Media Asing Diminta Objektif Beritakan Papua

Media Asing Diminta Objektif Beritakan Papua
Massa membakar ban saat kerusuhan di pintu masuk Jalan Trikora Wosi Manokwari, Senin (19/8/2019). Aksi ini merupakan buntut dari kemarahan mereka atas peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang dan Semarang. ( Foto: ANTARA FOTO / Toyiban )
Yeremia Sukoyo / YS Senin, 19 Agustus 2019 | 21:38 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Situasi Papua terus memanas. Hal itu sebagai buntut adanya penangkapan mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang akhir pekan lalu. Pascakejadian tersebut, sejumlah media asing disinyalir memanfaatkan situasi yang berkembang dengan membangun narasi bahwa reaksi warga Papua merupakan efek dari kebijakan rasis Indonesia.

"Sangat disesalkan banyak media Asing menggoreng isu kemarahan warga Papua atas perbuatan oknum, sebagai reaksi sebagai kebijakan rasis Indonesia," kata Ketua Fraksi Nasdem Ahmad Ali, Senin (19/8/2019) di Jakarta.

Dalam kesempatan itu, ia pun meminta kepada media asing agar melihat dan memberitakan secara objektif apa fakta sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Media asing harus objektif memandang proses dan fakta kebijakan Pemerintah pusat di Papua saat ini.

"Lima tahun terakhir, transformasi besar dilakukan di Papua, mulai dari otonomi khusus, infrastruktur, energi, dan apresiasi kebudayaan, sungguh fokus dilakukan oleh Presiden Jokowi. Jadi kalau ada narasi kebijakan rasisme, sungguh sangat disayangkan," ungkapnya.

Menurutnya, ulah sekelompok orang tidak bisa digeneralisasi sebagai kebijakan negara. Media Asing seharusnya bisa memposisikan dan menyajikan fakta secara objektif, bukan membangun narasi yang merusak citra Indonesia dalam pergaulan internasional.

Ahmad menilai, negara sudah memberikan yang terbaik di Papua untuk menciptakan kesejajaran Papua dengan daerah lain. Belum lagi upaya pembangunan infrastruktur yang belakangan ini terus digalakkan.

"Yang pertama dilakukan Jokowi yang sangat urgent adalah BBM satu harga, divestasi Freeport dengan pelibatan saham daerah, pembangunan infrastruktur. Stadion megah dan sebentar lagi melaksanakan Pekan Olah Raga Nasional (PON). Lalu pada bagian mana kebijakan negara yang dianggap bersifat rasis?" ujarnya menyesalkan.



Sumber: Suara Pembaruan