Pertamina Harus Tata Kembali Peran dalam Pengelolaan Migas

Pertamina Harus Tata Kembali Peran dalam Pengelolaan Migas
Ddiskusi publik dengan topik Perpanjangan Blok Migas: Antara Nasionalisasi VS Kepentingan Negara yang digelar Pusat Studi Mineral & Energi UPN “Veteran” di Yogyakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. Menghadirkan pembicara pengamat ekonomi energi UGM  Dr Fahmy Radhi, tenaga ahli SKK Migas Sulistya Hastuti Wahyu, dan guru besar teknologi kelautan ITS yang juga mantan anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Prof Dr Mukhtasor. ( Foto: Suara Pembaruan / Fuska Sani Evani )
Fuska Sani Evani / JEM Sabtu, 17 Agustus 2019 | 10:00 WIB

Yogyakarta, Beritasatu.com - Ketika nasionalisasi terhadap produk-produk migas dilakukan, tingkat produksi turun. Mengambil contoh Blok Mahakam di Kalimantan Timur. Sebelum diakuisisi, produksinya mencapai 50,46 ribu barel per hari, namun saat ini hanya jadi 44,63 barel.

Demikian disampaikan pengamat ekonomi energi Universitas Gajah Mada (UGM) Dr Fahmy Radhi, dalam diskusi publik dengan topik Perpanjangan Blok Migas: Antara Nasionalisasi VS Kepentingan Negara, yang digelar Pusat Studi Mineral & Energi UPN “Veteran” Yogyakarta, Jumat (16/8/2019).

Bersama Fahmy Radhi, juga hadir tenaga ahli SKK Migas Sulistya Hastuti Wahyu dan guru besar teknologi kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) yang juga mantan anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Prof Dr Mukhtasor.

Sebagaimana diketahui, blok minyak dan gas bumi (migas) yang diberikan kepada kontraktor kontrak kerja sama nasional maupun asing yang habis kontraknya pada tahun 2015-2024 memberikan kontribusi sebesar 72,5 persen dari produksi migas nasional.

Berdasarkan data tersebut, potensi blok terminasi tentu sangat menarik dan sejak tahun 2013 telah mengemuka diskusi dan wacana mengenai siapa yang lebih tepat mengelola perpanjangan blok-blok tersebut, apakah National Oil Company (NOC) yaitu Pertamina ataukah diserahkan kepada pemegang kontrak existing saat itu.

Pertimbangan bagi yang mengusulkan diserahkan kepada Pertamina dikarenakan Pertamina hanya menguasai sekitar 24 persen dari produksi migas nasional, masih kalah dibandingkan dengan Petronas sebesar 50 persen atau Saudi Aramco sebesar 99 persen, maka kemudian dibangunlah narasi perlunya negara menunjukkan keberpihakannya kepada Pertamina sebagai NOC berdasarkan amanah Pasal 33 UUD 1945.

Fahmy Radhi mengatakan, pemerintah memberikan pengelolaan Blok Mahakam yang habis tahun 2015 secara langsung 100 persen kepada Pertamina. Namun sayangnya, justru produksi malah turun dibandingkan saat masih dikelola oleh operator sebelumnya, padahal cadangan yang ada di Blok Mahakam masih besar. Namun beban cost recovery-nya justru semakin tinggi dan membebani APBN.

Fahmy juga menyebut cadangan minyak di Blok Mahakam, begitu juga di Blok Rokan dan Blok Koridor masih besar.
"Namun Pertamina tidak bisa memaksimalkan produktivitasnya. Ini justru menimbulkan pertanyaan, ada apa dengan Pertamina saat ini," kata Fahmy.

Karena ada fakta lain bahwa Blok Offshore North West Java setelah diserahkan ke Pertamina produksinya juga turun dan terakhir ada kecelakaan dan masih belum selesai ditangani.

Pemberian perpanjangan Blok Rokan yang menggunakan mekanisme tender dan lagi-lagi dimenangkan oleh Pertamina karena komitmen investasi yang lebih besar dibandingkan Chevron, menunjukkan bahwa perpanjangan blok migas terminasi dengan cara nasionalisasi terpatahkan karena hal tersebut diperoleh melalui tender business to business. Termasuk gonta-ganti direksi Pertamamina, Prof Mukhtasor menganggap hal itu berpengaruh pada kinerja perusahaan.

"Karena rotasinya yang cepat, jajaran direksi tidak lagi memikirkan hasil produksi, tetapi mengkhawatirkan nasibnya di perusahaan," kata guru besar ITS tersebut.

Tidak hanya Pertamina, Mukhtasor juga menyebut kondisi serupa juga dialami oleh BUMN lainnya, salah satunya adalah Garuda Indonesia yang terus mengalami kerugian.

Mukhtasor pun menyarankan agar Pertamina sebagai BUMN harus menata kembali pengelolaan manajemennya.
Termasuk memaksimalkan sumur-sumur eksplorasi migas yang sudah ada.

Ia pun berharap pemerintah pusat memberikan kebebasan lebih pada BUMN seperti Pertamina, agar pengembangan dan pencapaian targetnya bisa lebih maksimal.

"Pertamina membutuhkan Good Corporate Culture dan Good Corporate Governance," kata Mukhtasor.
Perpanjangan Blok Corridor yang saat ini banyak dibicarakan karena ada ketidakpuasan disebabkan Pertamina tidak diberikan 100% sebagai pengelolanya. Menanggapi hal tersebut, Sulistya Hastuti Wahyu mengatakan bahwa pemerintah tetap memperhatikan Pertamina sebagai NOC.

“Walaupun sahamnya bukan yang terbesar, namun pada konsorsium pengelola Blok Corridor, Pertamina memiliki peran dan pengaruh penting terkait kebijakan karena akan bertindak sebagai operator pada tahun 2026 nanti” ujar Sulistya.

Pada sisi lain, sejak 2014 defisit neraca migas terus membesar. Puncaknya Juli 2019, Presiden Joko Widodo menyampaikan keluhannya. Presiden meminta kementerian terkait yaitu Kementerian BUMN dan ESDM untuk melakukan langkah-langkah mengurangi defisit neraca migas karena memberikan porsi terbesar dalam defisit neraca perdagangan Indonesia yang terus membesar sehingga menyebabkan perekonomian tumbuh stagnan. 



Sumber: Suara Pembaruan