, kata Saut, KPK akan terus mengejar anggota DPR penikmat dana korupsi e-KTP.

"Anggota DPR lain ini pasti jadi perdebatan yang panjang. Mereka (penyidik) selalu bicara strategi, itu strategi, mereka sangat independen, KPK akan secara berlanjut menindaklanjuti kasus ini," tegasnya.

Dalam persidangan perkara korupsi e-KTP, cukup banyak nama anggota DPR yang disebut turut kecipratan uang korupsi e-KTP. Bahkan, pihak-pihak yang disebut menerima uang panas e-KTP tersebut telah diperiksa beberapa kali oleh penyidik KPK.

Tersangka Baru

Diketahui, KPK menetapkan empat tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Keempat orang yang menyandang status tersangka megakorupsi itu, yakni Anggota DPR dari Fraksi Hanura periode 2014-2019, Miryam S Hariyani; Direktur Utama Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) dan Ketua Konsorsium PNRI, Isnu Edhi Wijaya; Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sekaligus PNS BPPT, Husni Fahmi; serta Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos.

Penetapan keempat orang ini sebagai tersangka merupakan pengembangan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan terkait korupsi e-KTP sebelumnya.

Keempat orang tersangka ini memiliki peran masing-masing dalam korupsi proyek e-KTP. Atas perbuatannya, empat orang tersebut disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Penetapan empat orang tersebut sebagai tersangka menambah panjang daftar nama yang dijerat KPK terkait korupsi proyek e-KTP. Sebelumnya, KPK telah menangani sebelas orang dalam korupsi e-KTP maupun perkara terkait yakni obstruction of justice dan kesaksian palsu.

Dalam perkara pokok korupsi e-KTP, KPK telah memproses delapan orang. Tujuh orang di antaranya telah divonis bersalah di pengadilan tipikor dan seorang lainnya sedang proses persidangan. Delapan orang itu terdiri dari tiga kluster yaitu unsur politisi, pejabat di Kementerian Dalam Negeri dan Swasta.

Mereka dari kluster politisi adalah mantan Ketua DPR sekaligus mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto; mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar Markus Nari yang sedang dalam proses persidangan. Kemudian mantan Dirjen Dukcapil Kemdagri Irman, dan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemdagri Sugiharto.

Sementara dari unsur swasta terdapat mama Dirut PT Quadra Solution,Anang Sugiana Sudiharjo; pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, pihak swasta Made Oka Masagung; dan Direktur PT Murakabi Sejahtera yang juga keponakan Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo.

Selain itu, dalam penanganan perkara ini, KPK juga menemukan adanya upaya menghalang-halangi proses hukum atau kesaksian palsu sehingga memproses empat orang, yakni Markus Nari dan Miryam S Haryani, Advokat Frederick Yunadi dan dokter Bimanesh Sutardjo.



Sumber: Suara Pembaruan