2020, Kemko PMK Fokus Menguatkan Daya Saing dan Pengentasan Kemiskinan

2020, Kemko PMK Fokus Menguatkan Daya Saing dan Pengentasan Kemiskinan
Presiden kelima RI Megawati Soekarno Puteri (kanan) dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (ketiga kiri) tiba di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. ( Foto: ANTARA FOTO / Puspa Perwitasari )
Dina Manafe / EAS Jumat, 16 Agustus 2019 | 19:53 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemko PMK) mendapatkan alokasi anggaran di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2020 sebesar Rp 242,2 miliar. Sedangkan, untuk delapan kementerian lingkup Kemko PMK mendapatkan alokasi anggaran total sebesar Rp 268,6 triliun, dan beberapa lembaga secara keseluruhan mendapatkan alokasi anggaran Rp 10,3 triliun.

Menko PMK Puan Maharani, dalam siaran pers yang diterima Beritasatu.com, Jumat (16/8/2019) malam mengatakan, dengan anggaran tersebut kebijakan Kemko PMK tahun depan akan difokuskan untuk penguatan sumber daya manusia (SDM) dan pengentasan kemiskinan. Alokasi anggaran tersebut untuk menjalankan program-program fungsi kesehatan, pendidikan, agama, perlindungan sosial, dan pelayanan umum.

"Seperti arahan Bapak Presiden, bahwa ke depan kita akan fokus pada SDM unggul dan Indonesia maju, karenanya penguatan daya saing SDM menjadi sangat penting,” kata Kemko PMK dalam keterangan resminya.

Menurut Puan, beberapa langkah akan dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan anggaran tersebut. Di antaranya, memastikan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh anak-anak Indonesia, mulai SD sampai dengan perguruan tinggi. Hal itu diperkuat melalui program lanjutan kartu Indonesia pintar (KIP) Kuliah kepada 808.000 mahasiswa. Di samping itu, link and match antara dunia pendidikan dengan industri juga akan semakin diperkuat, seiring rehabilitasi sarana prasarana pendidikan yang dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Di bidang kesehatan, lanjut Puan, pemerintah terus berupaya meningkatkan efektivitas program jaminan kesehatan nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Sebanyak 96,8 juta penduduk miskin dan kurang mampu akan dibayarkan premi JKN-nya dari APBN.

"Tahun ini jumlah PBI memang tidak bertambah, tetapi kita akan tingkatkan dalam hal kualitas pelayanan kesehatannya,” kata Puan..

Khusus untuk perlindungan sosial, menurut Puan, sesuai janji kampanye Presiden Jokowi, pemerintah akan memberikan Kartu Sembako dengan target 15,6 juta keluarga penerima manfaat. Selain itu, akan diperkuat juga sistem penyaluran yang tepat sasaran dengan basis data terpadu.

Pemerintah juga terus mengupayakan peningkatan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji. Di antaranya, optimalisasi fast track ke 13 embarkasi yang diharapkan akan berjalan baik, sehingga nantinya seluruh jemaah haji bisa melakukan cap paspor di embarkasi tersebut tanpa harus mengantre ketika sudah sampai di Arab Saudi.

Di samping itu, sesuai janji Presiden Jokowi, pada 2014, di Papua akan dilakukan percepatan infrastrukturnya. Salah satunya melalui kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Paralimpiade Nasional (Perpanas) yang akan berlangsung pada 20 Oktober sampai 2 November 2020.



Sumber: PR