Soal Ikrar Eks DI/TII, Semua Pihak Harus Berpikir Positif

Soal Ikrar Eks DI/TII, Semua Pihak Harus Berpikir Positif
Eks Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) dan eks Negara Islam Indonesia (NKRI) berikrar setia kepada NKRI di kantor Kemko Polhukam, Selasa (13/8/2019). (Foto: istimewa)
Bernadus Wijayaka / BW Rabu, 14 Agustus 2019 | 23:33 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tenaga ahli Kemko Polhukam, Sri Yunanto mengajak semua pihak untuk berpandangan positif terhadap kegiatan yang dilakukan pemerintah. Bangsa Indonsia akan maju jika masyarakatnya berpikir positif.

"Sekarang kita harus berpikir bahwa ini masalah kenegaraan, jadi jangan berpikir terlalu politis. Semua harus berpikir bahwa ini soal kelompok radikal, ini soal negara bukan soal politis," kata Sri Yunanto, Rabu (14/8/2019).

Pernyataan tersebut diutarakan menanggapi berbagai kritik terkait kegiatan ikrar setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang dilakukan oleh Keluarga Besar Harokah Islam Indonesia, eks Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) dan eks Negara Islam Indonesia (NKRI) di kantor Kemko Polhukam, Selasa (13/8/2019). Ada 14 perwakilan yang menyatakan setia kepada Pancasila dan NKRI yang disaksikan oleh Menko Polhukam Wiranto beserta jajaran kementerian dan lembaga terkait.

"Maaf para politisi kalau berkomentar perlihatkan kenegaraannya," kata Sri dalam keterangan tertulis.

Selain itu, lanjutnya, memperkuat nasionalisme itu menjadi tugas dan fungsi Kemko Polhukam, sedangkan masalah soal kabinet itu urusan Presiden karena itu adalah hak prerogatif Presiden.

"Jadi tugas Menko Polhukam itu fokus mempersatukan bangsa, memperkuat persatuan dan kesatuan, dengan cara menerima kelompok-kelompok yang dulunya tidak bersama NKRI, kini bersama NKRI. Makanya di sini ada desk namanya Wawasan Kebangsaan," kata Sri Yunanto.

Ia mengatakan, ikrar yang dilakukan kelompok tersebut sebenarnya merupakan upaya dari Kemko Polhukam dan beberapa kementerian serta lembaga terkait yang dilaksanakan cukup lama. Namun karena ikrar merupakan janji yang mereka buat sehingga tidak bisa dipaksakan.



Sumber: Suara Pembaruan