Belajar Pemberantasan Narkoba dari Negara-negara Lain

Belajar Pemberantasan Narkoba dari Negara-negara Lain
Petugas BNN Kota Jakarta Utara dan Imigrasi Jakarta Utara mengelar razia di Apartemen Gading River View MOI Jakarta Utara, Rabu, 20 Februari 2019. ( Foto: Beritasatu Photo / Carlos Roy Fajarta Barus )
Adi Marsiela / LES Rabu, 21 Agustus 2019 | 12:38 WIB

Bandung, Beritasatu.com - Penulis buku War On Drugs: Refleksi Transformatif Penerapan Kebijakan Global Pemberantasan Narkoba di Indonesia, Patri Handoyo mengusulkan agar pemerintah memberlakukan dekriminalisasi dalam urusan penyalahgunaan narkoba ini. Hal ini diungkapkannya, setelah melihat besarnya anggaran terkait kebijakan pemberantasan narkoba.

Dia merujuk pada kebijakan Portugal yang menerapkan dekriminalisasi terhadap pengguna narkotika, obat-obatan terlarang dan zat psikotropika sejak Juli 2001. Lima tahun pemberlakukan kebijakan tersebut, Portugal berhasil menurunkan angka overdosis tahunan dari 400 menjadi 290 kasus saja. Hal ini juga berdampak pada jumlah warga negara yang harus ditanggung negara kehidupannya akibat dipidana penjara. Sebagai gantinya ada program rehabilitasi.

Belanda juga memberlakukan dekriminalisasi penggunaan Cannabis atau ganja. Hal ini untuk mencegah pengguna ganja mengakses narkoba jenis lain yang berbahaya. Belanda lantas tercatat sebagai negara dengan jumlah pengguna narkotika terendah di Eropa. Jeffrey A. Miron dari Departement of Economic, Harvard University pernah meriset berapa pengeluaran pemerintah terkait kebijakan perang terhadap narkoba di Amerika Serikat pada Februari 2010 silam. Hasilnya dia tuangkan dalam The Budgetary Implication of Drug Prohibition (Implikasi Anggaran terkait Pelarangan Narkoba).

Penelitian Miron memperlihatkan pengendalian narkoba (oleh negara) akan menghemat pengeluaran pemerintah untuk penegakan hukum sekitar US$ 48,7 miliar per tahun. Dari jumlah tersebut, US$ 33,1 miliar terakumulasi ke pemerintah negara bagian dan lokal, sementara sisanya US$ 15,6 miliar masuk ke kas pemerintah federal.

Pemasukan itu berasal dari pengendalian ganja sebesar US$ 13,7 miliar, pengendalian kokain dan heroin menyumbang US$ 22,3 miliar, dan sebesar US$ 12,8 miliar dari pengendalian narkoba jenis lainnya.

Laporan yang sama memperlihatkan pengendalian narkoba bakal menyumbang pajak sebesar US$ 34,3 miliar per tahun dengan asumsi narkoba tersebut dikenai besaran pajak setara dengan alkohol dan tembakau (yang memang cukup tinggi di Amerika Serikat). Ganja bakal menyumbang pajak setara US$ 6,4 miliar, kokain dan heroin menyumbang US$ 23,9 miliar, dan narkoba jenis lainnya menyumbang pajak hingga US$ 4 miliar.

Saat ini, 38 dari 51 negara bagian di Amerika Serikat yang memperkenankan penggunaan ganja untuk kebutuhan medis (29 negara bagian) dan rekreasional (9 negara bagian).

Kanada, tetangga sebelah utara Amerika Serikat menjadi negara makmur pertama di dunia yang melegalisasi ganja pada pertengahan 2018 lalu. Kebijakan ini tidak muncul tiba-tiba. Justin Trudeau dari Partai Liberal sudah mendengungkan kebijakan politiknya terkait legalisasi ganja seperti yang terpampang di laman kampanyenya sejak tahun 2015 lalu.

“Sistem pelarangan ganja yang ada sekarang tidak efektif. Pelarangan tidak mencegah anak muda dari penggunaan ganja dan terlalu banyak warga Kanada yang berakhir dengan catatan kriminal untuk kepemilikan sejumlah kecil narkoba,” begitu isi kampanye Trudeau.

Konteks kampanye itu beriringan dengan fakta puluhan ribu orang ditangkap karena pelanggaran terkait kepemilikan ganja setiap tahunnya. Masyarakat dan komunitasnya terpecah akibat banyak yang dijebloskan ke penjara. Pada sisi lain, penegakan hukum membutuhkan uang. Politisi muda ini juga memandang pelarangan erat kaitannya dengan berkembangnya pasar gelap yang dikuasai kartel.

Besarnya modal itu membuat kartel atau bandar kerap menggelontorkan uang untuk memastikan peredaran barangnya lancar. Mereka tidak segan melakukan kekerasan seperti penyiksaan, penculikan hingga pembunuhan. Lewat legalisasi, Trudeau berharap bisa menggeser ganja keluar dari pasar gelap ke pasar legal yang lebih bermanfaat buat banyak orang.

Pendekatan Kesehatan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly mengungkapkan keresahannya soal kasus narkotika di Indonesia. Dia menyoroti kapasitas lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan yang mayoritas diisi narapidana dan tahanan kasus narkoba.
“Di lembaga pemasyarakatan isinya 50 persen pengguna narkoba, dan di kota-kota besar jumlah terpidana narkotika mencapai 70 persen dari total warga binaan. Ini momok bagi pemasyarakatan," ujar Yasonna usai memimpin upacara Peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan di Lapas Khusus Narkotika kelas IIA Cipinang Jakarta, Sabtu, 27 April 2019.

Menurut Yasonna, seharusnya pemerintah menggunakan pendekatan kesehatan alih-alih penegakan hukum pada pengguna narkoba. “Ini menjadi pertanyaan fundamental, pengguna (narkoba) itu mau kita hukum atau kita beri perawatan,” ujar Yasonna.

Menurut dia, pengguna narkoba yang sudah memasuki fase ketergantungan tidak berbeda dari seseorang yang menderita sakit parah sehingga harus diberikan pengobatan, yang dalam hal ini adalah rehabilitasi. Pendekatan ini juga yang digunakan oleh berbagai negara maju. “Yang kita buat tekanan paling besar adalah bandar dan pengedar, bukan pengguna,” kata Yasonna.

Dampak negatif dari kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan itu terlihat pada kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Langkat, Sumatera Utara, pertengahan Mei 2019 lalu. Ratusan penghuni penjara ‘berontak’ saat rekannya yang kedapatan membawa sabu ditindak petugas.

Perlawanan dari para warga binaan itu berujung pembakaran, perusakan fasilitas lembaga pemasyarakatan, hingga warga binaan yang melarikan diri. Kapasitas di sana hanya untuk 915 orang, tapi pemerintah menempatkan 1.635 narapidana dan tahanan.
Kepala Badan Narkotika Nasional, Komisaris Jenderal Heru Winarko menolak pendekatan pengelolaan narkoba oleh negara. Menurutnya, narkoba tetaplah barang terlarang dan yang mengedarkan atau menggunakannya patut dikenai hukuman. Sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

“Undang-undang di kita menyatakan narkoba ada sanksi hukumannya. Jadi kita tetap komit itu adalah illegal dan kita harus berantas,” ujarnya di sela-sela peresmian gedung BNN Provinsi Jawa Barat, Februari 2019 lalu.

Menurut dia, pemerintah perlu menurunkan tingkat produksi dan paparan narkoba di masyarakat. “Kita banyak belajar bagaimana narkoba bisa kita tangani sebaik-baiknya termasuk supply dengan demand. Yang paling pokok adalah bagaimana demand bisa tidak ada, demand itu paling penting,” tutur Heru.

Jurnal data Pusat Penelitian, Data, dan Informasi BNN Tahun 2018 “Indonesia: Narkoba dalam Angka Tahun 2017” melansir, angka penyalahgunaan narkoba cenderung relatif stagnan dalam periode 2017-2022. Angka penyalahgunaan narkoba berkisar di angka 3,3 juta orang dalam lima tahun ke depan.

Hal ini mengindikasikan upaya penurunan angka absolut penyalahgunaan narkoba telah memasuki angka yang semakin sulit (hard rock) untuk bisa semakin mengecil secara absolut. Ibarat sebuah per, maka jika ditekan akan ada bagian yang sudah tidak mungkin dapat ditekan lagi.

Kepala Bagian Humas Badan Narkotika Nasional, Komisaris Besar Sulistiyo Pudjo menyatakan upaya pemberantasan narkoba itu harus dilihat dalam konteks menekan angka penyalahgunaan narkoba.

“Jangan dilihat anggaran naik tapi tidak berhasil karena angka tersangka kasus narkoba terus bertambah. Kalau penangkapan tinggi itu berarti pencegahannya berhasil. Petugasnya rajin,” ungkap Sulistiyo.

Cara pandang seperti ini bisa dipertanyakan jika melihat keluhan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly. Menurut dia, pemerintah pada akhirnya harus menanggung biaya bagi warga binaan yang terdiri dari bandar dan pengguna narkoba.
Indonesia juga sudah memiliki pengalaman mengelola Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM) yang diinisiasi sejak 2003 lalu.

Selain menurunkan angka penularan HIV/AIDS melalui penggunaan narkoba suntik, program ini bisa meningkatkan kualitas hidup konsumennya.

“Kalau dikelola baik itu bakal sangat pengaruh, berarti pasar gelap tidak ada, bandar pada mati. Kalau masih seperti sekarang, barang tetap ada tapi harga tinggi. Kalau tidak ada duit (buat beli narkoba) ya ujungnya kriminal. Hidup juga pasti tidak benar,” kata Adi Marcel, pasien terapi Metadon.

Apakah kita masih harus tetap mengikuti kebijakan negara yang ujung-ujungnya menyengsarakan rakyat? Atau memberanikan diri untuk belajar dari negara lain dan mulai percaya pada kemampuan bangsa sendiri?



Sumber: Suara Pembaruan