Elite Politik Harus Beri Teladan Praktikkan Pancasila

Elite Politik Harus Beri Teladan Praktikkan Pancasila
Pengajar Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (UI), Puspitasari (kiri); diikuti Nosbin Samosir (moderator, kedua dari kiri), anggota Departemen Pertahanan dan Keamanan Pimpinan Pusat Iska, Siprianus Edi Hardum (kedua dari kanan) dan Ketua Perkumpulan Profesional Katolik Sumber Daya Rasuli (Sudara), A.M.Lilik Agung; tampil pembicara dalam acara bedah buku berjudul”Ancaman Radikalisme dalam Negara Pancasila” di kantor Pusat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (Iska) Jakarta, Jumat (16/8/2019). ( Foto: beritasatu.com / Robert Wardi )
Robert Wardy / EHD Sabtu, 17 Agustus 2019 | 00:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com-Nilai-nilai Pancasila pelan-pelan tidak dipraktikkan sebagian masyarakat Indonesia. Selain itu, sebagian masyarakat Indonesia semakin masif melakukan agitasi dan gerakan mengganti ideologi Pancasila dengan khilafah.

Hal ini terjadi karena elite politik dan para pemimpin negara tidak memberikan teladan mempraktikan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, aparat keamanan terkesan membiarkan sikap, ucapan, agitasi dan tindakan yang jelas-jelas anti Pancasila, dan menghidupakan ideologi khilafah dan radikalisme.

Demikian benang merah acara bedah buku berjudul”Ancaman Radikalisme dalam Negara Pancasila” di kantor Pusat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (Iska) Jakarta, Jumat (16/8/2019). Acara tersebut diselenggarakan DPP Iska.

Tampil sebagai pembahas dalam bedah buku bunga rampai (kumpulan tulisan dari sejumlah penulis) itu adalah Pengajar Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (UI), Puspitasari; Ketua Perkumpulan Profesional Katolik Sumber Daya Rasuli (Sudara), A.M.Lilik Agung; dan anggota Departemen Pertahanan dan Keamanan Pimpinan Pusat Iska, Siprianus Edi Hardum.

Lilik mengatakan, bentuk-bentuk keteladanan elite politik dalam menerapkan Pancasila antara lain tidak mengafirmasi dan membiarkan ucapan tokoh-tokoh agama yang merendahkan Pancasila, keberagaman, merendahkan agama lain serta suku adat istiadat di Indonesia.

Menurut Lilik, Pancasila harus terus diajarkan secara terus menerus-menerus sejak anak-anak masih kecil, di keluarga, sekolah taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi dan di tengah masyarakat. Para pegiat radikalisme, kata dia, melakukan gerakan radikalisme secara terus menerus kepada target atau kelompok yang mereka kehendaki.

Puspitasari mengatakan, radikalisme sudah masuk ke dalam lingkungan pendidikan mulai dari pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi. Selain itu, radikalisme juga sudah masuk dalam instansi pemerintah baik TNI dan Polri maupun Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Kita juga bisa menyaksikan kotbah-kotbah kekinian dari para pendatwah radikal melalui youtube,” kata dia.

Menurut Puspitasari, semua itu dibiarkan pemerintah. Ia mencontohkan kasus Enzo Allie yang masuk TNI, kehadiran banyak anggota HTI di BUMN dan kotbah Rizieq Shibah dan Abdul Somad dalam youtube yang merendahkan agama Nasrani.
Selain itu, kata dia, elite politik merayakan HUT Pancasila dan keberagaman secara seremonial belaka.

Puspitasari mengatakan, Pancasila semakin tidak mempunyai ruang karena kesadaran publik digiring untuk masuk dalam kerangka berpikir binary code, yakni kerangka berpikir berbasis polarisasi baik-buruk, siang-malam. “Contoh : mana menurutmu yang baik, Pancasila atau Alquran ? Pancasila atau Alkitab ? Mana yang lebih baik, negara Islam atau negara Pancasila ?” kata dia.

Oleh karena itu, Puspitasari meminta agar kaum muda terutama mahasiswa harus segera melakukan gerakan, menggempur kampus dengan menebarkan spirit Pancasila. Ia juga meminta agar Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) terus diperkuat.
Ia juga meminta anak muda Indonesia agar membentuk media watch, dimana hasil amatan media terutama media sosial segera dilaporkan ke pihak berwenang.

Sementara Edi Hardum mengatakan, negara Indonesia didirikan antara lain untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan mensejahterakan rakyat Indonesia (negara kesejahteraan).

Tujuan-tujuan tersebut tidak tercapai karena, pertama, sampai saat ini sebagian orang Indonesia masih mempersoalkan ideologi negara, Pancasila, dengan melakukan gerakan radikalisme. Kedua, korupsi yang merajalela yang dipelopori anggota dan elite Parpol, pejabat negara dan aparat penegak hukum. Ketiga, peredaran narkoba yang sungguh masif.

Menurut Edi, para pejuang khilafah atau mereka-mereka yang mempersoalkan Pancasila, menjadikan korupsi dan peredaran narkoba sebagai alasan bahwa Pancasila tidak cocok menjadi ideologi negara.

Untuk itu, Edi meminta agar seluruh elemen bangsa dan negara sama-sama membangun bangsa dan negara dengan menjauhi sikap tindakan korupsi, jauhi memakai dan mengedar narkoba, serta yang paling penting adalah sama-sama memberantas hama negara. Yakni mereka-mereka yang menyebarkan paham radikalisme dan memperjuangkan khilafah.

Menurut penulis buku “Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman TKI” ini, di Indonesia saat ini, akar terorisme adalah radikalisme agama. Radikalisme agama di Indonesia jelas tujuannya politik yakni mendirikan negara Islam dengan sistem pemerintahan khilafah.

Gerakan ini pelan, masif dan sistematis mulai dari keluarga, pendidikan nonformal, masyarakat dan lembaga pendidikan formal dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi.



Sumber: Suara Pembaruan