Persoalan Papua

Wapres: Ada Banyak Pihak Berkepentingan

Wapres: Ada Banyak Pihak Berkepentingan
Wapres Jusuf Kalla ( Foto: Antara/Widodo S Jusuf )
Robert Wardy / RSAT Rabu, 21 Agustus 2019 | 11:55 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengemukakan dialog dan komunikasi dengan masyarakat Papua sudah dilakukan sejak lama. Dialog itu sudah dimulai sejak zaman Presiden Soeharto. Lanjut ke Presiden Gus Dur, Megawati, Soesilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Jokowi sekarang ini.

Tetapi persoalan seperti tidak selesai-selesai karena ada banyak pihak di Papua. Jika suatu pihak sudah dilakukan dialog dan selesai, muncul lagi kelompok lain. Kelompok yang baru itu membawa persoalan yang dia miliki.

“”Kesulitannya adalah di Papua itu sendiri. Banyak pihak di sana,” kata JK di kantor Wapres, Selasa (20/8/2019).

JK menjelaskan salah satu hasil dialog yang dijalankan saat ini adalah adanya Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua. UU itu memberikan kebebasan dan kekhususan bagi Papua untuk mengatur dirinya.

“”Luar biasa Otsus itu. Di Amerika Serikat, orang California bisa menjadi Gubernur di New York. Atau orang New York bisa menjadi Gubernur di California. Nah, teman-teman Papua bisa menjadi Gubernur Jawa Barat, DKI Jakarta atau wilayah lainnya. Tetapi orang Jakarta, Jawa Barat tidak bisa menjadi gubernur di Papua. Itu otonomi politik luar biasa,” jelas JK.

JK juga memaparkan dari sisi ekonomi, banyak informasi dan pandangan yang keliru selama ini. Masyarakat luas mengira bahwa banyak hasil-hasil dari Papua yang diambil negara ini. Padahal yang sesungguhnya tidak. Royalti yang didapat negara ini dari PT Freeport dan perusahan gas hanya Rp 20 triliun. Namun negara ini memberikan anggaran pembangunan ke Papua hampir Rp 100 triliun.

“Jadi Papua itu disubsidi besar-besaran oleh negara ini. Pemerintah membangun Papua luar bisa. Pemerintah sekarang ini memberikan anggaran luar bisa ke Papua,” tutup JK.



Sumber: Suara Pembaruan