Jokowi: Pemindahan Ibu Kota Akan Memacu Pemerataan

Jokowi: Pemindahan Ibu Kota Akan Memacu Pemerataan
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam rangka penyampaian RUU tentang APBN TA 2020 disertai nota Keuangan dan dokumen pendukungnya dalam sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Markus Junianto Sihaloho / FER Jumat, 16 Agustus 2019 | 15:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, rencana pemerintah memindahkan ibu kota  ke Pulau Kalimantan harus dilihat dalam konteks mengurangi ketimpangan yang terjadi diantara Pulau Jawa dengan luar Jawa.

Dalam pidato nota keuangan RAPBN 2019, Presiden Jokowi menjelaskan, belanja negara pada tahun 2020 sebagian akan difokuskan untuk pengurangan ketimpangan antarwilayah. Oleh karena itu, pemerintah akan melanjutkan pengembangan berbagai kawasan ekonomi di luar Jawa, melanjutkan industrialisasi dalam bentuk hilirisasi hasil tambang maupun perkebunan, dan mengembangkan beberapa wilayah metropolitan di luar Jawa. Hal itu supaya bisa menjadi sumber ekonomi baru.

Selama ini, kata Jokowi, denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Sehingga Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa. Apabila hal ini dibiarkan berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah.

"Untuk itu, rencana pemindahan ibukota ke Pulau Kalimantan diletakkan dalam konteks ini, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa," kata Jokowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (16/8/2019).

Presiden Jokowi menjelaskan, ibu kota baru dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa. Dibangun dengan mengusung konsep modern, smart and green city, memakai energi baru dan terbarukan, tidak bergantung kepada energi fosil.

Soal dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota, kata Jokowi, akan sekecil mungkin menggunakan APBN. Pemerintah akan mendorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

Lebih jauh, Jokowi mengatakan, pemerintah melanjutkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Untuk infrastruktur di luar kawasan 3T, Pemerintah menekankan perbaikan manajemen, tata kelola, dan kerangka regulasi, agar makin mendukung transformasi ekonomi.

Infrastruktur akan terus dibangun ke seluruh pelosok dan difokuskan pada konektivitas di sepanjang rantai pasok, menghubungkan pasar dengan sentra-sentra produksi rakyat, mulai dari pertanian, perikanan, perkebunan, dan industri, termasuk UMKM.

Jokowi memastikan Pemerintah akan meneruskan pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) dan transportasi massal lainnya, agar keseluruhan sistem transportasi di kota-kota besar semakin efisien, semakin bersih dari polusi, dan
terkoneksi secara menyeluruh.

Dukungan pembangunan infrastruktur juga dilakukan melalui skema pembiayaan kreatif, seperti KPBU. Partisipasi swasta dalam penyediaan infrastruktur publik melalui skema pembiayaan kreatif semacam ini, dilakukan dengan memperhatikan value for money.

Di sektor pariwisata, pada tahun 2020 Pemerintah memprioritaskan pembangunan empat destinasi wisata secara lintas sektor dan terintegrasi. "Destinasi pariwisata tersebut meliputi Danau Toba, Candi Borobudur, Labuan Bajo, dan Mandalika," imbuh Jokowi.



Sumber: BeritaSatu.com