Pemerintah Dinilai Perlu Menjalankan Rekomendasi Pansus DPR

Pemerintah Dinilai Perlu Menjalankan Rekomendasi Pansus DPR
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) berbincang dengan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (kiri) sebelum acara pelepasan ekspor komoditas nonmigas Indonesia ke Amerika Serikat melalui direct call dengan kapal kontainer raksasa di Terminal Jakarta International Container Terminal (JICT), beberapa waktu lalu. ( Foto: Ismewa )
Feriawan Hidayat / FER Jumat, 16 Agustus 2019 | 15:27 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Panitia Khusus Hak Angket Pelindo II (Pansus Pelindo II) DPR sudah merampungkan tugasnya dan menyampaikan tujuh rekomendasi yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (25/7/2019) lalu.

Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, menilai, rekomendasi yang disampaikan DPR perlu dijalankan oleh pemerintah. Hal tersebut, terkait dengan fungsi pengawasan DPR terhadap kebijakan yang dilakukan pemerintah.

"Kewenangan untuk menjalankan rekomendasi itu sepenuhnya pada presiden sesuai dengan sistem Presidensial yang kita anut,” ujar Bivitri dalam keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com, Jumat (16/8/2019).

Lebih lanjut, Bivitri menyatakan, Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) telah mengatur mekanisme jika rekomendasi DPR tidak dijalankan. DPR dapat menggunakan hak menyatakan pendapat sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak angket, dan dugaan pelanggaran hukum melalui mekanisme Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran yang dilakukan.

Sebelumnya, dalam pendapat Fraksi Partai Demokrat terhadap laporan Pansus DPR tentang Pelindo II yang disampaikan anggota Fraksi Wilem Wandik, menyatakan hak angket merupakan hak konstitusional DPR sebagaimana diatur dalam UU MD3.

Hak tersebut kemudian digunakan DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan maupun kebijakan di Pelindo II yang diduga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Fraksi Partai Demokrat berharap rekomendasi Pansus, termasuk di dalamnya hasil audit BPK RI, dapat ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku,” paparnya.

 



Sumber: BeritaSatu.com